JEJAKNEWS.ID, Sidrap,-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Andi Rahmat Saleh, menghadiri Sosialisasi dan Rapat Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Gedung B Lantai 2, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengusung tema “Transformasi Digital Pengadaan yang Inklusif dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Lokal”.
Sekda Andi Rahmat Saleh didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ) Musafir Tajuddin beserta pejabat teknis yang membidangi pengelolaan pengadaan secara elektronik. Turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Herwin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara dibuka dengan penayangan pengarahan strategis Gubernur Sulawesi Selatan yang menekankan pentingnya komitmen peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta penguatan partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengadaan pemerintah.
Dalam rangkaian kegiatan, peserta menerima pemaparan dari Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital sekaligus Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai penguatan belanja -purchasing melalui platform marketplace.
Selain itu, Biro PBJ Provinsi Sulawesi Selatan memperkenalkan inovasi aplikasi pengadaan lokal BajuBodo sebagai sarana mengoptimalkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ekonomi berbasis lokal.
Kehadiran Sekda Sidrap bersama jajaran UKPBJ Kabupaten Sidrap pada rapat kerja dan sosialisasi tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendukung percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, inklusif, serta berpihak pada pemberdayaan UMKM lokal.
Melalui penerapan e-purchasing dan pemanfaatan sistem pengadaan digital secara optimal, Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.
