Kategori: Nasional

JEJAKNEWS.id, makassar,- Pengamat ekonomi, Prof Marzuki DEA, mengakui kebijakan yang dilakukan Pemprov Sulsel dalam hal pengendalian inflasi sangat baik. Hal itu terbukti, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan.

Data terbaru BPS Sulsel, Jum’at, 1 Desember 2023, mencatat inflasi Year on Year (YoY) di Bulan November 2023 tercatat 2,79 persen. Sementara inflasi bulan ke bulan ( November 2023 terhadap Oktober 2023) tercatat 0,16 persen.

Bahkan angka inflasi Sulsel lebih rendah dibandingkan Nasional. Inflasi YoY bulan November 2023 sebesar 2,79 persen lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 2,86 persen. Angka inflasi itu untuk pertama kali selama lima tahun terakhir yang terendah di Indonesia.

“Saya kira, apa yang dilakukan Pemprov Sulsel, dengan berbagai kebijakannya bersama pihak terkait lainnya sudah sangat baik, bahkan melampaui target, sebab tingkat inflasi Sulsel lebih rendah dari nasional. Bravo Pemprov, bersama TPID dalam menciptakan stabilitas harga di Sulsel khususnya dan Indonesia umumnya,” kata Prof Marzuki DEA, Jumat, 1 Desember 2023.

Terlebih, sejumlah capaian Pemprov Sulsel dalam pengendalian inflasi. Salah satu konsen Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dengan rutin melakukan pemantauan harga dan stok di pasar-pasar. Termasuk dalam gerakan pangan murah yang telah dilakukan Pemprov Sulsel.

“Sehingga memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat (salah satunya, TPID Award 2023). Artinya Pemprov mampu mengkoordinasi dan mengawasi berbagai kebijakan yang dicanangkan bersama dengan pihak terkait di lembaga TPID sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing secara optimal,” tuturnya.

Dengan pemantauan harga dan stok yang gencar dilakukan Pj Gubernur Sulsel dan jajaran TPID Sulsel, kata dia, maka harga-harga dan ketersediaan stok dari komoditas kebutuhan utama masyarakat dapat terkendali.

“Termasuk karena adanya kebijakan harga pangan murah untuk kelompok masyarakat yang rentan terpapar akibat kenaikan harga atau inflasi dari komoditas kebutuhan pokok mereka,” ucap Guru Besar Unhas ini.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah mengakui bahwa pencapaian ini lumayan baik. “Namun jangan terlena karena merasa sudah bagus hasilnya,” pungkasnya.

“Tetap diperlukan upaya yang konsisten dan makin luas jangkauannya. Sekaligus, itu indikasi bahwa bila pemerintah daerah ada kemauan dan program yang jelas, maka pasti ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” imbuhnya

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, meminta Inspektorat Sulsel segera melakukan audit terhadap Perseroan Daerah (Perseroda) Sulsel dan seluruh aset-aset Pemprov Sulsel. Audit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia.

“Inspektorat berfungsi sebagai mata telinga gubernur, bupati, wali kota, dari sisi pengawasan. Diawasi mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun nanti hasilnya,” kata Pj Gubernur Bahtiar saat Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat Provinsi Sulsel dan Inspektorat Kabupaten Kota se-Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Jumat, 1 Desember 2023.

Ia mengungkapkan, Pemprov Sulsel maupun Pemerintah Kabupaten Kota memiliki Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang disebut Inspektorat. APIP harus dilibatkan sejak awal, supaya perencanaannya sesuai dengan aturan.

“Jangan sampai dari sisi perencanaannya memang sudah mengandung masalah. Misalnya, membangun gedung di atas lahan bukan lahan Pemda dan dari segi itu masalah,” ujarnya.

Jika perencanaan salah dan terlanjur berjalan, maka sebisa mungkin dirinya sebagai Gubernur Provinsi Sulsel bersama para pelaksana di masing-masing OPD berkonsultasi dulu dengan APIP terkait program masing-masing.

“Kasian teman-teman pegawai harus tersangkut masalah hukum, karier habis, keluarganya jadi korban,” imbuhnya.

Ia menekankan, Inspektorat bukan hanya mengawasi APBD yang dikelola oleh masing-masing OPD dan daerah. Uang daerah itu ada dua, yakni uang daerah yang dikoordinasikan melalui Menteri Keuangan, dan ada lagi kekayaan daerah yang dikelola daerah, aset daerah BUMD, salah satunya rumah sakit dan sejumlah aset lainnya.

“Ini kan ada pelabuhan, ada rumah sakit, ada lahan-lahan kosong, ada macam-macam ini, mungkin ada potensi tambang, ada potensi apa. Ini sayang sekali aset kita besar,” urainya.

Menurut Bahtiar, tata kelola BUMD harus diperbaiki tata kelola BUMD ini. Iapun mengungkapkan jika dirinya sudah meminta tolong kepada Mantan Menteri BUMN, Tenri Abeng, yang saat ini menjadi Komisaris Utama Perseroda Sulsel.

“Jadi seluruh aset-aset BUMD nanti akan dikonsolidasikan. Sebelum itu saya sudah minta Inspektorat untuk melakukan audit seluruh aset-aset yang ada di Sulsel, baik yang ada di Sulsel maupun yang ada di luar Sulsel,” pungkasnya.

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulsel ke-73 tahun, di Markas Polairud Polda Sulsel, Jumat, 1 Desember 2023.

Sebelum dimulainya acara, Pj Gubernur Sulsel bersama Kapolda Sulsel, dan Direktur Polairud Polda Sulsel, meninjau langsung hasil penanganan perkara illegal fishing Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulsel tahun 2021, 2022, dan 2023. Diperlihatkan barang bukti yang disita Polairud Polda Sulsel, seperti mesin kompresor, kacamata, sepatu katak, pupuk ammonium nitrate, selang dan regulator.

Pj Gubernur Bahtiar mengucapkan selamat ulangtahun untuk Polairud. Pada momentum tersebut, ia mengajak Polairud Polda Sulsel untuk sama-sama menjaga perairan Sulsel, baik di pantai timur dan pantai barat Sulsel.

Bahtiar mengungkapkan, saat ini laut Sulsel sudah hampir tidak memiliki terumbu karang yang bagus sebagai tempat ikan berlindung.

“Kepada seluruh jajaran Polairud Polda Sulsel agar sama-sama menjaga perairan, terutama di perairan pantai timur. Pasalnya, pantai timur merupakan raksasa ekonomi yang sedang tidur, karena jalur laut hanya fokus pantai barat saja selama ini,” terangnya.

“Ini juga saya sampaikan di jajaran, personil pengamanan di pantai barat, karena di sana jalur berdagang dari ratusan tahun lalu. Pantai timur dari Sinjai sampai Luwu Timur itu tidak ada penjagaan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, telah menyiapkan lahan untuk pembangunan pos Polairud di pantai timur Sulsel. Karena ini adalah jalur yang memiliki kekuatan secara ekonomi. Apalagi saat ini ada pengembangan industri baru di Sulsel.

Ia juga mengungkapkan kebanggaannya bisa mengenakan baju milik Polairud, yang memiliki makna tersendiri bagi dirinya.
“Makasih banyak bajunya, saya bangga sekali pakai baju ini. Terimakasih kepada teman-teman Polda Sulsel sudah banyak membantu selama ini,” ucapnya.

Sementara, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso mengucapkan terimakasih kepada Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin sudah banyak berpartisipasi bersama Polda Sulsel, terkhusus Polairud Polda Sulsel. “Terimakasih kepada Bapak Gubernur Sulsel yang sudah banyak mengapresiasi Polairud Polda Sulsel,” ucapnya.

Untuk itu ia mengajak seluruh jajaran Polda Sulsel sama-sama mensupport program-program Pemprov Sulsel, karena semua elemen termasuk kepolisian hadir untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

“Ini banyak program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan harus kita dukung semua, karena kehadiran kita semua disini dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Kapolda. (*)

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Apalagi sejauh ini, hanya satu daerah saja di Sulsel yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pemilu dan Pilkada Serentak.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, saat memimpin rombongan Komisi II DPR RI, yang melakukan kunjungan kerja di Sulsel. Mereka diterima langsung Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, dan jajaran, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Rabu, 29 November 2023.

“Ini kunjungan yang sangat ramai, ini pertanda Bapak Pj Gubernur Sulsel disayang oleh Komisi II DPR RI. Kami mengakui, Pemprov Sulsel lumayan cepat menyiapkan Pemilu, karena tinggal satu daerah lagi yang sementara NPHD,” kata Junimart dalam sambutannya.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Komisi II mempertanyakan terkait kesiapan logistik Pemilu di Sulsel. Pelaksanaan kampanye, dan upaya Pemprov Sulsel dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk proses NPHD untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan pada rapat bersama Menteri Keuangan. Kunjungan ini agar Pemilu itu bisa berjalan dengan baik berdasarkan perintah undang-undang,” ujarnya.

Sementara, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengaku sangat bersyukur bisa dikunjungi langsung Komisi II DPR RI. Menurut dia, Komisi II DPR RI merupakan mitra kerja Menteri Dalam Negeri.

“Secara khusus saya merasa terhormat karena dikunjungi langsung oleh Komisi II DPR RI. Saya sebagai Pj Gubernur Sulsel sekaligus Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri. Ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya,” kata Bahtiar.

Bahtiar mengungkapkan, Pemprov Sulsel sudah melakukan penyelesaian APBD Pokok 2024 dan penandatanganan NPHD Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sulsel bahkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD.

“Alhamdulillah Provinsi Sulsel yang pertama melakukan NPHD untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kami juga sudah melakukan penetapan APBD Pokok 2024, lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Bahtiar.

Sejauh ini, kata Bahtiar, Pemprov Sulsel sudah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi terkait Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Diantaranya, Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh camat, kepala desa, unsur TNI dan Polri sampai di tingkat desa, Bawaslu dan KPU se-Sulsel.

“Kami juga akan menyiapkan pos pelayanan kesehatan di setiap TPS, untuk antisipasi bilamana ada petugas yang kelelahan,” pungkasnya.

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, bersama Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto serta Forkopimda Sulsel dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan operasi pasar di Pasar Toddopuli, Jalan Todddopuli Raya, Makassar, 30 November 2023.

Adapun harga kebutuhan pokok di pasar ini, untuk beras medium Rp10 ribu/liter, minyak goreng Minyakita Rp15 ribu/liter, telur ayam ras Rp40-45 ribu/rak. Sedangkan cabai rawit Rp80-90 ribu/kg, cabai hijau besar Rp30 ribu/kg, cabai merah besar Rp50-60 ribu/kg, cabai keriting Rp60 ribu/kg, bawang merah Rp25-35 ribu/kg, dan bawang putih Rp40 ribu/kg.

“Sekarang cabai rawit Rp90 ribu, kemarin Rp100 ribu,” kata Ratna, salah satu pedagang di Pasar Toddopuli.

Sedangkan untuk ayam Rp55-60 ribu per ekor 2,3kg, sedangkan ayam kampung hidup Rp100 ribu ekor. Adapun ikan kembung Rp60 ribu/kg, ikan cakalang Rp25 ribu.

“Ini ikan kembung naik, karena masalah cuaca sekarang terang bulan, stok kurang,” kata penjual ikan, Bahar.

Penjabat Gubernur Bahtiar mengatakan, operasi pasar ini untuk mengecek harga-harga komoditi, untuk mengantisipasi perkembangan harga jelang Natal dan Tahun Baru.

“Nah, dari pengecekan kita secara umum harga-harga di Makassar itu terkendali. Hampir tidak ada pesoalan, hanya sedikit saja yang ada kenaikan. Itu ikan kembung, itu termasuk diukur dalam inflasi. Ikan ini rupanya banyak dijual ke pulau-pulau lain, termasuk ke Pulau Jawa. Ini tadi agak signifikan naiknya itu kurang lebih Rp15.000 naiknya itu per kilo. Yang lain relatif stabil,” jelas Bahtiar.

Ia pun menyampaikan telah menyiapkan beberapa strategi menghadapi kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru.

“Saya minta Pemda kabupaten dan kota, kita harus kompak menghadapi Natal dan Tahun Baru. Saya minta hal yang sama juga dilakukan di kabupaten dan kota. Saya minta turun di pasar tradisional mengecek harga dan mengambil langkah untuk menyelesaikan dan mengendalikan,” terangnya.

Ia menyebutkan, yang kembali perlu mendapatkan perhatian, adalah cabai yang harganya naik. Ini persoalan akut karena dialami di seluruh Indonesia, bukan cuma di Sulsel.

“Saya ingin satu tahun ke depan Sulsel ini bisa deklarasi bebas cabai. Saya siapkan metodenya bersama kabupaten dan kota sehingga ini tidak berulang masalahnya,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat tetap tenang, karena pemerintah mengambil langkah agar harga tetap terkendali. “Ketahanan pangan Sulsel terkendali dan komoditi kita banyak mensuplai ke daerah lain,” ucapnya.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mengatakan, untuk operasi pasar akan dibuat dua model. Pertama, operasi pasar di pasar dan operasi pasar di pemukiman. Untuk operasi pasar di pasar, terdapat 10 mobil inflasi yang cukup besar dan akan di dua kali lipatkan di depan pasar-pasar. Untuk operasi pasar di pemukiman, di Pemkot Makassar terdapat 144 counter.

“Insya Allah dengan seperti itu, kita fokus pada komoditi yang cenderung naik, jangan menunggu naiknya baru kita beroperasi. Insya Allah modal kita adalah kekompakan provinsi dengan kota dengan seluruh instansi terkait. Itu kita selalu menshare informasi cara dan kekuatan kita satukan untuk mengendalikan inflasi,” sebutnya.

Inflasi pada bulan September yang banyak komoditi yang bergerak. “Kali ini juga berbeda karena sudah masuk kampanye Pemilu, sehingga ini kita jaga agar ekonomi terkendali,” tandasnya.

Di pasar ini juga terdapat Pasar Murah untuk stabilitas pasokan dan harga pangan.

Adapun harga resmi di pasar ini dari PD Pasar Makassar, Beras kualitas bawah 12.500/kg, beras kualitas medium Rp13.000/kg, beras kualitas super Rp13.800/kg, daging ayam Rp24.000/kg, cabai rawit Rp80.000/kg, daging sapi Rp125.000/kg, minyak goreng curah Rp16.000/kg, telur ayam ras segar Rp30.000/kg, minyak goreng kemasan Rp18.000/liter, cabai merah besar Rp60.000/kg, cabe merah keriting Rp60.000/kg, bawang merah Rp35.000/kg, bawang putih Rp40.000/kg, gula pasir premium Rp18.000/kg dan gula pasir lokal Rp17.000/kg.

JEJAKNEWS.id, Pangkep,- Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel melakukan Pendampingan Teknis Diversifikasi Produk Anyaman Lontar dan Kerajinan Limbah Marmer di Kabupaten Pangkep.

Kegiatan yang diikuti oleh 15 orang perajin anyaman bambu di Kabupaten Pangkep ini, telah berlangsung pada tanggal 15-17 November 2023.

Dikatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membuat diversifikasi produk yang berbeda dari prodak sebelumnya. Dengan cara memadukan antara anyaman lontar dan kerajinan limbah marmer sehingga menghasilkan desain produk kerajinan yang baru dan inovatif.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Ahmadi Akil menyampaikan, bahwa industri kerajinan anyaman dan industri kerajinan limbah marmer banyak berkembang di Kabupaten Pangkep.

“Untuk meningkatkan daya saing produk, masih membutuhkan bimbingan baik, baik dari segi desain, perlakuan bahan baku yang berkualitas, teknis produksi, diversifikasi produk, kemasan, finishing produk, dan akses pasar melalui media online, serta fasilitasi pameran baik lokal, nasional, dan internasional,” katanya, Kamis (30/11/2023).

Pemprov Sulsel bersama Dekranasda, kata dia, terus mendorong dalam meningkatkan SDM perajin, serta program pembinaan yang tepat sehingga menghasilkan produk kerajinan yang kreatif, berkualitas berbasis tradisi dari warisan budaya.

“Kami berharap kegiatan itu dapat menghasilkan diversifikasi kerajinan limbah marmer yang dipadukan dengan anyaman serat lontar yang berdaya saing dan berkualitas serta dapat memenuhi selera konsumen baik dalam negeri maupun manca negara. Semoga kita dapat lebih meningkatkan lagi program-program pembinaan khususnya industri kerajinan yang masih membutuhkan perhatian dari Dinas yang membidangi indusri, baik Provinsi Maupun Kabupaten/Kota bersama Dekranasda,” jelasnya.

Dalam kegiatan pendampingan Teknis Diversifikasi Produk Anyaman Lontar dan Limbah Marmer ini dihadiri oleh Sekretaris Dekranasda Sulsel dan Sekretaris Bidang Wirausaha Baru Dekranasda Sulsel; Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Kabupaten Pangkep dan Kepala Bidan Sapras.

JEJAKNEWS.id, Malassar,- Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, 29 November 2023.

Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Bahtiar juga menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk ASN yang telah mengabdi 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Total, 810 ASN di Lingkup Pemprov Sulsel yang menerima penghargaan ini.

Usai pelaksanaan upacara, Bahtiar menyampaikan harapannya agar Aparatur Sipil Negera (ASN) bisa memperkuat kemampuan bekerjasama, berdasarkan sistem berlaku di dalam birokrasi pemerintahan. Menurutnya, sehebat apapun pejabat politik seperti gubernur ataupun bupati, jika tidak didukung oleh birokrasi yang kuat, pasti tidak akan berhasil.

“Teman-teman Korpri juga harus melihat dan menyesuaikan dengan perubahan sesuai era digital,” kata Bahtiar.

Bahtiar kembali mengingatkan tugas ASN sebagai pelayan masyarakat. Iapun menilai, ASN di lingkup Pemprov Sulsel relatif maju dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hanya, masih ada kelemahan dari sisi kemampuan bekerjasama.

“Pintar tapi belum terkonsolidasi kemampuan bekerjasama. Sebenarnya, kemampuan kerjasama ini bisa diikat dengan teknologi. Teknologi ini bisa menjadi sistem yang memaksa orang untuk bekerjasama, sehingga tidak sporadis, dan semua bisa kontinyu dan simultan,” lanjutnya.

Menurut Bahtiar, dalam menggerakkan perbaikan menuju perubahan, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulsel, tentunya juga harus dibarengi dengan kemampuan ASN. “Yang lebih penting bagi saya sebagai Penjabat Gubernur Sulsel, adalah mengubah dan mengembalikan marwah para pegawai ini agar dekat dengan rakyat,” imbuhnya.

“ASN harus berani turun berjabat tangan bersama rakyat, jangan jauh dari mereka. Jangan mau didatangi, tapi datangi masyarakat. Ini yang sedang kita lihat di teman-teman Provinsi Sulsel,” tuturnya.

Untuk tahun 2024 mendatang, Bahtiar berpesan agar 80 persen kegiatan harus di daerah, jangan menumpuk di Makassar. “Rakyat itu ada di seluruh kabupaten kota. Kawan-kawan harus lebih banyak turun di lapangan. Sulsel itu 24 kabupaten kota, jadi ngurus provinsi ini tidak boleh di Urip Sumoharjo saja, dan teman-teman ASN harus lebih dekat dengan masyarakat,” pesan Bahtiar.

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, 29 November 2023.

Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Bahtiar juga menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk ASN yang telah mengabdi 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Total, 810 ASN di Lingkup Pemprov Sulsel yang menerima penghargaan ini.

Usai pelaksanaan upacara, Bahtiar menyampaikan harapannya agar Aparatur Sipil Negera (ASN) bisa memperkuat kemampuan bekerjasama, berdasarkan sistem berlaku di dalam birokrasi pemerintahan. Menurutnya, sehebat apapun pejabat politik seperti gubernur ataupun bupati, jika tidak didukung oleh birokrasi yang kuat, pasti tidak akan berhasil.

“Teman-teman Korpri juga harus melihat dan menyesuaikan dengan perubahan sesuai era digital,” kata Bahtiar.

Bahtiar kembali mengingatkan tugas ASN sebagai pelayan masyarakat. Iapun menilai, ASN di lingkup Pemprov Sulsel relatif maju dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hanya, masih ada kelemahan dari sisi kemampuan bekerjasama.

“Pintar tapi belum terkonsolidasi kemampuan bekerjasama. Sebenarnya, kemampuan kerjasama ini bisa diikat dengan teknologi. Teknologi ini bisa menjadi sistem yang memaksa orang untuk bekerjasama, sehingga tidak sporadis, dan semua bisa kontinyu dan simultan,” lanjutnya.

Menurut Bahtiar, dalam menggerakkan perbaikan menuju perubahan, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulsel, tentunya juga harus dibarengi dengan kemampuan ASN. “Yang lebih penting bagi saya sebagai Penjabat Gubernur Sulsel, adalah mengubah dan mengembalikan marwah para pegawai ini agar dekat dengan rakyat,” imbuhnya.

“ASN harus berani turun berjabat tangan bersama rakyat, jangan jauh dari mereka. Jangan mau didatangi, tapi datangi masyarakat. Ini yang sedang kita lihat di teman-teman Provinsi Sulsel,” tuturnya.

Untuk tahun 2024 mendatang, Bahtiar berpesan agar 80 persen kegiatan harus di daerah, jangan menumpuk di Makassar. “Rakyat itu ada di seluruh kabupaten kota. Kawan-kawan harus lebih banyak turun di lapangan. Sulsel itu 24 kabupaten kota, jadi ngurus provinsi ini tidak boleh di Urip Sumoharjo saja, dan teman-teman ASN harus lebih dekat dengan masyarakat,” pesan Bahtiar.