JEJAKNEWS.ID, Makassar, – Diskusi serial bertajuk “Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Media” yang digelar di acara Ramadan Project Fest, Makassar by hn.event, menghadirkan berbagai pandangan dari tokoh media dan pejabat mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap industri pers.
Serial diskusi digelar, Jumat (14/3/2025) sore ini di Jl Toddopuli Raya Timur dipimpin oleh Tenri Burhan sebagai moderator.
Dr. Syamsu Rizal MI, S.Sos., M.Si., yang akrab disapa Deng Ical, Anggota Komisi I DPR RI, menyebut efisiensi sebagai langkah berani yang mengubah kebiasaan yang telah terbentuk di masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mengenai efisiensi, menurut saya, efisiensi diambil sebagai salah satu langkah yang berani, di mana hal ini mengubah habit atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat,” ujar Deng Ical dalam sesi diskusi.
Namun, di sisi lain, efisiensi anggaran juga dinilai berdampak pada sektor media yang turut terdampak oleh kebijakan ini. Salahsatu alasannya menurut Deng Ical media ini dipandang kegiatan produktif nonelementer.
“Dipandang sebagai kegiatan yang tidak kelihatan outcamp, outputnya. Karena tidak dipandang sebagai rumpun belanja investasi. Seperti belanja bensin dll, tidak masuk rumpun belanja seperti pendidikan, kesehatan,” tuturnya.
Namun kedepan, sambung mantan Wakil Wali Kota Makassar ini, media mesti masuk rumpun investasi.
“Jadi mandatory spending itu masuk. Jadi jangan dilihat media itu pertanggungjawabannya administratif, ada link, ada klippingnya. Tetapi perlu kelihatan sebagai investasi karena outcomenya akan kelihatan 5-10 tahun kedepan,” jelasnya.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Selatan terpilih, Ilham Husein, menegaskan bahwa media, sebagai bagian dari ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.
“Efisiensi memang mengenai setiap sektor, media juga bagian dari UMKM, ada kehidupan di sini. Saya berharap pemerintah memberikan perhatian khusus pada media, karena pers merupakan garda terdepan dari informasi,” ujar Ilham Husein.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulsel, Hajriana Ashadi, mengungkapkan bahwa efisiensi di Sulsel telah mencapai Rp112 miliar, dan kondisi media saat ini tentu terkena dampaknya. Ia menekankan pentingnya pemerintah dalam memilih mitra media yang terverifikasi agar kerja sama tetap berjalan efektif.
“Efisiensi di Sulsel itu mencapai Rp112 miliar. Kondisi media pada saat ini tentu terdampak dari adanya efisiensi. Pemerintah harus lebih selektif dalam mengajak kolaborasi antara media, harus yang terverifikasi,” kata Hajriana Ashadi.
Sementara Praktisi Media, sekaligus Wakil Direktur Bisnis dan Marketing Herald.id, Ramah Prayeska menyampaikan sangat merasakan dampak dari efisiensi, karena hampir 70 persen pendapatan media melalui iklan itu dari pemerintah.
“30 persennya itu pintar-pintarnya media, baik dari google adsanse, youtube, tapi apakah semua bisa?. Jadi saya mau katakan kebijakan efisiensi ini sangat berdampak,” katanya.
Sementara Muhammad Ari Fadli, Camat Panakkukang, yang juga hadir menambahkan bahwa efisiensi anggaran media sudah berjalan sejak tahun lalu, dengan anggaran kerja sama media di setiap kecamatan sebesar Rp50 juta. Ia menekankan bahwa media dan pemerintah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
“Efisiensi mengenai anggaran media sudah dari tahun lalu. Tahun ini, anggaran kerja sama media di setiap kecamatan Rp50 juta. Pemerintah dan media merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, media memiliki peran penting dalam mempublikasikan kinerja pemerintah,” ujar Muhammad Ari Fadli.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun ada pemotongan anggaran, pemerintah tetap berkomitmen untuk memaksimalkan kerja sama dengan media.
“Dengan adanya efisiensi anggaran media, pemerintah tetap memaksimalkan kerja sama dengan media,” lanjutnya.
Turut hadir pula Dinas Kominfo Makassar diwakili Kepala Bidang Isnaniah Nurdin menyampaikan akan tetap komitmen bekerjasama dengan media meskipun terdampak efisiensi.
“Artinya ada klasifikasi atau standar yang kami jalankan. Misalnya media terverifikasi faktual, administrasi hingga yang mendaftar ke dewan pers,” ucapnya.
Diskusi ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pandangan, tetapi juga menjadi refleksi bagi pemerintah dan pelaku media dalam mencari solusi terbaik agar industri pers tetap bertahan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
