JEJAKNEWS.ID, Makassar,-Komisi D DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti aspirasi dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) terkait perbaikan jalan di Tana Toraja.
Koordinator IPPEMSI, Elfiano mengatakan ruas jalan Simbuang-Mappak sebenarnya sudah mau diperbaiki dengan anggaran sekira Rp17 miliar. Namun saat dipimpin Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin anggaran tersebut ditarik kembali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penarikan anggaran ini membuat kami sebagai masyarakat Simbuang-Mappak seperti tidak dianggap oleh pemerintah, sebab tidak ada perhatiannya,” kata Elfiano dalam RDP di DPRD Sulsel pada Kamis (22/05/2025).
Pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sulsel menyampaikan pengalihan anggaran tersebut dikarenakan tak ada kontraktor yang mau mengambil lelang proyek ini. Sebab akses ke wilayah tersebut cukup terjal.
Ketua Komisi D, Kadir Halid memandang pengalihan anggaran perbaikan tersebut kemungkinan untuk membayar utang. Apalagi menurutnya, Pemprov Sulsel punya banyak utang.
“Kemungkinan untuk bayar utang itu. Apalagi Pemprov punya banyak utang, DBH (dana bagi hasil) yang haknya pemerintah daerah belum dibayarkan, ditambah lagi pembayaran BPJS masih ditahan,” ujarnya.
Kadir juga menyoroti sedikitnya perbaikan jalan di Tana Toraja dan Toraja Utara untuk paket multi years. Sebab tak ada pengerjaan jalan pada tahun 2025 dan 2026.
Disinggung soal tak menangnya Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wagub Fatmawati Rusdi di Tana Toraja dan Toraja Utara, Kadir tak mau berkomentar. Ia tidak mau menghubung-hubungkan soal itu.
“Tapi Gubernur ini sebagai pemimpin untuk seluruh kabupaten dan kota. Tidak boleh dibedakan antara kabupaten satu dengan kabupaten lain,” ungkapnya.
“Kita melihat bahwa ada program Pak Gubernur soal multi years itu hanya satu saja di Kabupaten Tana Toraja. Di Tana Toraja itu ada tiga ruas jalan, satu saja paket dan itu di tahun 2027. Sedangkan di Toraja Utara ada lima ruas jalan, sama sekali tidak ada anggaran untuk multi years, saya bicara multiyers yah,” bebernya.
Politisi Golkar ini memandang, ada ketidakadilan dari Pemprov Sulsel untuk masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara.
“Jadi ada rasa ketidakadilan untuk warga Tana Toraja dan Toraja Utara. Jadi saya kira ini harus menjadi perhatian kita dan Komisi D akan mengawal itu supaya tetap ada perbaikan jalan program multi years,” kuncinya.
