JEJAKNEWS.ID, Gowa, — Uang negara kembali dipertaruhkan dalam pembangunan infrastruktur irigasi. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Daerah Irigasi Tabuakkang, Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, kini menjadi sorotan setelah kondisi pasangan batu pada saluran irigasi diduga dikerjakan jauh dari standar mutu konstruksi yang semestinya.
Proyek dengan anggaran sekitar Rp195 juta tersebut dilaksanakan oleh P3A Buakang Mappakasunggu dalam program yang berada di bawah BBWS Pompengan Jeneberang.
Persoalannya sederhana, tetapi serius: apakah pasangan batu yang dibangun benar-benar dirancang untuk bertahan menghadapi tekanan air, atau sekadar mengejar pekerjaan terlihat selesai? Tanya Ukkas saat seusai datangi lokasi, (10/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari kondisi fisik yang terlihat di lapangan, sejumlah bagian pasangan batu tampak membutuhkan perhatian serius.
Adukan mortar yang seharusnya menjadi pengikat struktur dipertanyakan kualitas dan penerapannya. Jika benar terdapat bagian pasangan batu yang hanya mengandalkan tumpukan batu tanpa ikatan mortar yang memadai, maka kondisi tersebut bukan persoalan kosmetik.
Itu menyangkut kekuatan bangunan,
saluran irigasi bukan tembok taman, struktur tersebut harus menghadapi aliran air, tekanan, perubahan debit, rembesan, serta potensi gerusan. Ketika kualitas pasangan batu tidak memenuhi persyaratan teknis, risiko kerusakan dapat muncul lebih cepat, mulai dari retak, bergeser, bocor, terkikis hingga runtuh.
Rp195 Juta Jangan Berakhir Menjadi Bangunan “Sekali Pakai”
“Pertanyaan berikutnya justru mengarah kepada sistem pengawasan,
Di mana pengawasan teknis ketika pekerjaan seperti ini berlangsung,
Apakah pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan laporan administrasi, atau benar-benar turun melihat kualitas pasangan batu secara detail?
Sebab, keberhasilan P3-TGAI tidak seharusnya diukur dari seberapa cepat proyek selesai atau seberapa rapi laporan dibuat. Ukuran paling sederhana adalah: apakah bangunan tersebut kuat, berfungsi, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi petani,jika pasangan batu memang tidak memenuhi spesifikasi, maka masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana pekerjaan tersebut dapat terus berjalan tanpa koreksi berarti.
Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah bangunan rusak, sampai menunggu masyarakat mengeluh setelah saluran jebol dan uang negara kembali dibutuhkan untuk memperbaikinya,
“Pengawasan Harus Berani Membuka Kondisi Sebenarnya”
BBWS Pompengan Jeneberang sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air dituntut tidak cukup hanya menerima laporan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan.
Turun ke lapangan. Ukur. Periksa. Uji. Dokumentasikan, Periksa kualitas batu, kualitas mortar, ketebalan pasangan, dimensi saluran, elevasi, serta kesesuaian pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi teknis.
Jika semuanya sesuai, maka pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi jawaban terhadap keresahan publik.
Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, jangan ditutup dengan retorika bahwa pekerjaan merupakan program pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan standar mutu bangunan.
Masyarakat memang dilibatkan sebagai pelaksana, tetapi uang yang digunakan tetap merupakan uang negara. Karena itu, standar pertanggungjawaban publik harus tetap berdiri tegak.
Jangan Sampai Anggaran Habis, Saluran Menangis
Yang paling dirugikan jika konstruksi bermutu rendah bukan pejabat di balik meja.
Yang akan merasakan dampaknya adalah petani Malakaji.
Ketika saluran bocor, rusak atau runtuh, petani pula yang kehilangan manfaat pengairan. Dan ketika kemudian pemerintah kembali mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki kerusakan, publik patut bertanya: mengapa uang negara harus membayar dua kali untuk pekerjaan yang sejak awal seharusnya dikerjakan dengan benar?
Karena itu, persoalan pasangan batu di Daerah Irigasi Tabuakkang tidak boleh dianggap remeh.
Rp195 juta bukan angka kecil. kata ukkas.
Setiap rupiah di dalamnya melekat tanggung jawab kepada negara dan masyarakat.
Kini bola berada di tangan BBWS Pompengan Jeneberang. Publik menunggu apakah lembaga tersebut akan melakukan pemeriksaan secara serius terhadap kualitas pekerjaan di Malakaji.
Sebab jika benar terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, tindakan korektif harus dilakukan sebelum proyek dinyatakan selesai dan diterima.
Proyek irigasi bukan sekadar batu yang disusun. Di dalamnya ada uang negara, kepentingan petani, dan tanggung jawab pemerintah.
Dan satu pertanyaan yang kini sulit dihindari:
Jika pasangan batu saja diduga bermasalah, lalu siapa yang sebenarnya mengawasi proyek ini?, tutup Ukkas.(Tim YBH Kompak)
