Dinilai  Ada Unsur Politik Uang dan Tidak Terbuka, Seleksi KPID Sulsel 2024 Potensi Di Ulang 

- Redaksi

Kamis, 30 Mei 2024 - 08:07 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

JEJAKNEWS.id,Makassar,- Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulawesi Selatan kecewa dalam rapat dengar pendapat tidak dihadiri oleh Komisi A DPRD Sulsel.

Padahal koalisi ingin mendengarkan langsung pendapat komisi A yang mengklaim jika proses rekrutmen calon komisioner KPID Sulsel telah dilakukan secara terbuka.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator KJPP Sulsel, Muhammad Idris mengatakan tidak hadirnya komisi A dalam rapat dengar pendapat semakin menguatkan jika anggota dewan ini melanggar PKPI Nomor 2 Tahun 2011 tentang proses rekrutmen. Sebab, mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana fit and proper test itu berlangsung.

“Kami menduga komisi A tidak hadir karena memang melanggar aturan,” kata Idris usai rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Sulsel, Rabu, 29 Mei 2024.

Oleh karena itu, Idris mendesak anggota DPRD Sulsel menganulir tujuh nama calon komisioner KPID Sulsel yang terlanjur tersebar, sehingga menimbulkan polemik.

Selanjutnya proses seleksi harus diulang secara terbuka dan transparansi agar menghasilkan calon yang berintegritas. “Kami tidak ingin proses seleksi ini dijadikan transaksi politik,” tegasnya.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika, mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan terkait dengan nama-nama yang beredar. Nama-nama tersebut belum sah secara kelembagaan.

“Saya perlu menyampaikan bahwa sampai hari ini belum ada keputusan terkait dengan nama nama secara kelembagaan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, nama-nama tersebut dinilai sah menjadi keputusan kelembagaan apabila surat yang mencatatkan nama itu ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalam hal ini ketua DPRD.

“Hingga saat ini belum ada surat yang saya tandatangani untuk ditunjukkan ke Gubernur untuk ditindaklanjuti atas hasil yang telah diputuskan teman-teman dari Komisi A,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jejaknews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Respons Aduan di Lontara+, Pemkot Makassar Gerak Padamkan Kebakaran Sampah di Jalan Leimena
Dukungan Tokoh Turatea Bertambah, Inginkan  Alimuddin Kembali Memimpin KKT Jeneponto
30 Combine Harvester Bergerak Bersama, Panen Raya IP 300 di Bila Riase Jadi Sorotan
Tingkatkan Akuntabilitas Dana Parpol, Pemkab Sidrap Gelar Sosialisasi Penyusunan LPJ
Auditor KONI Makassar Tegaskan Dana Hibah Cabor Sudah Sesuai Regulasi, Tuduhan LSM Tak Berdasar
KPPG Sulsel Gelar Silaturahmi Menjelang Musda, Sekjen PP KPPG Tekankan Keberlanjutan Pemberdayaan Perempuan
Ketua KONI Makassar: Anggaran Hibah Lewat Mekanisme APBD di SKPD, Jangan Kaitkan Nama Wali Kota
Laskar Sinri Jala Indonesia Nyatakan Dukungan kepada Ilham Arief Sirajuddin (ACO) di Musda Partai Golkar Sulsel

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:31 WITA

Respons Aduan di Lontara+, Pemkot Makassar Gerak Padamkan Kebakaran Sampah di Jalan Leimena

Selasa, 21 Juli 2026 - 11:28 WITA

Dukungan Tokoh Turatea Bertambah, Inginkan  Alimuddin Kembali Memimpin KKT Jeneponto

Senin, 20 Juli 2026 - 21:34 WITA

30 Combine Harvester Bergerak Bersama, Panen Raya IP 300 di Bila Riase Jadi Sorotan

Senin, 20 Juli 2026 - 12:32 WITA

Tingkatkan Akuntabilitas Dana Parpol, Pemkab Sidrap Gelar Sosialisasi Penyusunan LPJ

Minggu, 19 Juli 2026 - 21:24 WITA

Auditor KONI Makassar Tegaskan Dana Hibah Cabor Sudah Sesuai Regulasi, Tuduhan LSM Tak Berdasar

Berita Terbaru