JEJAKNEWS.ID, Makassar, — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (20/5/2025).
Dengan mengusung tema ‘Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat’, upacara Peringatan Harkitnas 2025 berlangsung khidmat dan dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya semangat persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan zaman.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah kota untuk terus membangkitkan semangat kerja, menjaga solidaritas, serta meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemajuan tidak mungkin terwujud tanpa persatuan, kerja keras, dan kesadaran kolektif untuk terus bergerak maju,” ujar Aliyah.
Di hadapan seluruh jajaran Pemkot Makassar, Aliyah juga membacakan sambutan seragam Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI), Meutya Viada Hafid.
Dalam sambutannya, Menteri Komdigi RI Meutya menyampaikan bahwa peringatan Harkitnas bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi menjadi refleksi atas ikhtiar kolektif membangun masa depan bangsa yang lebih kuat, adil, dan inklusif.
Ditekankan pula bahwa dalam 150 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai program strategis telah diluncurkan.
Diantaranya, Program Makan Bergizi Gratis untuk jutaan anak Indonesia, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, hingga upaya penguatan talenta digital melalui pendirian AI Centre of Excellence di Papua.
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pelindungan anak di ruang digital.
Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS).
Pemkot Makassar juga berkomitmen untuk terus mendukung arah kebijakan nasional melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. (*)
