Kajati Sulsel Hadiri Rakor Sengketa Pilkada 2024

- Redaksi

Senin, 6 Januari 2025 - 14:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

JEJAKNEWS.ID, Makassar,-Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim menghadiri Rapat Koordinasi Pendampingan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan antara KPU Provinsi dan Kejaksaan Tinggi serta KPU Kabupaten/Kota dan Kejari di Hotel Hyatt Place Makassar, Senin (6/1/2025).

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU Sulsel, Hasbullah dan jajaran komisioner KPU Sulsel lainnya. Serta KPU Kabupaten/Kota dan Kajari dari 10 kabupaten/kota di Sulsel.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kajati Sulsel, Agus Salim mengatakan sejak awal sebelum tahapan dimulai, Kejaksaan berkomitmen mendampingi KPU dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Kita mendukung sepenuhnya KPU Sulsel bersama KPU Kabupaten/Kota. Saya berharap teman-teman JPN (Jaksa Pengacara Negara) dan KPU untuk mempelajari putusan dan gugatan yang pernah masuk di MK pada Pilkada sebelumnya,” kata Agus Salim.

Dari 11 gugatan yang masuk, Kajati Sulsel meminta KPU dan JPN memetakan mana yang paling urgen dan membutuhkan perhatian serius. Sinergi dan elaborasi perlu ditingkatkan agar sukses menghadapi sengketa Pilkada di MK.

Diketahui gugatan Pilkada yang masuk dan akan berproses Mahkamah Konstitusi dari Sulsel, mulai dari Pilgub Sulsel, Pilkada Kota Makassar, Parepare dan Palopo, serta Pilkada Kabupaten Takalar, Pangkep, Jeneponto, Pinrang, Toraja Utara, Bulukumba dan Selayar.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah menyampaikan terima kasih atas dukungan Kejati Sulsel bersama jajaran dalam menghadapi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada di Sulsel.

“Urusan Pilkada ini, ujungnya pasti kembali berurusan dengan Kejaksaan. Kami mohon arahan dari Pak Kajati Sulsel terkait persiapan PHP ini,” kata Hasbullah.

Hasbullah menyebut sinergi antara KPU dan Kejati menjadi percontohan nasional. Bahkan berhasil membawa Sulsel menjadi kategori teraman kedua atau zona hijau dari sebelumnya masuk 5 besar kategori rawan.

“Di level provinsi, apa yang dilakukan KPU Sulsel dengan Kejati Sulsel jadi perbincangan. Kita sudah bertemu dengan teman-teman JPN, sementara daerah lain masih mencari jadwal,” tutup Hasbullah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jejaknews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Selain Ratusan  Kepsek Kompak Mundur, Ada Juga Temuan LHP BPK  Terkait Dana BOS Pada Disdik Sulsel
Nasabah Pegadaian Cab. Pongtiku Protes Emasnya 10gram  di Lelang Tanpa Pemberitahuan
Miris ! Akibat Tekanan Dari Pihak Keluarga,  Bayi Nurhalisa Lahir  Prematur, Begini Peristiwa nya
Siaga 1, Kapal Delegasi Global Peace Convoy Indonesia Masuki Zona Kuning, Militer Israel Mulai Pantau dan Cegat Kapal-kapal Global Sumud Flotila
Disebabkan Kegagalan Sistem, UU PPRT dan Tragedi Stasiun Bekasi Timur
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas APBD 2024 
Integritas Sektor Pertanian Gowa Terkoyak: Dugaan Pungutan Liar Alsintan Mencuat ke Publik
Putusan Praperadilan Diterima, KAJ Sulsel Sebut Jadi Yurisprudensi

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 08:29 WITA

Selain Ratusan  Kepsek Kompak Mundur, Ada Juga Temuan LHP BPK  Terkait Dana BOS Pada Disdik Sulsel

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:11 WITA

Nasabah Pegadaian Cab. Pongtiku Protes Emasnya 10gram  di Lelang Tanpa Pemberitahuan

Kamis, 21 Mei 2026 - 12:26 WITA

Miris ! Akibat Tekanan Dari Pihak Keluarga,  Bayi Nurhalisa Lahir  Prematur, Begini Peristiwa nya

Selasa, 19 Mei 2026 - 12:40 WITA

Siaga 1, Kapal Delegasi Global Peace Convoy Indonesia Masuki Zona Kuning, Militer Israel Mulai Pantau dan Cegat Kapal-kapal Global Sumud Flotila

Kamis, 30 April 2026 - 19:46 WITA

Disebabkan Kegagalan Sistem, UU PPRT dan Tragedi Stasiun Bekasi Timur

Berita Terbaru