MAKASSAR— Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 agar berjalan transparan dan adil. Hal ini disampaikan Ari menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait proses penerimaan siswa yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan.
Sebagai Ketua Fraksi NasDem dan legislator dua periode, Ari menilai transparansi dalam sistem SPMB sangat penting untuk menjamin kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Kota Makassar.
“Kami menerima cukup banyak aduan dari masyarakat soal PPDB, khususnya transparansi sistem di sekolah-sekolah. Ketika kami turun langsung ke lapangan, tadi di SDN Percontohan PAM Kota Makassar kepala sekolah yang bersangkutan sedang mengikuti pelatihan, sehingga kami belum mendapat keterangan dan data lengkap. Ini tentu menjadi perhatian kami,” ungkap Ari Ashari Ilham, Rabu (9/7).
Ia menjelaskan, proses penerimaan siswa baru untuk tingkat SD saat ini telah melewati beberapa jalur, seperti jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Namun, DPRD tetap meminta data resmi sebagai bahan evaluasi guna memastikan bahwa seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan dan keterbukaan.
“Dalam waktu dekat, kami akan turun kembali, salah satunya ke SDN Percontohan PAM Kota Makassar untuk mengecek langsung bagaimana penerapan sistem ini. Sistem berbasis aplikasi seharusnya bisa menunjukkan tingkat validasi data agar tidak ada keraguan di masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Ari menambahkan bahwa pemantauan juga akan dilakukan pada pelaksanaan jalur non-domisili tingkat SMP yang masih berlangsung hingga Sabtu mendatang. Komisi D DPRD Makassar akan terjun ke beberapa sekolah untuk memastikan penerapan SPMB berjalan sesuai harapan masyarakat.
Tak hanya soal transparansi, Ari juga menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung di sejumlah sekolah negeri yang kerap menjadi kendala tahunan dalam penerimaan siswa baru. Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera mencari solusi agar semua anak tetap bisa melanjutkan pendidikan.
“Yang paling penting bagi kami di Komisi D adalah memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan. Kalau memang sekolah negeri tidak mampu menampung, maka perlu dipikirkan apakah menambah kuota atau membantu siswa bersekolah di swasta dengan campur tangan pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai opsi harus terbuka agar tak ada satu pun anak di Kota Makassar yang putus sekolah hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
