Kategori: Nasional

JEJAKNEW.id, Makassar,- Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Timsel Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi (KI) Provinsi Sulsel Periode 2023-2027 dan Timsel Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel Periode 2023-2026, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa, 28 November 2023.

Dalam pertemuan ini, kedua timsel menyerahkan hasil seleksi calon anggota komisioner, sebelum diserahkan ke DPRD Sulsel untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

“Terima kasih kepada tim seleksi yang sudah bekerja maksimal dan profesional. Saya yakin siapapun yang akan terpilih nanti akan bekerja dengan maksimal untuk Sulawesi Selatan,” ucap Bahtiar.

Timsel memastikan seluruh proses seleksi berkas administrasi hingga wawancara calon dilakukan selektif, ketat dan transparan. Ada 15 nama calon komisioner KI Provinsi Sulsel yang akan selanjutnya ikut tahap tersebut dan 21 nama calon komisioner KPID Sulsel.

“Dari 15 nama itu akan kita pilih yang terbaik dan lima itu sudah saya sampaikan kepada Pak Gubernur dan harus kita rekomendasi ke DPR,” kata Ketua Timsel Calon Komisioner KI Sulsel, Hasrullah.

Kepada mereka yang terpilih, diharapkan nantinya juga dapat mengabdikan diri hingga tingkat nasional.

“Kemudian satu obsesi kita di Timsel, Komisi Informasi ada sampai tingkat nasional. Karena kita butuh kader di tingkat nasional. Jadi kita pilih yang terbaik dari 77 peserta,” ungkapnya.

Menurut Hasrullah, proses seleksi calon anggota komisioner dengan sistem CAT sudah sangat baik dan transparan.

“Saya sarankan kepada Komisi Informasi bahwa tes CAT itu menjadi penyaring, bagus untuk mengetahui intelektual atau pengetahuan umum tentang Komisi Informasi,” ujarnya.

Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPID Sulsel, Suparno, menuturkan, Timsel melakukan evaluasi peringkat berdasarkan hasil uji kompetensi CAT, psikotes, dan pendalaman visi-misi, sehingga terbentuk 21 peringkat teratas dari 64 peserta.

“Kita ingin mendapatkan komisioner KPID yang berkualitas, kreatif, memahami penyiaran dan memang dibutuhkan untuk penyiaran di Sulsel. Jadi kami akan serahkan calon yang berkualitas ke Komisi A DPRD,” jelasnya.

Anggota Timsel KPID, Arief Wicaksono menambahkan, ini merupakan tahap akhir dari kerja timsel. Selanjutnya, sesuai regulasi yang ada, Gubernur Sulsel yang mewakili Pemprov Sulsel selanjutnya memberikan atau mengirimkan hasil ini kepada DPRD untuk dilakukan fit and proper test.

Pada pertemuan ini, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Sulsel, Andi Winarno Eka Saputra menyerahkan kepada gubernur, penghargaan KPI Award 2023 kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran yang diterima, pada Minggu, 26 November 2023, sebagai provinsi yang mempunyai kepedulian terhadap infrastruktur dan juga ekosistem penyiaran.

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan Rapat Koordinasi Kehumasan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 28 November 2023.

Rapat koordinasi yang mengusung tema Humas di Era Digital dan Penguatan Peran Humas Instansi dalam Menyampaikan Informasi Publik ini dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.

Diikuti oleh Humas Pemerintah Kabupaten/Kota, Humas Badan/Lembaga Vertikal di Sulsel, dan Humas BUMN/BUMD di wilayah Sulsel, Rakor menghadirkan narasumber, yakni Aang Witarsa Rofik dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI dan Hardi Kembar Pribadi dari Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo.

Pelaksanaan Rakor ini sebagai wadah koordinasi, kolaborasi dan sinergi penguatan peran humas dan mencari solusi dari apa-apa yang dialami humas dalam menghadapi kendala dan tantangan yang terjadi pada setiap kegiatan di lingkungan kerja, sekaligus media penyebarluasan informasi kepada publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

“Kegiatan ini bagaimana masyarakat Sulsel, mendapatkan informasi yang baik tentang penyelenggaraan negara yang ada di daerah ini dengan baik,” kata Bahtiar.

Serta membangun narasi tunggal menghasilkan informasi yang sehat dan pemerintahan di Sulawesi Selatan yang tidak hanya identik dengan Pemprov Sulsel.

“Padahal yang dimaksud Sulsel adalah keseluruhan lembaga-lembaga negara yang beroperasi di wilayah Sulsel atau teritori Sulsel. Baik Pemprov Sulsel, Pemkot, Pemkab, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demikian juga dengan BUMN/BUMD atau layanan publik yang beroperasi di wilayah Sulsel yang melayani 9,3 juta orang,” sebutnya.

Tanpa kemampuan kerja sama (teamwork) dan kolaborasi, sebuah organisasi akan kesulitan dalam menjalani bidang tugasnya. Di pemerintahan, kata Bahtiar, tidak ada one man show, pekerjaan dilakukan secara teamwork, jalin sinergi dan kolaborasi yang baik antar sesama, termasuk kehumasan, sehingga komunikasi terjalin baik.

“Yang baik kita pertahankan dan antara instansi mendukung. Saya minggu lalu diundang Kodam untuk podcast, itu bagus,” ungkapnya.

Dalam produksi kehumasan, perlu ada standarisasi dalam tata kelola informasi publik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam konteks informasi. Baik itu produksi narasi berita, foto, video juga memiliki manajemen produksi.

Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri ini menyebutkan cara baru di bidang kehumasan di Sulsel. Mengelola dengan cara yang lebih humanis, acceptable (diterima), kekinian dan mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya di Sulsel.

Hal yang menjadi penekanannya, adanya hoaks sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah menangkal hal tersebut dan memberikan informasi yang sebenarnya. Demikian juga konten negatif selama Pemilu.

“Pada saat seperti itu, kita harus menghadirkan informasi atau foto-foto yang mengambarkan keadaan sebenarnya. Tidak seperti apa yang ditampilkan atau diprovokasikan, termasuk di ruang sosial media,” sebutnya.

“Kita produksi konten dan informasi positif sebanyak-banyaknya, sebagai antitesa (perbandingan/pertentangan) terhadap konten negatif,” pungkasnya.

JEJAKNEWS.id, Toraja, – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan pendampingan untuk potensi industri kerajinan yang ada di daerah.

Termasuk di Kabupaten Tana Toraja. Dekranasda Sulsel bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel bekerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Tana Toraja dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Tana Toraja melakukan Pendampingan Sentra Industri Kerajinan Anyaman Serat Alam.

Kegiatan yang telah terlaksana pada tanggal 20-23 November 2023. Dengan menghadirkan Ketua Dekranasda Tana Toraja sebagai narasumber.

Mendukung pendampingan sentra industri kerajinan itu, Dekranasda Sulsel melalui Disperindag Sulsel juga memberikan sejumlah bantuan peralatan untuk Desa Bambalu, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja.

Diantaranya 1 unit Mesin Jahit Cangklong, 1 unit Mesin Jahit Typical, 1 unit Mesin Seset Kulit, 1 unit Mesin Obras, 2 unit Mesin Jahit Portable, dan 2 unit Hand Press Mata Ayam.

Kepala Dinas Perindag Sulsel, Ahmadi Akil mengatakan, Dekranasda Sulsel dibawah binaan Pj Ketua Ibu Sofha Marwah Bahtiar terus mendorong pengembangan kerajinan. Khas di Sulsel.

“Ibu Pj Ketua Dekranasda Sulsel terus mendorong bagaimana produk kerajinan di Sulsel itu berdaya saing dan berkembang lebih baik. Semoga bantuan peralatan itu, bisa mengembangkan industri kerajinan serat alam di Tana Toraja,” katanya, Rabu (29/11/2023).

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, membuka Diskusi Panel Interaktif Implementasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah dan Sosialisasi Sistem Informasi Politik dan Pemerintahan Umum, yang diselenggarakan di Four Points Hotel Makassar, Selasa, 28 November 2023.

Pelaksanaan acara tersebut, dirangkaikan dengan Penyerahan Bantuan Pemerintah Sarana Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah untuk 38 provinsi. Sebanyak 250 peserta dari Kesbangpol seluruh Indonesia hadir di acara ini.

Bahtiar mengatakan Kesbangpol seluruh Indonesia adalah bagian penting dari sistem negara dalam Pemerintahan Indonesia yang melaksanakan fungsi-fungsi urusan pemerintahan umum, yang selalu berupaya melahirkan kebahagiaan lahir batin bagi masyarakat.

Ia juga menyampaikan sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), salah satu area perubahan yang digerakkannya adalah membangun sistem informasi di lingkungan Ditjen Polpum Kemendagri yang terkoneksi hingga provinsi dan kabupaten/kota, bahkan ke depan ditargetkan sampai kecamatan.

“Karena urusan pemerintahan digerakkan dari tingkat nasional hingga level kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,” ujarnya.

Hal ini dilakukan untuk dapat berkomunikasi dengan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sehingga perlu aplikasi yang sama dengan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik. Demikian juga dengan aspirasi masyarakat, banyak disampaikan melalui media elektronik.

“Sistem pemerintahan berbasis elektronik harus kita lakukan,” kata Bahtiar.

Hal lainnya, pada kesempatan ini, selain Sulsel sebagai satu-satunya provinsi yang telah menyiapkan anggaran bantuan untuk Forkopimcam. Ia mengapresiasi Kabupaten Lembata dari Nusa Tenggara Timur yang telah menganggarkan sejak dua tahun lalu, agar menjadi contoh daerah lain, pungkasnya.

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Pemerintah Provinsi Sulsel bersama PT. Yas Exports Internasional (YEI) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembelian hasil budidaya pisang cavendish, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 27 November 2023. MoU ini memastikan pasar hasil budidaya pisang cavendish.

Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan terimakasih kepada PT Yas Exports Internasional yang memiliki 260 cabang perusahaan di negara-negara yang mengonsumsi pisang.

“Ini yang kita mau tanam di Sulawesi Selatan dan ekosistem bisnisnya sudah saya bangun dan kita sudah ada kontrak farming. Jadi saya serius membangun ekosistem bisnisnya dari hulu sampai hilir. Ini tanaman bisnis, bukan tanaman biasa dan punya nilai ekonomi,” ungkap Bahtiar.

Menurut dia, sejauh ini sudah ada lima bank yang memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk budidaya pisang cavendish. Ada BNI, Bank Sulselbar, BSI, BRI dan Mandiri. Bahkan sudah ada yang berproses di beberapa daerah.

“Saya minta tahun depan minimal Rp15 triliun. Karena ini tanaman bisnis, makanya ada yang mau biayai. Dan ini sudah ada kontraknya. Kita tanam hari ini pembelinya sudah ada, makanya bank mau,” jelasnya.

“Dari Yaman dan Kuwait sangat memerlukan pisang, tapi stoknya tidak ada. Hari ini, khusus untuk komoditi pisang cavendish yang kita kembangkan supaya seluruh hasil produksi pisang cavendish bisa dibeli,” sambungnya.

MoU ini, kata Bahtiar, agar petani mendapatkan harga yang bagus. “Jangan ketika produksi meningkat tapi harga lalu turun, kan kasian ini seperti beras dan jagung selama ini. Petaninya tidak pernah naik kelas karena harganya malah jatuh turun, maka harus ada kontrak farming namanya. Jadi pada saat hasilnya melimpah harganya tidak turun, misalnya di kontrak Rp4.000 per kg misalnya. Kontrak farming ini kita sudah lakukan juga dengan PT Cipta Agri Pratama,” urainya.

Sementara itu, PT Cipta Agri Pratama, Rio Airlangga, mengaku, PT Yas Eksports Internasional memang sudah bermitra dengan PT Cipta Agri Pratama sejak tahun 2017.

“Di sini kami melihat peluang dari kebutuhan pisang cavendish, sehingga saya coba koneksikan dengan kebutuhan dari Yas Exports Internasional,” imbuhnya.

President Director PT. Yas Exports Internasional, Shihab Yooseph, menyampaikan terimakasih kepada Pj Gubernur Sulsel atas inisiasi MoU antara Pemprov Sulsel dengan PT Yas Exports Internasional.

“Kami sudah melakukan ekspor ikan dan banyak lagi produk-produk lain dari Indonesia,” ungkap Shihab Yooseph usai tanda tangan MoU.

Ia mengungkapkan, perusahaannya sudah memiliki 260 hypermart di seluruh dunia dan Indonesia ada 6 hypermart serta dalam waktu dekat akan dibangun satu, khusus di Kota Makassar.

“Kami memiliki 260 hypermart di seluruh Timur Tengah dan Indonesia kita operasikan 6 hypermart dan Insya Allah secepatnya kita akan buka satu di Makassar untuk pisang cavendish,” bebernya.

Selama ini, pihaknya sudah melakukan ekspor pisang cavendish dari Indonesia ke berbagai negara di Timur Tengah mencapai 200-300 kontainer pertahunnya. “Kami sudah ekspor dari Indonesia sekitar 200 sampai 300 kontainer pertahun. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ekspor dari Makassar berupa pisang cavendish. Kita akan bersaing dengan produk dari Filipina dan Ekuador,” ungkapnya.

Sementara itu, General Manager PT. Yas Exports Internasional, Harikumar Maruthur sangat berterimakasih kepada Pemprov Sulsel dengan kerjasama ini, sehingga bisa meningkatkan ekspor pisang cavendish ke Timur Tengah.

JEJAKNEWS.id, Makassar,-Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi menggelar Sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost, di Aerotel Smile Makassar, Sabtu, 25 November 2023.

Andi Pahlevi pun menyampaikan harapannya kepada para pemilik rumah-rumah kost yang ada di sejumlah wilayah di Makassar agar bisa mengikuti aturan pemerintah.

“Di Makassar sekarang banyak sekali bertebaran rumah kost, menurut perda ini semua harus mengikut aturan mulai dari administrasi hingga hal teknis,” ujarnya.

Menurut Legislator Partai Gerindra ini biasanya rumah kost tumbuh dan berkembang seiring dengan banyaknya kawasan pendidikan maupun tempat perkantoran.

“Ini penting buat kita bagaimana menyikapi fenomena rumah kost, kadang banyak menimbulkan konflik sosial bahkan berujung ke dampak kriminal,” ungkap Andi Pahlevi, pada media.

Sebagai narasumber sosialisasi, Muhammad Takdir menjelaskan bahwa konflik yang sering terjadi di rumah-rumah kost akibat tidak adanya aturan jelas dari pemiliknya.

“Karena setiap orang atau badan yang memiliki rumah kost bertanggung jawab, dan mengikuti aturan secara tertulis kepada pemerintah setempat,” jelasnya.

Izin rumah kost juga, kata Takdir, diperuntukkan minimal ada penanggung jawab atau penjaga dalam pengelolaan rumah kost yang berlaku jangka waktu lima tahun sekali.

Sementara itu, Andi Sugeng Sapta Aji mengatakan pada dasarnya dalam Perda ini ada beberapa poin penting, seperti tujuannya adalah mitigasi konflik, terciptanya Kamtibmas ditengah masyarakat.

“Apalagi jangan sampai ada penghuni rumah kost baru yang tidak teridentifikasi kedudukannya, bisa saja dia perampok atau pelaku kriminal,” cetusnya.

Yang paling penting, kata dia, rumah kost ini belum ada besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik rumah-rumah kost kepada pemerintah dalam meningkatkan PAD.

“Kedepan kita berharap anggota legislatif bisa merevisi atau menambah poin dalam pengelolaan rumah kost ini,” pungkasnya.

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menghadiri Makassar Leadership Summit 2023, yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Senin, 27 November 2023. Pertemuan ini merupakan tempat berkumpulnya pengusaha, investor, kampus, hingga unsur media.

Bahtiar mengungkapkan, Kota Makassar, Sulsel, pernah menjadi pusat dagang dunia. Sulsel memiliki sejumlah komoditi unggulan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Karena itu, harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, khususnya dalam distribusi barang.

“Kita memiliki komoditi ekspor, dan harus ada pengiriman langsung ke negara tujuan,” kata Bahtiar.

Kepada para investor yang hadir, Pj Gubernur Bahtiar menawarkan investasi di sektor pertanian. Diketahui, saat ini Sulsel sedang mengembangkan pisang cavendish, yang pasarnya sudah jelas di berbagai negara di dunia.

“Ada investasi yang tidak membutuhkan listrik. Di Sulsel ini ada dua juta lebih lahan dan kita sudah mulai menanam pisang cavendish,” ungkap Bahtiar.

Budidaya pisang cavendish ini bahkan telah memiliki skema bisnis yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan disupport oleh sejumlah perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sedangkan di bidang perikanan dan kelautan, Pemprov Sulsel mengembangkan rumpon atau rumah ikan. Di sektor peternakan, dilakukan Inseminasi Buatan (IB) untuk pengembangan sapi, kerbau, kuda, dan kambing.

Sementara, Committee Chair of Makassar Leadership Summit 2023, Disa Noviantika, mengatakan, kegiatan ini mengedepankan bagaimana pentingnya kepemimpinan dalam dunia usaha, khususnya para pengusaha asal Sulsel.

“Kenapa harus kepemimpinan, karena di era hari ini harus diperkuat leadership dan kita dapat ilmu bagaimana kolaborasi, koordinasi kemudian pentahelix hadir di sini, pemerintah, dunia usaha, kampus, media dan alhamdulillah itu semua ada di sini,” kata Disa.

JEJAKNEWS.id, Jakarta, – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali menggelar Anugerah KPI Awards 2023 dengan tema Ecobroadcasting – Peduli Lingkungan Melalui Penyiaran, di Grand Ballroom Ayana Midplaza, Jakarta, Minggu, 26 November 2023.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) ikut menjadi pemenang KPI Award 2023 untuk kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran. Penghargaan ini diraih Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Stastik dan Persandian (Kominfo-SP) Sulsel, Andi Winarno Eka Saputra.

Andi Winarno berterima kasih khususnya kepada Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin, sebab atas dorongan dan motivasinya, sehingga Dinas Kominfo SP Sulsel dapat bekerjasama, baik dengan lembaga penyiaran seperti televisi dan radio, termasuk kolaborasi dengan KPID Sulsel.

“Kami juga selalu terbuka dan memberi ruang yang baik bagi media penyiaran. Apalagi Pak Pj Gubernur sangat peduli terhadap KPI dan lembaga penyiaran.
Pak Pj Gubernur juga saat ini tengah menyiapkan konsep yang baru terhadap manajemen komunikasi publik Pemprov Sulsel. Atas arahan beliau, konsep komunikasi publik kelak akan lebih profesional. Apalagi kami dibantu oleh tim khusus dari Pak Pj Gubernur yang ahli di bidangnya,” terangnya.

Andi Winarno mengatakan, kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran diberikan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi yang mempunyai kepedulian terhadap infrastruktur dan juga ekosistem penyiaran.

“Termasuk dengan memberikan dukungan kepada KPI Daerah baik berupa anggaran, regulasi dan layanan lainnya demi terciptanya tatanan informasi di daerah yang layak dan benar,” kata Andi Winarno.

Selain Pemprov Sulsel, ada lima Pemprov pemenang Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran. Diantaranya Pemprov Banten, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu

Dalam KPI Award ini sebanyak 213 program televisi dan 256 program radio juga ikut dinilai dalam 25 kategori dengan dewan juri terdiri atas anggota Komisi I DPR RI, anggota KPI Pusat, perwakilan Kementerian dan Lembaga, serta perwakilan masyarakat.

Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengapresiasi lembaga penyiaran yang selama ini konsisten memberikan layanan informasi terbaik dan berkualitas, menjaga keseimbangan koherensi informasi, serta memberikan edukasi dan hiburan positif kepada masyarakat.

“Komitmen tersebut kami harapkan terus berlanjut dan menjadi bagian dari ikhtiar dan tekad bulat bangsa Indonesia menuju negara yang berdaulat dan maju,” tutur Ubaidillah.

Ubaidillah menjelaskan lewat KPI Awar, pihaknha ingin mengajak semua pihak bersama-sama mengkonsolidasikan pengetahuan dan kehendak mengenai pentingnya lembaga penyiaran mendudukkan isu lingkungan sebagai informasi yang penting dan krusial bagi publik.

“Mari kita bangun perdebatan publik mengenai lingkungan yang beradab serta konstruktif,” ujar Ubaidillah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi berharap ajang penghargaan Anugerah KPI Awards 2023 menjadi momentum untuk mendorong lembaga penyiaran sebagai agen dalam membangun kepekaan masyarakat terhadap lingkungan.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk mendorong lembaga penyiaran agar menjadi agen dalam membangun kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sekitar,” kata Menkominfo Budi Arie.

JEJAKNEWS.id, Bone,- Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Muhammad Ilyas, dan Pj Bupati Bone, Andi Islamuddin, melepas 21.000 ekor benih ikan Nila di mata air/kolam Wollangi, Desa Wollangi, Kecamatan Barebbo, Minggu, 26 November 2023.

Bahtiar menyampaikan, ketahanan pangan menjadi program prioritasnya. Penetapan APBD 2024, memprioritaskan anggaran pada kelautan dan perikanan, termasuk pembagian bibit ikan air tawar, selain pertanian dan peternakan.

Bahtiar menyampaikan, program ketahanan pangan menyediakan sumber pangan bagi masyarakat. Pengembangan budidaya ikan air tawar juga dilakukan untuk menyokong pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

“Maka kita manfaatkan seluruh embung, kolam dan bendungan yang ada airnya agar produktif,” kata Bahtiar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Muhammad Ilyas, mengatakan, selain program 100.000 rumpon di laut, pemberian benih ikan air tawar juga menjadi program yang akan dijalankan.

“Di Bone, setelah 50.000 bibit yang ditebar Pak Gubernur dua pekan lalu, ini ada 21.000 ditebar untuk masyarakat sekitar sini,” ujarnya. (*)