JEJAKNEWS.ID, Makassar, — Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Demokrat, Heriwawan, menegaskan pentingnya percepatan pengaktifan Koperasi Merah Putih yang telah dibentuk di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Ia menyebut, meski secara administratif telah selesai, operasional di lapangan masih jauh dari maksimal.
Heriwawan mengapresiasi langkah Dinas Koperasi Sulsel yang telah menuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih hingga mencapai 100 persen. Namun menurutnya, keberhasilan administrasi tidak berarti banyak jika koperasi tersebut belum bergerak dan belum memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah pembentukannya sudah rampung. Tapi yang kami butuhkan sekarang adalah koperasi-koperasi ini benar-benar aktif dan beroperasi. Karena inilah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa dari lebih 300 koperasi yang telah terbentuk, tidak semuanya berjalan optimal. Sebagian bahkan belum menunjukkan aktivitas sama sekali. Kondisi ini, kata dia, menimbulkan pertanyaan besar tentang hambatan dan langkah penyelesaiannya.
“Itu yang kami tanyakan ke dinas. Apa kendalanya? Apakah sudah ada jalan keluar? Dari ratusan koperasi itu tidak semua berjalan. Makanya kami di Komisi B meminta data rinci: berapa yang jalan, berapa yang tidak, dan apa penyebabnya,” tegas Heriwawan.
Menurutnya, Koperasi Merah Putih bukan sekadar program biasa. Ini merupakan program prioritas Presiden yang harus dikawal dengan serius oleh pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan. Karena itu, evaluasi berkala menjadi keharusan, bukan pilihan.
Komisi B DPRD Sulsel bahkan meminta evaluasi dilakukan setiap tiga bulan. Heriwawan menjelaskan, interval tersebut sejalan dengan jadwal pengawasan DPR yang memang dilakukan secara triwulanan. Dengan demikian, perkembangan di lapangan bisa dipantau secara terukur dan progresif.
“Evaluasi per tiga bulan itu wajib. Setiap tiga bulan kami melakukan pengawasan, jadi harus ada review-nya dari dinas. Bahkan kalau bisa, jangan menunggu tiga bulan untuk mulai jalan. Karena ini program prioritas Presiden,” tambahnya.
Sebagai kader partai pengusung Presiden, Heriwawan menegaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan program nasional tersebut berjalan efektif hingga ke tingkat bawah. Ia juga menekankan bahwa Komisi B siap mengawal implementasinya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami berkewajiban memastikan apa yang direncanakan Presiden benar-benar terlaksana. Komisi B siap mengawal sampai ke lapangan. Program ini tidak boleh mandek,” tutupnya.
