JEJAKNEWS.ID, Makassar, — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H.A. Kadir Halid, melanjutkan kegiatan reses masa sidang I Tahun Anggaran 2025/2026 di Kelurahan Rapokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan reses ini dihadiri Lurah Rapokalling Ismail, Babinsa, Binmas, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta warga dari berbagai lingkungan sekitar.
Dalam sambutannya, Kadir Halid membuka dialog dengan mengenang masa mudanya saat masih tinggal di kawasan Rapokalling ketika kuliah di IKIP (kini Universitas Negeri Makassar).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya punya kenangan di sini. Dulu saya tinggal di Jalan Dg Unju saat kuliah di IKIP,” kenangnya disambut tepuk tangan warga.
Aspirasi Warga
Sejumlah warga menyampaikan aspirasi dan keluhan yang mereka hadapi. Muchlis, salah satu warga, menyoroti persoalan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum pernah ia terima. Ia mengaku tidak mendapat informasi terkait pemutakhiran data penerima bantuan di wilayahnya.
“Saya sering menyampaikan aspirasi di media sosial soal bantuan PKH. Di beberapa kelurahan sudah ada pemutakhiran data, tapi saya belum pernah tahu hasilnya. Apakah yang sudah didata itu sudah dapat atau belum?” tanya Muchlis.
Warga lainnya, Abdul Haris, mengeluhkan kondisi selokan yang sempit sehingga menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba.
“Selokan perlu diperlebar. Kalau musim hujan, air sering meluap sampai masuk ke rumah, termasuk rumah saya,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kadir Halid menjelaskan bahwa pendataan penerima bantuan seperti PKH dan KIS dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT hingga pemerintah pusat.
“Pendataan dimulai dari bawah, dari RT lalu ke kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi dan pusat. RT yang paling tahu siapa warganya yang benar-benar miskin,” jelas Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu.
Terkait persoalan drainase, Kadir menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Makassar, namun ia berjanji akan menyampaikan keluhan warga kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Banyak selokan yang tertutup dan sempit. Ini kewenangan Pemkot Makassar. Apalagi menjelang musim hujan, perlu ada langkah untuk mengeruk saluran agar tidak menimbulkan genangan,” tuturnya.
Selain masalah bantuan dan infrastruktur, warga juga mengeluhkan pelayanan air PDAM yang tak kunjung membaik. Abdul Haris menambahkan, hingga kini pasokan air bersih di Rapokalling masih terkendala.
Keluhan serupa disampaikan Ira, warga dari Kelurahan Buloa, yang mengaku kesulitan mendapatkan air bersih terutama saat musim kemarau.
“Kami orang utara, Pak. Kalau kemarau, air susah sekali. Mungkin perlu ada tandong (tandon) untuk menampung air agar bisa dipakai saat kering,” ujar Haris.
Menanggapi hal itu, Kadir Halid mengaku heran karena hampir setiap kali reses, masalah PDAM selalu menjadi keluhan utama warga.
“Saya heran juga, PDAM itu kan monopoli, tidak ada saingan. Harusnya pelayanannya bagus. Kalau warga telat bayar saja langsung kena denda,” kata Ketua Harian Golkar Sulsel itu.
Sebagai solusi, Kadir mendorong warga bersama ketua RT/RW untuk membuat surat pengaduan resmi melalui Lurah ke DPRD Makassar agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PDAM.
“Kalau tidak ada yang mau antar surat, nanti saya yang antar. Kalau perlu, saya ikut RDP-nya juga,” tegas Kadir disambut tepuk tangan warga.
Lurah: Akan Tindaklanjuti ke DPRD Kota
Sementara itu, Lurah Rapokalling Ismail menegaskan akan menindaklanjuti arahan anggota dewan tersebut dengan berkoordinasi ke DPRD Kota Makassar.
“Insya Allah kami lanjutkan arahan Pak Dewan. Kami akan konsultasi dulu ke DPRD Kota. Kemarin juga ada anggota dewan yang reses dan menarik pipa dari Jeneberang ke wilayah utara agar distribusi air lebih merata,” jelas Ismail.
Ia menambahkan, salah satu penyebab wilayah utara Makassar sulit air karena pasokan masih bersumber dari Lekkopaccing, yang memiliki volume kecil sehingga tak mampu melayani seluruh wilayah.
