JEJAKNEWS.ID, Makassar,Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masih melakukan rapat dengan mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah provinsi. Salah satu yang menjadi sorotan anggota dewan terkait soal rencana Pemprov dalam hal dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil).
Hal itu disampaikan oleh kepala dinas dukcapil Iqbal Suhaeb dalam pemaparan yang di sampaikan, bahwa pengadaan mobil dukcapil karena untuk membantu kabupaten kota dalam perekaman KTP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi jika ada kabupaten yang kurang peralatan maka akan di pinjamkan, karena kita tau sejak 2020 tidak ada lagi APBN bantuan ke dukcapil padahal banyak peralatan yang rusak,” katanya. (11/9).
Menanggapi hal tersebut, anggota Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Sunali Rusli mengatakan bahwa pengadaan mobil perekaman bukan kendala utama yang ada di kabupaten kota namun menurutnya kendala yang paling banyak di temui di kabupaten kota soal seringnya kekurangan blanko KTP.
“Yang paling penting yang harus di pikirkan oleh dukcapil ini adalah blanko karena ini kendala utamanya di kabupaten, jadi jauh lebih bagus kalau provinsi membantu itu karena ini yang paling di butuhkan oleh masyarakat,” ucapnya.
“Ini merupakan hasil aspirasi yang kami temui saat turun di dapail sehingga ini harus menjadi prioritas untuk mengalokasikan pengadaan blangko karena kami pernah tanyakan ke pusat apakah noleh provinsi anggarkan pengadaan blanko dan di bolehkan. Sehingga ini yang perlu jadi prioritas, tapi kalau mobil tujuan untuk memudahkan perekaman mobil bukan faktor kendala utama,” jelasnya.
Senada, anggota Banggar lainnya Andi Patarai Amir menegaskan bahwa
tugas Pemprov tidak ada tugas perekaman KTP akan tetapi tugasnya kabupaten kota
“Tidak ada tupoksi Pemprov perekaman kok kita yang mau beli mobil, ini bisa dibilang lain yang gatal lain yang di garuk,” tegasnya.
“Kalau mau kita bantu kabupaten kota jangan setengah, saya tahu niatnya tapi jangan setengah-setengah, ada baiknya jika mendata saja kabupaten kota yang belum punya alat perekaman di kecamatan agar itu yang kita bantu agar masyarakat tidak capek bolak balik ke kabupaten kota, itu maksudnya,” pungkasnya.
Sementara Iqbal Suaeb berdalih bahwa diantara 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan hanya 1 kabupaten yang memiliki mobil perekaman itu sudah berusia 5 tahun padahal harus ada pencapaian target perekaman KTP.
“Ini sangat urgent karena untuk membantu kabupaten kota perekaman di kecamatan karena ini mobilnya sudah lengkap dengan alat termasuk blanko dan kami ajukan tahun 2025 ini 1 unit mobil harga kurang lebih 600 jutaan tapi sudah lengkap dengan fasilitasnya dan ini agar bisa mencapai kejar target kabupaten yang belum mencapai,” jelasnya.
