JEJAKNEWS.ID, Makassar,Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Rahman, menilai program dapur umum dan distribusi makanan dalam program MBG tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah pasti memiliki sisi positif dan negatif yang harus dievaluasi secara menyeluruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Namanya kebijakan tentu ada plus dan minusnya. Secara pribadi saya juga melihat masih banyak hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya dalam rapat pembahasan program tersebut.
Ia menyoroti potensi aspek komersial dalam pengelolaan makanan yang dinilai dapat mengabaikan standar keamanan pangan apabila tidak diawasi dengan baik.
“Kalau sudah menyangkut aspek komersial, bisa saja ada makanan yang sebenarnya tidak layak konsumsi tetapi tetap diedarkan demi keuntungan,” katanya.
Ia mencontohkan potensi penggunaan bahan pengawet atau distribusi makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan apabila pengawasan tidak dilakukan secara serius.
“Jangan sampai nanti ada keracunan baru semua ribut. Dalam urusan dapur dan makanan, tidak bisa dianggap sekadar ketidaksengajaan. Kalau terjadi masalah, pasti ada penyebabnya,” tegasnya.
Meski demikian, Abdul Rahman mengakui program tersebut tetap memiliki manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok kurang mampu.
“Di sisi lain, memang ada masyarakat yang sangat membutuhkan program ini karena tidak semua keluarga mampu menyediakan makanan yang layak setiap hari,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta agar pembangunan dapur diprioritaskan di wilayah yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
“Jangan sampai daerah yang paling membutuhkan justru paling lambat mendapatkan pembangunan dapur,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya standar pengawasan yang jelas, termasuk sertifikasi dan verifikasi kelayakan dapur maupun makanan yang akan disalurkan ke sekolah.
“Harus ada sertifikasi yang jelas, termasuk pengawasan standar pembangunan dan kualitas makanan. Kalau perlu makanan tidak boleh diangkut ke sekolah sebelum dipastikan aman dan bebas dari potensi masalah kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta seluruh instansi terkait dilibatkan dalam pengawasan program, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan hingga aparat penegak hukum.
“Semua lembaga terkait harus dilibatkan agar pengawasannya berjalan maksimal,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Abdul Rahman menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi ketentuan sebaiknya langsung ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
“Kalau memang ada yang melanggar aturan, tutup saja dulu sampai semuanya dibenahi,” pungkasnya.
