JEJAKNEWS.ID, Sidrap,— Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mengambil langkah agresif dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan yang digelar di Aula Saromase, Rabu (1/4/2026), Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif S.iP MM menginstruksikan percepatan masa tanam guna mengantisipasi fenomena iklim ekstrem yang dijuluki “El Nino Godzilla”.
Pertemuan strategis yang dihadiri sekitar 500 pemangku kepentingan ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Tudang Sipulung 2026. Fokus utamanya adalah mengevaluasi Musim Tanam I (MT I) dan mematangkan strategi tempur menghadapi Musim Tanam II (MT II).
Antisipasi Krisis Iklim dan Target Ambisius
Bupati Bupati Sidrap yang didampingi Wakil Bupati Nurkanaah, menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah harga mati bagi wilayah yang menyandang status lumbung pangan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rakor pangan ini krusial untuk mengantisipasi dampak El Nino Godzilla yang diperkirakan memuncak pada Juli hingga Oktober. Kita harus bergerak lebih cepat dari cuaca,” tegas Syaharuddin.
Kabupaten Sidrap mematok target produksi yang ambisius: 1 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) pada tahun 2026. Untuk mencapai angka tersebut, Pemkab menetapkan standar produksi minimal 10 ton gabah per hektare. Bahkan, Bupati memberikan peringatan keras bahwa pengurus Kelompok Tani atau Gapoktan yang gagal mencapai target di wilayahnya akan menghadapi evaluasi hingga pergantian pengurus.
Strategi ‘Super Genjah’ dan Infrastruktur Masif
Sebagai solusi konkret, Pemkab Sidrap menginstruksikan penggunaan benih varietas super genjah. Jadwal tanam MT II pun digeser lebih awal ke tanggal 15-20 April agar masa panen jatuh pada awal Juli, tepat sebelum puncak kekeringan melanda.
Tak hanya soal benih, dukungan infrastruktur senilai miliaran rupiah telah dialokasikan, di antaranya: Perbaikan Bendung Timoreng: Rp2,5 miliar, Bendung Bulu Cenrana hingga Salomallori: Rp5 miliar.Bendung Saddang: Rp7,4 miliar.Program Listrik Masuk Sawah Kolaborasi dengan PLN yang ditargetkan mulai beroperasi pada April/Mei 2026.
Dalam laporannya, Syahar mengungkapkan bahwa program cetak sawah seluas 1.700 hektare terus digenjot, dengan 800 hektare telah rampung dikerjakan. Pada tahun 2026, Pemkab berencana menambah usulan cetak sawah baru hingga 1.500 hektare.
Selain itu, sektor penyuluhan akan melakukan reorganisasi besar-besaran. Kelompok tani dengan lahan yang terlalu luas (seperti 80 hektare) akan dipecah menjadi kelompok kecil berstandar 25 hektare demi efektivitas pembinaan dan distribusi bantuan.
Rapat ini turut diperkuat oleh kehadiran tokoh-tokoh kunci, mulai dari Ketua DPRD Takyuddin Masse, perwakilan Kementerian Pertanian Zainal Abidin, hingga pimpinan BUMN/BUMD seperti Bulog, Pupuk Indonesia, dan perbankan.
Melalui integrasi program Oplah (Optimasi Lahan) Rawa dan Non-Rawa, serta penyediaan teknologi Irigasi Perpompaan (Irpom), Bumi Nene Mallomo optimistis tidak hanya mampu bertahan dari ancaman El Nino, tetapi juga memperkuat dominasinya sebagai pilar pangan utama di Indonesia.
