JEJAKNEWS.id, Makassar, – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dilaksanakan di Hotel Claro, Makassar, 30 April 2024. Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin membuka kegiatan yang mengusung tema Konsolidasi Transformasi Menuju Sulawesi Selatan yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru tersebut secara daring.
Turut hadir Forkopimda serta Bupati dan Walikota se-Sulsel, stakeholder terkait, juga perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI. Kegiatan ini diharapkan secara maksimal dan menjadi ruang diskusi yang konstruktif, menghasilkan ide dan solusi untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan di Provinsi Sulsel.
Pj Gubernur Bahtiar mengatakan, target Indikator Makro 2025 untuk pertumbuhan ekonomi 5,67-6,82 persen, tingkat kemiskinan 8,20 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,03 persen, Ratio Gini 0,356 poin, Indeks Pembangunan Manusia 74,49 poin dan PDRB Perkapita ADHB Rp74,55 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Momentum hari ini sangat penting, karena merupakan babak akhir penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan satu tahun,” kata Bahtiar.
Bahkan lebih jauh termasuk untuk Sulsel 20 tahun ke depan. Sehingga sejak awal, Bahtiar memerintahkan jajaran untuk berdiskusi dan berdialog dengan benar. Tidak boleh lagi copy dan paste dokumen perencanaan dari tahun ke tahun atau mengambil dari daerah lain. Harus benar-benar menyusun sesuai kondisi objektif dan menemukenali Sulsel.
“Sehingga saya mendorong betul untuk disusun secara benar, dan mohon dari Kementerian untuk melakukan koreksi. Jika dalam dokumen perencanaan ini ada hal-hal yang patut dan harus dikoreksi,” terangnya.
Menurut Bahtiar, pembangunan di Sulsel mengombinasikan antara alam, manusia dan nilai-nilainya. Dikelola menjadi satu kekuatan untuk mempercepat lompatan pembangunan di Sulsel. Yang menjadi perhatian adalah ketimpangan yang terjadi di Pantai Barat dengan Pantai Timur. Serta pembangunan yang selama ini terpusat di Makassar.
Pada tahun 2025 hingga 2045 nantinya, Bahtiar menekankan, harus lebih memberi prioritas pembangunan kewilayahan, dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ekonomi Sulsel didorong berdasarkan kekuatan yang dimiliki, yakni bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan.
“Sulawesi Selatan ingin menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045 dengan target pertumbuhan ekonomi 7 persen. Sehingga kerjasama dan sinergitas sangat diperlukan termasuk dengan kabupaten dan kota,” jelasnya.
“Supaya daerah ini benar-benar tumbuh bagus dengan kita tumbuh bersama dengan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan menjadi bagian yang harus kita perjuangkan untuk Sulawesi Selatan,” sambungnya.
Sementara, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika, menyampaikan, berbagai aspirasi masyarakat pada berbagai sektor yang tertuang dalam laporan reses 85 pimpinan dan anggota dewan. Secara keseluruhan usulan pokok-pokok pikiran DPRD ada 1.420 usulan.
“Ini adalah usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sulsel Tahun Anggaran 2025 dari DPRD Sulsel,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, anggaran di Tahun 2024 telah disepakati secara bersama dan di anggaran Tahun 2025 yang menjadi pokok anggaran tiga sektor yang menjadi sektor utama yaitu, pertanian, perikanan dan kelautan dan peternakan.
“Kami menitip harapan, agar rencana pembangunan daerah disusun ke dalam program yang fokus dan terarah pada prioritas dan sasaran,” harapnya.
Sedangkan, Kepala Bappenas yang diwakili oleh Inspektur Utama Bappenas, Trisakti Wahyuni, menyampaikan, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, bagaimana tantangan global dan nasional yang akan mempengaruhi rencana di tahun 2025, kemudian RPJPM 2025-2045 dan Rancangan Teknoratik RPJMN Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang dalam proses penyesuaian dengan visi dan misi Presiden Terpilih serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta pikiran Bappenas terkait pembangunan di Sulsel.
Adapun Sulsel sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Timur Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulsel terus berusaha memperbaiki capaian kinerjanya yang tergambar pada tahun 2023, dimana ekonomi Sulsel tumbuh sebesar 4,51 persen. Dari jumlah tersebut, 63,40 persen PDRB berasal dari sektor pertanian, perdagangan, industri dan konstruksi.
Inflasi di Sulsel saat ini masih
terjaga dan berhasil ditekan pada angka 2,75 persen, lebih baik dari capaian nasional sebesar 3,05 persen. Selanjutnya ketimpangan pendapatan/pengeluaran
yang direfleksikan dengan angka Gini Ratio, untuk Sulawesi Selatan sebesar 0,377 poin dan termasuk dalam ketimpangan “sedang”.
Untuk tingkat kemiskinan, capaian Sulsel sebesar 8,70 persen dan masih lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 9,36 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 788.850 jiwa.
Di sektor ketenagakerjaan, jumlah penduduk yang bekerja di Sulsel tahun 2023 sebanyak 4,49 Juta orang, naik sebesar 137.330 orang dari tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada tahun 2023 juga menunjukkan hasil positif yang mencapai 76,40 poin atau berada pada level “tinggi” meningkat 0,64 poin (0,87 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (73,96).
Selanjutnya prevalensi stunting pada tahun
2023 berdasarkan Data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) mengalami sedikit kenaikan tadi tahun sebelumnya sebesar 0,02 persen, sehingga capaian prevalensi stunting sulawesi selatan pada tahun 2023 sebesar 27,4 persen.
Menyikapi berbagai tantangan dan isu strategis dihadapi, maka untuk pembangunan Sulsel ke depan, kita harus melakukan transformasi, tidak cukup dengan reformasi.
“Harus mampu memanfaatkan forum ini agar di tahun 2025 kelak dapat menjadi tahun konsolidasi transformasi menuju Sulsel yang lebih mandiri dan maju melalui pemanfaat sumberdaya yang dimiliki, yang terhampar luas baik di daratan maupun lautan dengan tetap mengedepankan kelestarian alam,” pungkasnya.
