Legislator DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar Minta Pemkot Perhatikan Kecamatan Yang Langganan Banjir

- Redaksi

Sabtu, 2 Desember 2023 - 22:05 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JEJAKNEWS.id, Makassar,-Legislator DPRD Makassar, Nunung Dasniar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar memberi perhatian khusus terhadap kecamatan yang rawan dan langganan banjir, khususnya Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya.

Oleh karena itu, Nunung Dasniar menyebut pemkot harus lebih memaksimalkan aturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hal itu disampaikan legislator Fraksi Gerindra ini saat menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, di Hotel Grand Maleo, Jumat, 1 Desember 2023.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nunung mengatakan, tata ruang wilayah yang selama ini dibangun oleh pemerintah masih terbilang memprihatinkan yang akhirnya warga mengeluh akibat rumah dan wilayahnya terdampak banjir.

“Makanya saya selalu kritik para lurah dan camat soal kondisi tata ruang yang ada di Tamalanrea dan Biringkanaya, seperti apa solusi yang harus diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, menurut Nunung, rencana tata ruang kota yang selama ini dibuat umumnya lebih berorientasi pada proyek daripada pemecahan masalah yang ada di bawah.

“Selama ini memang tidak relevan dengan problema nyata yang dihadapi masyarakat. Makanya perlu ada sinergi unsur pemerintah dan masyarakat agar rencana tata ruang yang bagus bisa terwujud,” tukasnya.

Sebagai narasumber sosialisasi, Muh Reza memaparkan fungsi adanya RTRW Kota Makassar sebagai alat untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan antar wilayah dan pemanfaatan ruang.

“Di setiap wilayah atau kelurahan dan kecamatan pemerintah selalu membuat perencanaan tata ruang wilayah, itulah hasilnya dibuatkan drainase dan ruang terbuka hijau,” paparnya.

Hanya saja, kata Reza, ruang terbuka hijau atau RTH di setiap kecamatan itu tidak mencapai dari target sebanyak 20 persen. Secara keseluruhan di Kota Makassar saja saat ini tidak mencapai 30 persen sebagai syarat RTH.

Karena itu, Reza berharap Perda RTRW ini mesti di revisi ulang dengan menambah setiap aturan baru, sehingga proses pemanfaatan ruang kedepan bisa lebih terorganisir lagi.

“Semua persoalan yang ada seperti jumlah penduduk semakin bertambah, maka semakin tinggi aktivitas, berarti daya dukungnya harus dipikirkan. Nah, konsep tata ruang di tahun 2015 harus di revisi,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jejaknews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wali Kota Makassar Terima Dua Penghargaan Pemda Berprestasi 2026 dari Kemendagri
Mobil Truk Langgar Jam Operasional, Kaki Pemotor di Gowa Hancur Terlindas, Langgar Perda LLAJ
Pemkab Sidrap Ikuti Rakor Pertumbuhan Ekonomi Regional Sulawesi, Target Nasional 8 Persen Jadi Fokus
Sampah Organik dari 14 Pasar Disulap Jadi Pakan Sapi di TPA Tamangapa
Pemkot-DPRD Makassar Sepakati KUPA-PPAS Perubahan 2026
Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Hadiri Urban Climate Forum 2026 di Jakarta
Kuliah Umum UCM: Appi Bongkar Rahasia Bangun Karier, Leadership, Networking dan Berani Ambil Peluang
Wali Kota Appi Tangani Kekeringan Sistem Berkelanjutan, 65 SPAM Diperkuat untuk Jangka Panjang
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 07:17 WITA

Wali Kota Makassar Terima Dua Penghargaan Pemda Berprestasi 2026 dari Kemendagri

Jumat, 18 September 2026 - 20:26 WITA

Mobil Truk Langgar Jam Operasional, Kaki Pemotor di Gowa Hancur Terlindas, Langgar Perda LLAJ

Jumat, 18 September 2026 - 14:58 WITA

Pemkab Sidrap Ikuti Rakor Pertumbuhan Ekonomi Regional Sulawesi, Target Nasional 8 Persen Jadi Fokus

Jumat, 18 September 2026 - 14:52 WITA

Sampah Organik dari 14 Pasar Disulap Jadi Pakan Sapi di TPA Tamangapa

Jumat, 18 September 2026 - 14:49 WITA

Pemkot-DPRD Makassar Sepakati KUPA-PPAS Perubahan 2026

Berita Terbaru

Metro

Pemkot-DPRD Makassar Sepakati KUPA-PPAS Perubahan 2026

Jumat, 18 Sep 2026 - 14:49 WITA