JEJAKNEWS.ID, Makassar,-Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Golkar, Andi Patarai Amir, menilai program strategis nasional yang digagas Presiden masih membutuhkan banyak penyempurnaan karena tergolong program baru.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti rapat bersama aliansi masyarakat dan sejumlah pihak terkait pelaksanaan program MBG dan SPPG di Sulawesi Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mencermati masukan-masukan yang sangat baik dari teman-teman aliansi. Program strategis Presiden ini merupakan program baru yang berjalan kurang lebih satu tahun, sehingga wajar jika masih ada pro dan kontra,” ujarnya.
Menurutnya, setiap program pemerintah pada tahap awal pelaksanaan tentu tidak bisa langsung berjalan sempurna dan masih membutuhkan evaluasi berkelanjutan.
“Saya melihat dari hari ke hari teman-teman dari BGH terus melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ada,” katanya.
Ia mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa, forum kesadaran hukum, hingga organisasi kepemudaan yang menurutnya sangat konstruktif.
“Masukan dari teman-teman sangat bagus, terutama terkait transparansi. Ini memang menjadi kebutuhan penting,” tegasnya.
Andi Patarai Amir meminta agar DPRD Sulsel menyampaikan secara resmi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi nasional.
“Kalau memang ada hal-hal yang belum bisa dijawab secara tuntas di tingkat daerah, saya minta pimpinan DPRD bersurat ke pemerintah pusat agar persoalan di Sulawesi Selatan ini menjadi perhatian,” ujarnya.
Terkait isu anggaran pendidikan, ia menilai alokasi pendidikan dalam APBN masih berada pada kisaran 20 persen. Namun menurutnya, persoalan yang sering muncul justru berada pada penggunaan transfer dana ke daerah.
Ia juga menilai program MBG dan pembangunan sekolah rakyat merupakan langkah besar pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu.
“Secara pribadi saya menganggap program ini luar biasa. Memang masih banyak yang perlu diperbaiki, tetapi perbaikannya juga terus berjalan,” katanya.
Menurutnya, langkah suspend terhadap dapur yang tidak memenuhi persyaratan merupakan bentuk tindak lanjut pemerintah terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Selain itu, ia menyoroti masih banyaknya anak-anak yang belum bisa melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Karena itu, ia berharap program sekolah rakyat dapat menjadi solusi.
“Sekolah rakyat ini nantinya bisa menampung anak-anak yang tidak mampu agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama,” ujarnya.
Ia pun meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan segera menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.
“Pemerintah pusat sudah meminta kesiapan lahan. Rata-rata daerah masih terkendala di situ, padahal minimal membutuhkan sekitar tujuh hektare untuk pembangunan sekolah rakyat,” jelasnya.
Ia mencontohkan daerah asalnya yang hingga kini masih mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut.
Di akhir penyampaiannya, Andi Patarai Amir kembali menegaskan pentingnya kesimpulan rapat diteruskan ke pemerintah pusat agar berbagai persoalan dan masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi nasional.
“Saya berharap hasil rapat ini dapat diteruskan ke pusat sebagai bentuk perhatian terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah,” pungkasnya.
- —
