JEJAKNEWS.ID, Makassar,— Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi menyuarakan pentingnya keadilan bagi daerah penghasil nikel, baik dari sisi manfaat ekonomi maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Silaturahmi FD-PNI tersebut mempertemukan pimpinan DPRD dari sejumlah provinsi penghasil nikel di Indonesia sebagai upaya memperkuat posisi tawar daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Cicu, daerah penghasil nikel selama ini memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di wilayah tambang.
“Kita ini daerah penghasil, tapi dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Harus ada keadilan dalam pembagian manfaat agar daerah penghasil tidak hanya jadi penonton,” kata Cicu.
Politisi Nasdem itu juga menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dinilai paling dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil.
“Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan juga menjadi perhatian utama. Masyarakat di daerah penghasil adalah pihak yang paling merasakan dampaknya. Karena itu, perlu ada solusi nyata untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia, Moh. Arus Abdul Karim, menegaskan bahwa daerah penghasil nikel merupakan penyumbang besar bagi negara, namun belum diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah tambang.
“Daerah penghasil nikel ini memberi kontribusi besar terhadap devisa negara. Tapi faktanya, masyarakat di sekitar tambang belum sepenuhnya menikmati hasilnya. Karena itu, forum ini hadir untuk memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil,” ujar Arus Abdul yang juga merupakan Ketua DPRD Sulteng.
Hadir sejumlah pimpinan DPRD dari provinsi penghasil nikel, di antaranya Ketua DPRD Sulawesi Tenggara H.M. Aris Abdul Karim, Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor, La Ode Tariala dari Sulawesi Tenggara, serta Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Ruray, bersama perwakilan anggota DPRD lainnya.
Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel sendiri dibentuk pada 7–8 Desember 2025 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Forum ini menjadi wadah konsolidasi daerah penghasil untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil, hingga transparansi data produksi nikel.
Selain itu, forum turut mendorong sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan realisasi produksi di lapangan, serta membuka akses data produksi nikel secara real time kepada pemerintah daerah.
Melalui forum ini, para pimpinan DPRD berharap lahir rekomendasi konkret untuk memperkuat peran daerah dalam tata kelola nikel nasional, sekaligus memastikan manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat di daerah penghasil.
