JEJAKNEWS.ID, Makassar,– Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Makassar, Andreas, menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Makassar terkait kasus 4 tahanan politik (Tapol). Dalam pernyataannya, Andreas menekankan bahwa proses hukum ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia dan setiap terdakwa memiliki hak yang sama di hadapan hukum.
“Setiap terdakwa memiliki hak untuk membela diri melalui penasihat hukum, menyampaikan eksepsi, serta memperoleh perlakuan yang adil,” ujar Andreas. Ia juga menegaskan bahwa penahanan terhadap terdakwa bukanlah bentuk kriminalisasi, melainkan langkah hukum yang dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum
Andreas juga menyoroti pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, tuntutan agar terdakwa dibebaskan tanpa syarat berpotensi mengabaikan proses hukum dan mengintervensi independensi peradilan. Ia meyakinkan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum menjamin proses persidangan berlangsung transparan, akuntabel, dan terbuka untuk umum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Oleh karena itu, tekanan publik dalam bentuk unjuk rasa tidak seharusnya diarahkan untuk memaksakan kehendak, melainkan disalurkan secara tertib, damai, dan sesuai aturan perundang-undangan,” tambahnya.
Atas nama KNPB Konsulat Makassar, Andreas menyerukan beberapa poin penting: , Setiap terdakwa diberi hak membela diri melalui penasihat hukum.l, Tidak ada kriminalisasi – proses hukum harus dihormati semua pihak. mengajak mahasiswa papua untuk tidak terprovokasi ajakan yang mengganggu ketertiban.
Selamjutnya Perjuangan sejati adalah menjaga keadilan lewat jalur hukum, bukan turun ke jalanan. Mari bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan, menjaga ketertiban di Kota Makassar, serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan. Mari kawal persidangan dengan cara yang tertib dan damai,” pungkasnya.
