Distributor Pupuk Bersubsidi Tidak Mau Mengantar Ke Pengecer

- Redaksi

Jumat, 28 November 2025 - 15:56 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

JEJAKNEWS.ID, Gowa ,– Polemik terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pengecer di lapangan mengaku harus menanggung biaya tambahan untuk mengambil pupuk langsung di gudang distributor. Kondisi ini dinilai memicu potensi perubahan harga ketika pupuk sampai ke tangan petani, sehingga tujuan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan pupuk subsidi tidak berjalan maksimal.

Menurut aturan, pupuk subsidi yang telah ditetapkan HET-nya seharusnya didistribusikan oleh pihak distributor langsung ke pengecer resmi tanpa membebankan biaya tambahan. Namun, di beberapa wilayah, pengecer mengaku terpaksa menjemput sendiri pupuk tersebut menggunakan kendaraan sewaan. Biaya angkut, bongkar-muat, hingga bahan bakar otomatis menambah beban di luar ketentuan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kami sebagai pengecer sudah mengikuti aturan harga. Tapi karena harus jemput barang sendiri ke gudang distributor, kami keluar biaya lagi. Kalau tidak ditambah, kami rugi. Tapi kalau ditambah, petani yang mengeluh,” ujar salah satu pengecer di Dataran Tinggi Gowa

Kondisi ini bukan hanya merugikan pengecer, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan harga di tingkat petani. Padahal, HET pupuk subsidi telah diatur secara ketat untuk menghindari praktik harga liar atau permainan pasar di rantai distribusi.

Sejumlah petani berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait segera melakukan evaluasi dan penertiban. Mereka meminta agar distributor menjalankan kewajibannya mengantar pupuk sampai ke tingkat pengecer sesuai regulasi yang berlaku.

“Petani butuh harga yang pasti. Kalau ada biaya angkut tambahan dari pengecer, ujung-ujungnya kami yang harus bayar lebih. Harapan kami pemerintah turun tangan,” ungkap salah satu petani setempat.

Pemerhati kebijakan pertanian menilai bahwa masalah ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan koordinasi antara distributor, pengecer, dan aparat pengawas pupuk dan pestisida (KPPP). Jika tidak segera dibenahi, dikhawatirkan persoalan serupa akan terus berulang terutama menjelang masa tanam.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak distributor dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi soal keluhan pengecer tersebut. Namun para petani berharap ada langkah cepat agar distribusi pupuk subsidi kembali berjalan sesuai mekanisme, sehingga harga tetap sesuai HET dan tidak memberatkan mereka. *

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jejaknews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wakil Ketua Yasir Machmud Dukung Delapan Mahasiswa Sulsel Wakili Indonesia di Forum Bergengsi NUS Singapura
Masuk Daftar Best Place to Invest, Munafri Paparkan Makassar sebagai Pusat Pertumbuhan Indonesia Timur
Lewat Forum TPID di Semarang, Sidrap Perluas Kemitraan Pangan untuk Optimalkan Pengendalian Inflasi
Rawat Harmoni Keberagaman, Kontingen Pesparawi Sulsel Gelar Ramah Tamah di Papua Barat
Selain Isu Perselingkuhan, Ada Juga Fee 600 Juta Mengalir ke Rekeningnya Basri Kajang, LSM Gempa Indonesi Desak APH Usut Proyek Seragam Sekolah Pemda Gowa
Wali Kota Makassar Minta Da’i Perkuat Persatuan dan Pencerahan Agama di Masyarakat
Wali Kota Makassar Jamu Peserta Simposium Internasional Kelautan dan Perikanan lewat Gala Dinner
Dari Ekonomi hingga Infrastruktur, Bupati Sidrap Paparkan Capaian Pemerintahan di Mubes IKM-ISA

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 17:27 WITA

Wakil Ketua Yasir Machmud Dukung Delapan Mahasiswa Sulsel Wakili Indonesia di Forum Bergengsi NUS Singapura

Senin, 22 Juni 2026 - 12:29 WITA

Masuk Daftar Best Place to Invest, Munafri Paparkan Makassar sebagai Pusat Pertumbuhan Indonesia Timur

Senin, 22 Juni 2026 - 12:24 WITA

Lewat Forum TPID di Semarang, Sidrap Perluas Kemitraan Pangan untuk Optimalkan Pengendalian Inflasi

Senin, 22 Juni 2026 - 07:28 WITA

Rawat Harmoni Keberagaman, Kontingen Pesparawi Sulsel Gelar Ramah Tamah di Papua Barat

Minggu, 21 Juni 2026 - 10:57 WITA

Selain Isu Perselingkuhan, Ada Juga Fee 600 Juta Mengalir ke Rekeningnya Basri Kajang, LSM Gempa Indonesi Desak APH Usut Proyek Seragam Sekolah Pemda Gowa

Berita Terbaru