Walikota Danny Pomanto Komitmen Perkuatan dan Pembenahan Digitalisasi Kepegawaian Daerah

- Redaksi

Jumat, 19 Juli 2024 - 13:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

JEJAKNEWS.ID,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berkomitmen dalam perkuatan dan pembenahan digitalisasi kepegawaian daerah Pemkot Makassar.

Danny Pomanto sapaan akrabnya mengakui butuh pembenahan di BKD.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski dia menilai, digitalisasi kepegawaian di Pemkot Makassar sudah diterapkan sejak lama.

Pun apa yang sudah menjadi penerapan pusat telah dikerjakan hanya saja butuh penyampaian detail ke pusat.

Dia memisalkan, seperti Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendapat rangking satu di Sulsel pasca-pembenahan.

“Seperti SPBE sudah dibenahi oleh Diskominfo Makassar sehingga mendapat rangking satu,” kata Danny diwawancarai usai menghadiri Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jumat, 19 Juli 2024.

“Tidak ada alasan kita tidak menjadi nomor satu, semuanya sudah lengkap (fasilitasnya),” tekannya.

Pembenahan pun lanjut dia, harus semuanya digital. Mulai dari data pribadi dan data lainnya yang harus digital.

Sebagaimana diketahui, Kota Makassar menduduki peringkat pertama di Sulsel pada Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yakni meraih angka 3,41 berkategori Baik.

Pencapaian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2024.

Pada kegiatan itu, Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa Sulsel harus siap menjadi tempat implementasi kebijakan menteri.

Semisal, masalah birokrasi yang kerap merupakan rutinita semata.

Olehnya pimpinan mesti harus mengingatkan perihal kinerja bahkan ada rapat perpekan sehingga birokrasi itu berdampak.

Apalagi dengan fasilitas ASN makin bagus dan digital maka layanan publik harus sesuai dan efisien.

Juga soal perizinan, misalnya konser atau event, jelas dia, harus dipermudah.

“Itu (izin konser) kalau dikerjakan-dipermudah di Makassar maka manfaatnya banyak termasuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jejaknews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sensus Ekonomi 2026 Masuk Tahap Pendataan Dilapangan, Appi Ajak Warga Berpartisipasi
Lepas 2.000 Peserta Kirab Muharram, Wali Kota Munafri Serukan Warga Makassar Perkuat Ukhuwah
Karnaval 1 Muharram Panca Rijang Tanamkan Nilai Keislaman bagi Generasi Muda
Selain Ratusan  Kepsek Kompak Mundur, Ada Juga Temuan LHP BPK  Terkait Dana BOS Pada Disdik Sulsel
Ketua DPRD Sulsel Terima Audiensi NPCI Bahas Bahas Kesiapan PEPARPROV 
Percepat Penurunan Stunting, Wakil Bupati Sidrap Resmikan Rumah Gizi dan Posyandu di Kadidi
Menjaga Pangan Aman, Taruna Ikrar Kepala BPOM Mengantarkan UMKM Indonesia Mendunia
Servis Pertama Bupati Syaharuddin Tandai Dimulainya Tabaro Cup 2026

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 15:20 WITA

Sensus Ekonomi 2026 Masuk Tahap Pendataan Dilapangan, Appi Ajak Warga Berpartisipasi

Selasa, 16 Juni 2026 - 15:15 WITA

Lepas 2.000 Peserta Kirab Muharram, Wali Kota Munafri Serukan Warga Makassar Perkuat Ukhuwah

Selasa, 16 Juni 2026 - 15:06 WITA

Karnaval 1 Muharram Panca Rijang Tanamkan Nilai Keislaman bagi Generasi Muda

Selasa, 16 Juni 2026 - 08:29 WITA

Selain Ratusan  Kepsek Kompak Mundur, Ada Juga Temuan LHP BPK  Terkait Dana BOS Pada Disdik Sulsel

Senin, 15 Juni 2026 - 15:35 WITA

Ketua DPRD Sulsel Terima Audiensi NPCI Bahas Bahas Kesiapan PEPARPROV 

Berita Terbaru