JEJAKNEWS.ID, Makassar,– Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Vonny Ameliani, menyoroti fenomena politisasi bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih marak terjadi di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Dinas Sosial yang digelar Komisi E DPRD Sulsel pada Rabu (11/12/2024).
Vonny dengan tegas mempertanyakan manipulasi bantuan sosial yang kerap dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu.
“Tidak semudah itu bantuan sosial diubah-ubah hanya karena masyarakat tidak mendukung pilihan politik tertentu,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi asal Jeneponto itu menambahkan bahwa sistem pengelolaan bantuan sosial sebenarnya telah dirancang agar tidak bisa diubah secara sepihak. Namun, ia mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan bansos untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat.
“Kalau ada kejadian seperti itu, patut diduga ada permainan oknum di bawah yang memanfaatkan bansos untuk mengarahkan pilihan tertentu,” tambahnya.
Vonny juga menyinggung adanya laporan dari daerah pemilihannya (dapil) terkait intimidasi terhadap penerima bansos. Salah satu kasus yang mencuat adalah penghentian bantuan untuk seorang tuna netra tanpa alasan yang jelas.
“Adakah yang lebih layak dari seorang tuna netra? Bahkan ibunya juga tuna netra. Ini benar-benar menyedihkan,” katanya.
Menanggapi kasus ini, Vonny menekankan pentingnya pelaporan jika masyarakat menemukan praktik serupa. Ia berjanji akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial untuk menelusuri kasus-kasus tersebut dan menindaklanjuti oknum yang terlibat.
“Jika perlu, kita akan bawa kasus ini ke aparat penegak hukum. Tidak boleh ada lagi politisasi bantuan sosial atau menzolimi rakyat miskin,” tegasnya.
Ketua DPC Gerindra Jeneponto itu juga meminta dukungan Partai Gerindra dan media untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas, seraya mengingatkan bahwa politisasi bansos tidak hanya melanggar etika, tetapi juga mencederai rasa kemanusiaan.
“Saya politisi, tapi saya tidak akan pernah tega mempolitisasi bantuan untuk rakyat miskin demi kepentingan politik. Masih banyak cara lain untuk berjuang di dunia politik tanpa harus merugikan mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.
