JEJAKNEWS.ID, Makassar,— Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Makassar maka kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat jumlahnya.
Untuk itu, Dinas Ketahangan Pangan (DKP) kota Makassar melalui Focus Grup Discussion (FGD) berkomitmen terus melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat demi pemenuhan pangan di Kota Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komitmen ini pula didukung penuh oleh PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra yang memimpin FGD tersebut, di Ruang Rapat Sekda, Balaikota Makassar, Jumat (26/07/2024).
Firman mengatakan ada tiga poin penting dalam pembahasan FGD ini yakni penangangan kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi dan kurangnya lahan pertanian di Kota Makassar.
Tiga poin ini menjadi isu penting untuk segera diberikan solusi.
“Jadi kita terkenal dengan lorong wisata. Lorong ini disebut pak wali sebagai selnya kota. Periode pertama pak wali itu k disebut lorong garden lalu Bulo sekarang menjadi lorong wisata yang salah satu item di dalamnya itu budidaya pangan,” ujar Firman.
Firman menjelaskan pemanfaatan ruang minimalis yang terdapat di perkotaan itu dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produksi.
Selain itu pemenuhan kebutuhan pangan, kenyamanan hidup di tengah polusi udara perkotaan dan menghadirkan nuansa estetika lingkungan masyarakat di lorong wisata.
Kata Firman, salah satu upaya untuk terus meningkatkan produktivitas budidaya pangan diperkotaan dengan memakai metode urban farming.
“Urban farming ini kita dukung untuk pemerataan pemenuhan pangan bagi masyarakat kota Makassar. Jadi penerapan ini pula dilakukan beberapa tahapan dan kordinasi dengan pihak KWT dan RT/RW,” sebutnya.
Selain tahapan tersebut, sebelumnya program lorong wisata urban farming inj juga dibarengi dengan keterlibatan publik seperti pembentukan dewan lorong, pembentukan influencer atau bassi barania serta penguatan ketua RT/RW setempat yang ikut membantu mengawal dan menjaga keberlangsungan program lorong wisata.
Karenanya, melalui FGD ini, Firman berharap forum ini dapat memberikan masukan serta gagasan yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu pembenahan tata kelola pangan di kota Makassar.
Sehingga hasilnya nanti dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan dapat menstabilkan inflasi di Kota Makassar. (*)
