JEJAKNEWS.id, Makassar, – Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulsel, Hasbi Syamsu, mengakui kedalaman pemahaman Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin soal sejarah Sulsel. Ia menilai, pemahaman Bahtiar mengenai sejarah, baik sejarah lokal di Sulsel, nasional maupun sejarah dunia sangat luar biasa.
“Terimakasih banyak sekali Pak Gubernur, kami betul-betul dapat pencerahan soal sejarah Sulsel, apalagi sejarah nasional dan bahkan dunia,” kata Hasbi di Ruang Kerja Gubernur Sulsel, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 2 Januari 2024.
Untuk itu, Hasbi mengundang Pj Gubernur Sulsel bisa hadir dalam acara ramah tamah perayaan Hari Perlawanan Rakyat Luwu Raya, yang akan dilaksanakan Sabtu malam, 13 Januari 2024. Bahkan ia berharap, Pj Gubernur Sulsel memberikan sedikit ceramah soal sejarah Sulsel kepada seluruh hadirin dalam acara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengundang Bapak Gubernur untuk hadir dalam acara ramah tamah itu. Kami berharap Bapak Gubernur bisa menyampaikan sedikit soal sejarah Sulsel di sana nantinya,” harapnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, kegiatan ramah tamah tersebut dirangkaikan dengan senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis di hari Minggu pagi, 14 Januari 2024, di Car Free Day Jl. Sudirman Makassar. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lainnya di Luwu Timur, 23 Januari 2024.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengaku, masyarakat Sulsel ini adalah yang paling setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan hal tersebut sudah tidak diragukan lagi sampai saat ini.
“Betapa orang Luwu, Sulawesi Selatan ini setia pada NKRI ini. Karena pada saat itu Belanda tidak terima Indonesia merdeka, dan gerakan propaganda Belanda sampai di PBB menyampaikan bahwa Indonesia belum merdeka,” ujar Bahtiar.
Namun, saat itu Indonesia dengan modal Radio Republik Indonesia (RRI) saat ini juga melakukan gerakan propaganda melalui udara dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyampaikan bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang.
“Saat itu radio kita terus melakukan gerakan propaganda melalui udara,” tuturnya.
Bahtiar mengaku cukup memahami bagaimana soal sejarah perlawanan, karena sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 disusun, ia sudah mengumpulkan sejarahwan di Indonesia untuk membahas soal perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah.
“Saya tahu betul hari perlawanan, karena saya yang menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia,” bebernya.
Untuk itu, Bahtiar menyarankan agar KKLR Luwu Raya melakukan pembedahan terkait sejarah di Sulsel. Kenapa sejak dulu masyarakat Sulawesi Selatan banyak keluar ke berbagai daerah, bahkan mancanegara.
“Sejak dulu masyarakat Sulawesi Selatan yang keluar dari kampung. Karena pada saat itu kampung tidak aman. Jadi ini tugasnya KKLR Luwu Raya untuk mencari keluarganya di berbagai daerah di Indonesia,” tutupnya.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Panitia Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) Asri Tadda, Abdul Thalib Mustafa, Baharuddin Solongi, Hamzah Jalante, Mustagfir Ali. Kemudian, Syahruddin Hamun, Subiati Hamzah Jalante, Helmy Kasim, Nurliati, Ernawati, Evi Arifin dan Ishak Iskandar. (*)
