Kategori: Nasional

JEJAKNEWS.ID, Makassar, – Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh merespons soal putusan PTUN Jakarta yang dalam putusan kasasi mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul hayat Gani dinyatakan ditolak atau pihak Abdul Hayat menang kasasi.

Zudan bilang, pihaknya belum mengambil keputusan, apakah Abdul Hayat akan dikembalikan sebagai Sekprov Sulsel setelah menang kasasi atau tidak.

Ia mengaku, masih menyiapkan banyak persiapan untuk menentukan hal tersebut.

“Masih saya persiapkan banyak hal,” kata Zudan kepada awak media saat dihubungi, Selasa malam, 30 Juli 2024.

Sementara itu, Kuasa Hukum Abdul Hayat, Syaiful Syahrir menyatakan, setelah adanya putusan kasasi tersebut, ia meminta kliennya dikembalikan ke jabatan semula, yakni sebagai Sekprov Sulsel.

Ia juga mengaku, sudah mengirimkan surat permohonan pelaksanaan putusan secara sukarela ke Presiden RI yang dalam hal ini pemohon.

“Tujuannya adalah untuk mengembalikan jabatan pak Hayat sesuai isi putusan tingkat pertama, banding sampai kasasi, karena putusan pengadilan adalah undang-undang,” ucap Syaiful.

“Presiden adalah pimpinan tertinggi negara yang harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk mentaati hukum, jadi pak presiden wajib mengembalikan jabatan Pak Hayat sebagai Sekda Provinsi Sulsel sesuai dengan isi putusan, karena putusan pengadilan adalah undang-undang,” lanjut Syaiful.

Ia menyebut, jika Abdul Hayat dikembalikan sebagai Sekprov Sulsel masa masa pensiunnya hingga Mei 2025 mendatang.

Sebelumnya juga, Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh merespons soal surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang status kepegawaian mantan Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani.

Zudan bilang, pihaknya akan menindaklanjuti surat BKN yang ditujukan kepada Pemprov Sulsel. Ia menegaskan, akan ikut pada saran pemerintah pusat.

“Terus kita tindak lanjuti, kita sudah Konsultasi ke Kemendagri, kita tunggu saran pusat, apa yang diputuskan pusat kita ikuti,” jelasnya usai Kejuaraan Karate Gubernur Cup I 2024, di GOR Sudiang, Makassar, Selasa, 25 Juni 2024 lalu.

Ditanya soal apakah Abdul Hayat bisa dikembalikan ke jabatan Sekprov Sulsel, Zudan menyatakan, mengikuti petunjuk pemerintah pusat.

“Nanti kita ikuti petunjuk dari pusat,” pungkasnya.

Sebelumnya, BKN menyurati Pj Gubernur Sulsel perihal Tanggapan terkait Status Kepegawaian Saudara Abdul Hayat Gani. Surat ini pun membuat orang bertanya-tanya, akankah jabatan Abdul Hayat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel dikembalikan?

Berdasarkan surat yang diterbitkan 20 Juni 2024, berisi 8 poin. Surat itu bernomor 4160/B-MP.02.01/SD/D.III/2024. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Aris Windiyanto dengan tanda tangan elektronik.

Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT tanggal 17 April 2023, salah satu amar putusannya adalah Menyatakan Batal Keputusan Presiden RI Nomor: 142/TPA Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Dr. Abdul Hayat, M.Si. NIP 196504051990101002.

JEJAKNEWS.ID, Gowa Sulsel,-Desa Berutallasa di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, kini tak lagi mengalami kesulitan dalam akses komunikasi dan informasi. Dengan hadirnya tower jaringan baru, penduduk desa Berutallasa akan dapat menikmati koneksi yang stabil dan cepat.

Pembangunan tower ini merupakan hasil dari kerja sama antara kontribusi besar dari tokoh masyarakat (Muh. Ukkas Dg. Rowa)

Peran aktifnya dalam menghubungkan pihak desa dengan provider telekomunikasi telah mempercepat realisasi proyek ini.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya tower jaringan ini. Kini, komunikasi dengan keluarga yang berada di luar desa menjadi lebih mudah, dan kami dapat mengakses informasi dengan lebih cepat,” ujar Muh.Ukkas Dg.Rowa

Keberadaan tower jaringan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa, dengan membuka peluang baru bagi usaha kecil dan menengah yang bergantung pada akses internet. Sudah 30 tahun warga Desa Berutallasa menanti Tower Jaringan dan akhirnya warga bisa tersenyum lebar.

Dengan demikian, Desa Berutallasa kini memasuki era baru di mana teknologi informasi dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan masyarakat, berkat kerjasama yang solid antara berbagai pihak termasuk peran penting dari Muh. Ukkas Dg. Rowa.

JEJAKNEWS.ID, Jakarta,-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendorong pemerintah Indonesia untuk meniru langkah negara-negara maju dalam memperkuat sistem keamanan siber.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menekankan pentingnya memiliki infrastruktur digital yang tangguh dan responsif di tengah ancaman siber yang tidak bisa diprediksi.

“Kita harus mengimplementasikan strategi keamanan siber yang komprehensif, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta investasi yang signifikan dalam teknologi keamanan,” ujar Firdaus dalam diskusi bertema ‘Relawan Perisai Prabowo Vs Ancaman Siber: Demokrasi dan Keamanan Data’ di Kantor SMSI, Jakarta, Jumat (5/72024).

Dalam forum itu, Firdaus yang berkolaborasi dengan Sekjen DPP Perisai Prabowo, Ahmad Jojon Novandri, merespons insiden serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya.

Serangan itu mengakibatkan gangguan serius pada 282 data lembaga pemerintahan, termasuk 30 kementerian dan lembaga, serta 48 lembaga kota.

Serangan pada 17 Juni 2024 dimulai dengan dinonaktifkannya fitur keamanan Windows Defender oleh pihak tak bertanggung jawab.

Aktivitas berbahaya terdeteksi pada 20 Juni 2024, termasuk instalasi file berbahaya, penghapusan sistem file penting, dan penonaktifan layanan yang berjalan.

Pada 26 Juni 2024, dampak kerusakan yang luas terungkap, meski beberapa instansi berhasil memulihkan data.

Ransomware bernama BrainChipper digunakan dalam serangan ini, memblokir akses sistem pengguna kecuali tebusan sebesar US$ 8 juta atau sekitar Rp131 miliar dibayarkan.

Firdaus mendesak pemerintah untuk segera memulihkan akses yang terdampak dan meningkatkan keamanan sistem informasi nasional.

“Kami mengkritik tata kelola keamanan siber dan data yang masih memiliki banyak kelemahan. Kurangnya back-up data menunjukkan pemerintah abai terhadap risiko hilangnya data masyarakat,” tegas Firdaus.

Ditambahkan, kesiapan dan respons cepat terhadap serangan siber perlu ditingkatkan melalui strategi keamanan siber yang lebih baik.

Seluruh instansi pemerintah dan sektor terkait diajak untuk lebih serius dalam menangani isu ini, termasuk melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang ancaman siber serta penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih.

Firdaus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta PT Telkom Indonesia untuk memperbaiki tata kelola keamanan siber dan data di Indonesia.

“Insiden ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi ancaman siber,” ujar Firdaus.

SMSI siap mendukung upaya peningkatan keamanan siber melalui berbagai program edukasi dan kolaborasi lintas sektor, dengan harapan pemulihan dapat segera terlaksana agar layanan pemerintahan kembali normal.

JEJAKNEWS.ID, Makassar, – Inflasi Sulawesi Selatan Bulan Mei 2024 untuk year-on-year (YoY) sebesar 2,42 persen, sedangkan inflasi tahun kalender 1,10 persen. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi semua pihak atas sinergi yang dilakukan.

“Alhamdulillah, terima kasih. Sulsel masih tetap bertahan inflasi year on year dengan 10 besar terendah dengan inflasi 2,42 persen,” kata Prof Zudan.

Inflasi (YoY) Provinsi Sulsel Bulan Mei 2024 ini turun dibandingkan April 2024, yaitu 2,61 persen. Inflasi bulan Mei lebih rendah dibandingkan inflasi nasional periode yang sama. Pada Mei 2024, 2,84 persen.

Hal ini disampaikan pada pertemuan High Level Meeting (HLM) TPID bersama Forkopimda dan Bupati/Wali kota se Sulsel, di Baruga Phinisi lantai 4 Kantor Perwakilan BI, Selasa, 4 Juni 2024.

Prof Zudan menyampaikan, penanganan inflasi menjadi fokus karena melaksanakan arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri.
Indeks Harga Konsumen harus ditekan, selain melakukan pasar murah. Menurutnya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan subsidi langsung ke pedagang atau distributor.

“Pasar murah dilaksanakan untuk melayani masyarakat yang jauh dari pasar. Sedangkan yang dekat, dengan pasar subsidi langsung ke pedagang dan distributor,” ujarnya.

Dengan harga terkendali, kata Prof Zudan, masyarakat dapat harga yang murah dan terjangkau. Dengan harga yang murah, petani juga tidak dirugikan karena langsung subsidi ke pedagang dan distributor. Subsidi bisa untuk transportasi. Namun perlu dilakukan pengawasan dengan baik.

Menurutnya, penanganan inflasi dapat dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dimasukkan ke dalam APBD. Dapat dimasukkan ke RKPD 2025, RPJM 2025-2030 dan RPJP 2025-2045.

“Arahan Presiden, penanganan inflasi dimasukkan ke Rencana Kerja Pemerintah dan masukkan ke APBD,” tandasnya. (*)

EJAKNEWS.ID, Makassar, – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Regional Sulawesi, di Hotel Swissbell, Makassar, Selasa, 4 Juni 2024.

Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan menyampaikan, kegiatan ini penting karena telah terjadi pergeseran yang luar biasa dalam hidup. Dulu bekerja berbasis kertas untuk menyajikan data, kemudian mulai data didigitalkan, serta menyajikan pada layar elektronik.

“Jadi kita mulai bergerak ke digital. Maka harus bertransformasi digital berbasis data,” kata Prof Zudan.

Hal pertama yang harus dilakukan, kata Prof Zudan, adalah membuat satu data. Kedua, menetapkan institusi untuk mengelola data.

Prof Zudan menjelaskan, di tempatnya memimpin sebelumnya di Sulbar, bulan lalu telah melaunching “Satu Data”. Iapun menargetkan di Sulsel dapat launching pada Bulan Juli mendatang. Dengan bimbingan Badan Geospasial Indonesia menghadirkan Satu Data Sulawesi Selatan, ini akan membantu secara terfokus.

Dia mengakui telah merasakan manfaatnya ketika menjadi Dirjen Dukcapil, membangun basis peta dengan menempelkan data demografi dan statistik. Sistem ini dikerjasamakan dengan BIG. Ini kemudian mendapatkan penghargaan terbaik kedua di dunia.

Sistem ini dapat mengetahui pendidikan dan kesehatan warga. “Misalnya, bisa mencari warga pendidikan doktor, perempuan usia 30an tahun di Jeneponto,” jelasnya.

Terkait rencana pengembangan geospasial selanjutnya, dia mendukung kegiatan ini. Dengan satu data, satu peta, maka akan bergerak ke level internasional karena akurasinya tinggi.

“Satu data, satu peta manfaatnya banyak sekali dan luar biasa,” tandasnya.

Prof Zudan menambahkan, penerapan satu data ini masuk dalam rencana kerja pemerintah dan telah dianggarkan.

Sementara, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, M.Sc, dalam kesempatan tersebut menjelaskan terkait pemanfaatan geospasial. Untuk kepentingan Pemda, dalam perencanaan pembangunan yakni tata ruangan dan pembangunan jangka menengah dan panjang, dimana selalu membutuhkan peta, dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah peta dasar yang diselenggarakan oleh BIG.

Turut hadir, Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, Uke Muhammad Hussein dan Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. (*)

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, Ahmad Zabadi, di Kantor Gubernur, Jumat, 31 Mei 2024.

Hadir juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan Ashari Fakhsirie Radjamilo dan Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Jeneponto Mernawati.

Pada pertemuan ini membahas terkait dukungan Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia terhadap Rumah Produksi Bersama (RPB) Garam di Kabupaten Pangkep yang telah beroperasi, dan revitalisasi yang akan dilakukan Pasar Rakyat Beroanging di Kabupaten Jeneponto.

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, Ahmad Zabadi menyampaikan, RPB ini dari sisi perencanaan tepat waktu dan langsung operasional.

“RPB di Pangkep ini, dari sisi perencanaan tepat waktu dan langsung operasional. Ini bagus,” kata Ahmad Zabadi.

Adapun Rumah Produksi Bersama (RPB) Garam telah mampu meningkatkan produksi garam rumah tangga dan industri dari 2 ton per hari menjadi 17 ton dengan kapasitas maksimal 30 ton perhari. Sedangkan Pasar Rakyat Beroanging melayani delapan desa di sekitar.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi upaya dan dukungan dari pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya mendukung penuh pengoperasian Rumah Produksi Bersama Garam di Pangkep serta revitalisasi Pasar Rakyat kita di Jeneponto,” kata Prof Zudan.

“Ini dikawal betul, karena ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat kita,” imbuhnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan Ashari Fakhsirie Radjamilo, menambahkan, RPB Garam merupakan salah satu dari 11 RPB yang ada di Indonesia. Rencananya RPB ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Semoga beliau mau meresmikan, karena ada 11 RPB di 11 Provinsi, salah satunya di Pangkep yang menjadi nominasi lokasi peresmian,” jelasnya.

“Tadi sudah berproduksi dan tinggal pembenahan di sekitarnya seperti halaman, tempat loading. Insya Allah dalam satu bulan ke depan sudah rampung. Untuk bahannya berasal dari Pangkep, Maros dan Jeneponto. Dikelola oleh Koperasi Produsen Mappatuo,” jelasnya. (*)

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Duta Besar Republik Indonesia untuk Portugal, Rudy Alfonso, menyatakan dukungannya kepada Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) baru, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam menjalankan tugasnya.

Rudy Alfonso meyakini Prof. Zudan memiliki pengalaman dan kemampuan yang mumpuni untuk memimpin Sulsel di masa transisi ini.

“Beliau ini orang yang cerdas, mumpuni, dan birokrat sejati dengan pengalaman di banyak bidang,” kata Rudy Alfonso di sela kegiatan Gowes bersama kepala OPD lingkup Sulsel di Kawasan Lego-lego Center Point of Indonesia (CPI), Jumat, 24 Mei 2024.

Rudy meyakini Prof. Zudan akan memimpin Sulsel di masa transisi ini dengan baik dan membawa kemajuan di berbagai bidang.

“Jadi saya percaya beliau akan memberikan kontribusi yang besar buat Sulsel,” sebutnya.

Ia melihat peluang kerjasama untuk meningkatkan perekonomian, terutama di sektor UMKM, dengan akses pasar Uni Eropa melalui Portugal.

“Saya ke sini bertemu dengan Pak Gubernur, saya kira itu langkah awal. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi untuk daerah,” ujarnya.

Prof. Zudan menyambut baik dukungan dan tawaran kerjasama dari Rudy Alfonso. Ia berencana mengunjungi Portugal untuk membangun kerjasama sektor bisnis dan menangani para pelaut Sulsel di sana.

“Produk-produk terbaik Sulawesi Selatan, seperti kopi, coklat, dan kerajinannya, akan kita persiapkan untuk dipasarkan ke Uni Eropa dengan Pak Dubes,” pungkasnya.(*)

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, mengawali tugasnya dengan kunjungan kehormatan ke Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, di Markas Polda Sulsel, Selasa, 21 Mei 2024.

Kunjungan ini menandai langkah awal dalam memperkuat kerjasama dan koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung kemajuan dan keamanan di wilayah Sulsel.

Dalam pertemuan tersebut, Prof Zudan menyampaikan pentingnya menjalin silaturahmi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kepolisian daerah.

“Alhamdulillah kami silaturahmi memperkenalkan diri pada Pak Kapolda, kemudian mengkomunikasikan hal-hal yang harus kita kerjakan bersama misalnya untuk persiapan Pilkada nanti,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah dan kerjasama dalam pengaturan lalu lintas serta keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas), yang merupakan faktor penting dalam menciptakan suasana pembangunan yang kondusif di Sulsel.

Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, menyambut baik inisiatif dan kunjungan dari Penjabat Gubernur.

“Insya Allah ada beberapa hal yang kami komunikasikan sebagai informasi awal. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana kita menjaga situasi Sulsel ini tetap aman, nyaman dan kondusif,” tutur Irjen Pol Andi Rian.

Kapolda juga menambahkan bahwa beberapa hal teknis terkait Pilkada akan dibahas lebih lanjut bersama penyelenggara dan pengawas untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya sinergi antara pemerintah provinsi dan kepolisian daerah, yang akan berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan Sulsel.