JEJAKNEWS.ID, Jakarta, — Menutup tahun 2025 dengan capaian strategis, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM) meraih nilai integritas 80,3 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK). Skor ini menempatkan BPOM dalam tiga besar lembaga negara dan kementerian dengan kategori integritas terjaga, sekaligus menandai penguatan tata kelola lembaga di bawah kepemimpinan prof dr Taruna Ikrar.
Lebih lanjut Taruna Ikrar menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsistensi reformasi internal dan kolaborasi lintas lembaga. “Integritas adalah fondasi utama dalam pengawasan obat dan makanan. Tanpa integritas, keselamatan rakyat dan kepercayaan publik tidak akan terjaga,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, nilai integritas bukan sekadar angka, melainkan cermin budaya kerja dan keberanian lembaga untuk diawasi secara terbuka.
Sepanjang 2025, BPOM memperkuat sinergi dengan KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk penindakan tindak pidana korupsi serta pencucian uang yang berkaitan dengan sektor obat dan makanan. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memberantas mafia obat dan makanan yang merugikan negara sekaligus membahayakan kesehatan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, BPOM menginisiasi dan memperkuat berbagai program antikorupsi, antara lain pembangunan Zona Integritas, pengelolaan gratifikasi yang transparan, serta kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh pegawai. Bahkan, Taruna Ikrar secara terbuka meminta pendampingan langsung KPK dengan penempatan tim di lingkungan BPOM sebagai bentuk komitmen pengawasan berlapis dari dalam.
Selain capaian integritas nasional, BPOM juga mencatat pengakuan dunia melalui perolehan status WHO Listed Authority (WHO Listed Authority/WLA) dari World Health Organization. Status ini menempatkan sistem regulasi obat dan makanan Indonesia sejajar dengan regulator negara maju seperti Amerika Serikat, dan menjadi bukti bahwa tata kelola BPOM telah memenuhi standar internasional yang ketat, transparan, dan berbasis sains.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa pengakuan global tersebut tidak dapat dilepaskan dari integritas kelembagaan. “WLA adalah pengakuan dunia terhadap sistem. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci agar Indonesia dipercaya sejajar dengan negara maju,” katanya.
Dengan status ini, hasil evaluasi BPOM juga dapat menjadi rujukan bagi negara lain dalam kerangka kerja sama dan reliance internasional.
Dengan nilai integritas 80,3 dari KPK dan pengakuan global melalui WLA, BPOM menegaskan posisinya sebagai lembaga bersih, kredibel, dan berkelas dunia (world-class agency). Capaian akhir tahun ini menjadi kado bagi publik bahwa perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan ilegal serta berbahaya dijalankan oleh institusi yang berintegritas tinggi dan diakui dunia pungkas taruna.
