JEJAKNEWS.ID, Makassar, -Sulawesi Selatan dari Fraksi PPP, Rusli Sunali, mengapresiasi langkah aparat kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Sulawesi Selatan.
Apresiasi tersebut disampaikan Rusli Sunali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel bersama PT Pertamina Patra Niaga dan Polda Sulsel yang membahas persoalan distribusi BBM dan LPG subsidi, di Kantor Bina Marga Sulawesi Selatan jalan Pettarani Makassar, Selasa (18/8/2026).
Rusli menyampaikan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, langkah aparat tersebut menjadi harapan masyarakat Sulawesi Selatan agar distribusi energi bersubsidi dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Rusli menilai persoalan BBM dan LPG subsidi tidak hanya disebabkan oleh adanya pelanggaran. Peningkatan kebutuhan masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian.
Ia menyebut peningkatan mobilitas kendaraan, perjalanan lintas provinsi, momentum hari raya, hingga meningkatnya kebutuhan BBM oleh kendaraan dan petani turut memengaruhi konsumsi BBM subsidi.
Rusli menilai kebutuhan BBM dan LPG di Sulawesi Selatan ke depan akan terus meningkat seiring bertambahnya aktivitas masyarakat.
Karena itu, ia menyoroti adanya ketidakseimbangan antara kuota yang tersedia dengan tingkat konsumsi masyarakat di sejumlah kabupaten/kota.
Menurut Rusli, kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus menghadapi antrean panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi.
Ia bahkan mengaku antrean kendaraan di sejumlah daerah dapat berlangsung hingga berjam-jam.
“Kalau ketika kita ke daerah berantrian sampai, ya kita bersyukur kalau satu jam kita antre. Tapi terkadang bisa tiga jam kita antre,” ujarnya.
Rusli menegaskan, selain upaya pencegahan dan penindakan oleh aparat, solusi utama yang perlu diperjuangkan adalah penambahan kuota BBM dan LPG subsidi.
“Solusinya adalah harus ditambah kuota. Karena untuk pencegahan dan penindakan sudah dilakukan oleh aparat,” tegasnya.
Ia meminta Komisi D DPRD Sulsel memperjuangkan penambahan kuota BBM dan LPG subsidi kepada pemerintah pusat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap kabupaten/kota.
Menurutnya, penambahan kuota menjadi langkah penting untuk mengimbangi peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus mengurangi antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Rusli berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi riil di Sulawesi Selatan dalam menetapkan kuota BBM dan LPG subsidi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih optimal.
