JEJAKNEWS.ID, Makassar,— Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar.
Tujuan, dalam memberikan saran dan masukan memperkuat pembangunan Kota berbasis data dan kajian akademik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut, disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan Kota Makassar, termasuk penguatan kebijakan pemerintah Kota pada APBD dan pertumbuhan ekonomi, juga mampu menghasilkan perubahan yang terukur bagi masyarakat.
Prof. Hamid mengatakan, CIDES menawarkan dukungan melalui pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah idealnya disusun berdasarkan fakta dan data yang telah diteliti, kemudian hasil kebijakan tersebut kembali diukur untuk melihat dampak nyata yang dihasilkan.
“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujarnya.
“Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kebutuhan masyarakat,” sambung Prof. Hamid.
Ia menyebut, sedikitnya ada tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk dikaji dan dapat menjadi fokus dukungan CIDES kepada Pemkot Makassar.
Isu pertama yang menjadi perhatian adalah kemiskinan dan ketimpangan. Karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai kondisi kemiskinan hingga tingkat rumah tangga serta ketimpangan antarwilayah.
” Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” katanya.
Menurut dia, kajian tersebut penting agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih spesifik dan tepat sasaran.
Bukan hanya melihat angka
kemiskinan secara agregat, CIDES akan mendorong kajian mengenai penyebab kemiskinan di tingkat mikro.
Misalnya, apakah kemiskinan disebabkan rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, atau faktor lainnya.
“Itu yang harus diketahui supaya kebijakan yang dibuat benar-benar tepat,” jelasnya.
Prof. Hamid juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap berbagai program bantuan sosial. Ia menilai, data yang kuat akan membantu pemerintah mengetahui apakah suatu program berhasil mengubah kondisi masyarakat atau justru masih menyisakan persoalan.
“Karena itu, informasi yang baik sangat penting untuk melihat persoalan kemiskinan dan ketimpangan secara lebih detail,” ungkapnya.
Isu kedua yang akan menjadi perhatian adalah dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap masyarakat.
Prof. Hamid menegaskan, evaluasi pembangunan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan mengenai berapa besar anggaran yang dimiliki pemerintah.
Disebutkan, yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” imbuh dia.
Karena itu, CIDES akan mendorong kajian untuk mengukur dampak belanja pemerintah terhadap masyarakat.
“Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi,” katanya.
Isu ketiga yang ditawarkan CIDES adalah keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja di Kota Makassar.
Prof. Hamid melihat adanya potensi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, pendidikan harus mampu
mempersiapkan masyarakat menghadapi struktur ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja yang berkembang di Makassar.
Pendidikan berlangsung, tetapi setelah SMP dan SMA, ketika mereka mau bekerja, ternyata kemampuan yang dimiliki tidak persis sama dengan lapangan kerja yang terbuka di Makassar,” jelasnya.
Karena itu, CIDES akan mengkaji kebutuhan tenaga kerja Kota Makassar dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan pendidikan, termasuk menentukan kompetensi yang perlu diperkuat pada tingkat SMA maupun perguruan tinggi.
“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.
“Dari situ kita bisa melihat apakah pendidikan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan,” tambah dia.
Selain tiga isu utama tersebut, pertemuan bersama Wali Kota Makassar juga membahas sejumlah persoalan pembangunan kota.
Prof. Hamid menyebut, Munafri Arifuddin memberikan perhatian cukup serius terhadap agenda penataan Kota Makassar, termasuk pembenahan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming, hingga pembangunan stadion.
Menurutnya, berbagai program tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan secara optimal.
Karena itu, CIDES memandang peran akademisi bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan kajian dan rekomendasi kebijakan.
“Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar,” ungkapnya.
Dia menilai, CIDES memiliki modal jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan Pemerintah Kota Makassar.
“CIDES memiliki jaringan universitas, akademisi dan peneliti. Ada banyak akademisi muda yang relatif banyak dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa yang diharapkan Pak Wali,” terangnya.
Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat mulai bekerja dalam 100 hari pertama melalui kajian, penelitian, serta penyusunan policy brief.
Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berbasis data mengenai kondisi masyarakat sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
“Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil,” harapnya.
“Kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan,” lanjut Prof. Hamid.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu agenda rapat kerja. CIDES berharap koordinasi dapat segera dibangun sehingga kajian untuk tiga isu prioritas bisa mulai berjalan.
Untuk mendukung proses tersebut, CIDES membutuhkan akses terhadap data serta jalur koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Prof. Hamid menyebut, Bappeda maupun Bapenda dapat menjadi salah satu focal point dalam proses koordinasi dan penyediaan data yang dibutuhkan.
“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” ujarnya.
Dengan dukungan data tersebut, CIDES optimistis kajian dapat dilakukan secara lebih konkret dan menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung digunakan pemerintah.
Prof. Hamid berharap sinergi antara akademisi dan Pemerintah Kota Makassar dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga terukur dampaknya.
Dia menegaskan, pembangunan pada akhirnya harus dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
“CIDES bisa menjadi mitra strategis, khususnya dalam mendukung desain kebijakan dalam bentuk evidence-based policy,” ajakannya.
Dia menambahkan, pemerintah Kota membutuhkan data yang kuat untuk memastikan setiap kebijakan memiliki sasaran yang jelas, sementara akademisi memiliki kapasitas untuk melakukan penelitian, analisis dan evaluasi.
Kolaborasi tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Makassar menjawab berbagai persoalan pembangunan secara lebih tepat.
“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” tutup dia.
Sedangkan, Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dengan mengedepankan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Menurut Luhur, pendekatan tersebut sejalan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki CIDES ICMI Orwil Sulsel, khususnya dalam bidang riset, kajian, dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah.
“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” ujar Luhur.
Ia mengatakan, kesesuaian pendekatan tersebut menjadi peluang untuk menerjemahkan komunikasi antara CIDES ICMI dan Pemerintah Kota Makassar ke dalam kegiatan yang lebih konkret.
Menurutnya, kolaborasi nantinya dapat disinergikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan riset, inovasi, serta pengembangan pembangunan.
“Saya kira akan kita realisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkret, tentu disambungkan dengan OPD-OPD yang terkait dengan riset, inovasi, serta pengembangan,” katanya.
Selain mendorong kebijakan berbasis data, Luhur menilai pembangunan daerah juga tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik dan kepakaran.
Dekan FISIPOL Unismuh Makassar itu menyebut, pendekatan teknokratik memang dibutuhkan untuk memastikan kebijakan memiliki dasar ilmiah dan perencanaan yang kuat.
Namun, setiap program pemerintah juga perlu disertai persiapan sosial agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.
Ia menyebut hal tersebut sebagai kebutuhan untuk membangun desain sosial dalam setiap program pembangunan.
“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.
Luhur mengatakan, keberadaan oragnisasinya yang memiliki latar belakang sumber daya manusia yang beragam menjadi salah satu kekuatan untuk melengkapi pendekatan pembangunan pemerintah.
Menurutnya, pihaknya tidak hanya diisi oleh kalangan akademisi, tetapi juga terdapat aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Keragaman tersebut, kata dia, memungkinkan ICMI dan CIDES melihat persoalan pembangunan dari berbagai perspektif, tidak hanya dari sisi akademik atau teknokrasi.
Luhur menilai, kekuatan sumber daya yang beragam tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung sekaligus melengkapi berbagai pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, aktivis, jurnalis, dan organisasi kemasyarakatan dinilai penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, CIDES ICMI Sulsel siap mengambil bagian dalam memperkuat pembangunan Kota Makassar melalui riset, kajian, inovasi, serta pendekatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Luhur berharap sinergi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat dari sisi data dan kepakaran, tetapi juga memiliki penerimaan sosial yang baik di tengah masyarakat.
“Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel, Prof. Arismunandar, M.Pd. Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. Adi Suryadi Culla, Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, serta Wakil Ketua ICMI Sulsel, Dr. Ir. Tahir Burhan.
Hadir pula Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Hasdar, serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel, AS. Kambie, Kamaruddin Azis, dan Andi Sri Wulandani. (*)
