Kategori: Nasional

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu malam, 9 Desember 2023.

Hadir juga Komisioner KPI lainnya, Aliyah, Mimah Susanti, Muhammad Hasrul Hasan dan Tulus Santoso. Sedangkan dari KPID Sulsel, hadir Ketua Irwan Ade Saputra dan Komisioner Bidang Kelembagaan Siti Hamidah.

Selain karena bertepatan dengan adanya kegiatan KPI Pusat di Makassar, kunjungan ini untuk silaturahmi dan koordinasi terkait fungsi dan tugas KPI serta KPID Sulsel, demikian juga keterlibatan KPI/KPID dalam pengawasan Pemilu 2024.

Bahtiar yang merupakan mantan Kapuspen Kemendagri, berharap KPI bisa mengawal dan menjaga penyiaran yang lebih baik. Termasuk mendukung program pemerintah, salah satunya soal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Demikian juga mencegah masyarakat terpapar hoaks.

“KPI dan KPID punya peran penting dalam menjaga arus informasi publik,” kata Bahtiar.

Sedangkan Ubaidillah menyampaikan hasil kegiatan Bimtek Kepemiluan yang dilaksanakan di Sulsel.

“Banyak sekali persoalan di KPI Pusat maupun di KPID Provinsi yang kita sering diskusikan dengan pihak Kemendagri. Ternyata Pak Gubernur ini juga adalah orang-orang yang membantu proses kemudahan terkait anggaran ataupun tata laksana keorganisasian di KPID selama ini. Jadi pas lah kita dengan beliau selaku orang yang juga di Kemendagri,” ujarnya.

Saat ditanyakan harapannya terkait pelaksanaan seleksi anggota KPID Sulsel periode 2023-2026, ia berharap semakin baik. Mereka yang terpilih memiliki integritas, profesionalitas, serta netralitas dalam melaksanakan tugas serta menjaga fungsi dan wewenang KPI sesuai dengan Undang-undang Penyiaran.

Ia menilai bahwa perlu tetap ada kesinambungan antara periode yang ada saat ini dengan periode selanjutnya. Calon komisioner dari petahana atau incumbent yang ikut seleksi dapat dipertimbangkan bisa masuk dan terpilih. Di mana organisasi KPI sendiri dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Sehingga pengurus yang berpengalaman tetap diperlukan.

“Dari tujuh, minimal ada tiga, karena pentingnya ada tiga bidang untuk dapat menyambungkan kegiatan atau program yang sudah berjalan,” jelasnya.

Ia menilai berdasarkan pengalaman yang ada, jika tidak ada incumbent, ternyata, tidak membuat KPID semakin jalan, karena banyak yang masih belajar.

“Tentu dengan perwakilan incumbent minimal tiga dengan pejabat baru, komposisi itu akan mempermudah. Ibaratnya orang yang langsung lari, tidak mulai dari awal komunikasi dan adaptasi,” ujarnya.

Yang menjadi perhatian adalah perlunya keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

“Mudah-mudahan nanti pas pemilihan, ini menjadi pertimbangan Bapak Ibu Dewan untuk memilih KPID yang baru,” pungkasnya.

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin dan Forkopimda Sulsel, Wali Kota Makassar, Satgas Pangan Sulsel dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sulsel melakukan pengecekan bahan pokok, gula dan minyak goreng, di beberapa lokasi pergudangan di Makassar, Sabtu, 9 Desember 2023.

Ia meninjau perusahaan PT Makassar Te’ne dan CV Citra Mulia Abadi di Pergudangan Parangloe Indah. Kemudian, PT Benteng Baru di Tol Reformasi, dan terakhir di PT Sinar Mas di Pergudangan Tallo.

“Kita hari ini sama-sama keliling, karena beberapa hari lalu ke beberapa daerah ke lapangan dan mengantisipasi lonjakan harga di akhir tahun,” kata Bahtiar.

“Ini kami memantau sebenarnya adalah bertemu dan berdialog dengan teman-teman pemilik gudang besar atau distributor di masyarakat untuk mengecek ketersediaan bahan pokok yang penting,” ungkapnya.

Hal ini juga untuk mempertahankan inflasi di Sulsel yang sejak lima tahun terakhir baru berada di bawah rata-rata nasional, di posisi 2,79 per 1 Desember 2023.

Dalam peninjauan yang dilakukannya, ia menemukan minyak goreng dan gula di beberapa daerah terpantau naik Rp1.000.
Hal yang ditemukan dalam peninjauan di gudang-gudang tersebut, stok yang ada secara umum mencukupi termasuk tepung dan gula. Namun yang perlu mendapat perhatian khusus adalah minyak goreng Minyakita, yang akan dicek selanjutnya.

“Itu ada satu. Yaitu minyak goreng, khususnya Minyakita, di sini bukan distributor utama, itu ada di Gowa,” ujarnya.

Jika ditemukan kendala, maka akan dikoordinasikan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk stoknya.

“Tapi benar-benar saya bersama tim inflasi provinsi dan kabupaten/kota harus menjaga ini, apalagi akhir tahun itu ada banyak faktor pemicunya. Sehingga saya terima kasih kepada teman-teman pengusaha juga,” paparnya.

Sedangkan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menyampaikan, peninjauan ini merupakan permintaan gubernur untuk memastikan stok aman.

“Perintah Pak Gubernur kepada kita semua, sekaligus jangan lengah. Caranya cek langsung ke lapangan bukan hanya menerima laporan tapi kita melihat langsung, lihat barangnya ada betul,” jelasnya.

Deputi Kepala Perwakilan BI, Firdauz Muttaqin, menyatakan, permintaan komoditi naik ini biasa terjadi musiman tiap akhir tahun. Tapi harus dilihat jangka panjang karena ada Pemilu dan dekat perayaan hari besar keagamaan.

“Yang penting tadi disampaikan ke masyarakat stoknya cukup jadi masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu memborong barang berlebihan. Konsumsi secukupnya saja. Barangnya ada, jangan khawatir,” tandasnya.

Kabid Penegakan Hukum KPPU, Charisma Desta, menyampaikan, pihaknya senantiasa bekerjasama dengan pemerintah. “Jadi hal yang seperti ini adalah hal yang baik, kita memastikan stok di gudang ada, kemudian stok di masyarakat ada. Ketika ada perubahan harga maka kita perlu lihat distribusinya kira-kira permasalahannya di mana, apakah ada yang menahan atau tidak,” pungkasnya.

Ketika ada yang menahan, sambungnya, tentunya Pemprov Sulsel dan sektor lainnya pasti akan tetap turun. “Tapi ketika ada penahanan stok, yang terpenting adalah kita memberikan advokasi bagaimana dia tidak menahan, jangan sampai masuk ke penegakan hukum dulu karena penegakan hukum adalah upaya terakhir. Kita memang harus bekerjasama terkait dengan upaya pencegahannya dulu. Jangan sampai nanti ada penahanan stok kemudian harga di lapangan ikut naik,” urainya. (*)

JEJAKNEWS.id, Soppeng,- Pasca pencanangan program Budidaya Pisang Cavendish oleh Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Bupati Soppeng Kaswadi Razak ternyata langsung tancap gas melakukan penanaman komoditi ekspor tersebut di lahan miliknya seluas 15 hektar. Ia yakin, program tersebut 100 persen berhasil di Kabupaten Soppeng.

“Kami telah memulai menanam pisang cavendish sebelum Pak Gubernur melakukan kunjungan ke Soppeng. Kami siap gas full, apalagi petani kami saja langsung melakukan program hortikultura pisang cavendish. Soal permodalan, semua bank juga sudah siap tempur,” kata Kaswadi Razak, di sela penanaman pisang cavendish bersama Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, di lahan miliknya di Dusun Medde, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Jumat, 8 Desember 2023.

Kaswadi berharap, dengan program budidaya pisang ini bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Iapun mengimbau seluruh pihak untuk sama-sama mendukung program pisang cavendish tersebut.

“Ini program pisang cavendish dibiayai langsung lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kita dibiayai, tapi kita dibimbing dan diawasi langsung. Saya yakin seratus persen program pisang cavendish ini berhasil,” ungkapnya.

Sementara, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, merasa besyukur karena langsung disuguhkan langkah konkrit dari Bupati Soppeng Kaswadi Razak, dengan menanam pisang cavendish di lahannya seluas 15 hektare.

“Soal pisang ini sudah jauh pembicaraan kita, hilirnya bagaimana, siapa yang beli, ini sudah kami selesaikan,” jelas Bahtiar.

Bahtiar mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng, khususnya para petani hortikultura, agar sama-sama memanfaatkan lahan tidur untuk budidaya pisang cavendish yang memiliki nilai jual baik di pasar lokal, industri maupun kebutuhan ekspor.

“Kalau petani mau naik kelas, jadilah petani hortikultura. Ada sampai puluhan jenis tanaman hortikultura. Salah satunya adalah pisang cavendish. Tapi bikinnya tidak boleh sedikit, harus dalam jumlah besar atau massal,” pesannya.

Turut hadir melakukan penanaman pisang cavendish, Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide, Camat dan Lurah/Kepala Desa Se Kabupaten Soppeng, dan jajaran Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulsel.

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, membuka Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Taman Maccini Sombala, Sabtu, 9 Desember 2023.

Bahtiar juga bersilaturahim dengan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, dan perwakilan Kepala SD dan SMP se Sulsel.

Diikuti 1.000an peserta, dilaksanakan juga ikrar serta penandatanganan fakta integritas netralitas ASN yang disaksikan oleh perwakilan Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sulsel Kemenristek Dikti.

“Tujuan rakor untuk merangkum pencapaian, baik akademik dan non-akademik dari kepala sekolah yang diharapkan dapat menjadi pertemuan silaturahim kepsek serta mendukung program prioritas gubernur. Juga menunjukkan komitmen penuh dari kepala sekolah untuk menjunjung netralitas,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin.

Adapun dalam arahannya, Bahtiar menyebutkan, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual serta kebahagiaan masyarakat Indonesia, harus dikembangkan termasuk oleh tenaga pendidikan dan kaum cendekia.

“Tentu ini dilakukan oleh kaum pendidik dan cerdik pandai di Indonesia. Maka saya berkesimpulan di negeri ini bisa melahirkan kebahagian lahir dan batin, apabila kaum pendidik cerdik dan pandai ada serta diberi kesempatan, kekuatan dan memberi andil sangat besar di tanah air. Maka dunia pendidikan harus kita dukung penuh agar kuat dan berkembang,” sebutnya.

Kemudian yang perlu menjadi perhatian terhadap wajah pendidikan di Sulsel untuk tingkat menengah, yakni adanya kesenjangan jauh antara SMA, SMK dan SLB. Yakni dari segi jumlah, penempatan dan kualitas.

“Maka perlu ditambah SLB dan SMK ke depan. Jangan SMK dan SLB hanya di perkotaan saja,” paparnya.

Kemudian, regulasi pendidikan harus membuat Indonesia maju. Kesenjangan pendidikan dan kelambatan percepatan pendidikan di Sulsel jangan sampai diakibatkan karena faktor struktural kebijakan pendidikan. Sehingga, termasuk dalam rakor ini harus mengurai masalah pendidikan di Indonesia dan Sulsel.

“Harus kita duduk bareng mendialogkan dan kita buat rancang bangun dari sisi wilayah, geografis, kekurangan dan keterbatasan luar biasa di wilayah pulau-pulau, gunung-gunung,” tandasnya.

Kepala sekolah yang hadir pun mengaku kegiatan ini sangat penting. “Bersilaturahmi disamping itu mendapat arahan, apa yang akan dilakukan selanjutnya,” ucap Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Pangkep, Muhammad Yani.

Deklarasi netralitas dibacakan oleh Kepala SLB Negeri 1 Kota Makassar Andi Hamzah dan diikuti oleh Kepsek lainnya.

“Ikrar netralitas pegawai aparatur sipil negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024,” imbuhnya.

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, membuka Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) Kementerian Dalam Negeri, di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu, 11 Desember 2023.

Hadir juga Plh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Muhammad Valiandra, dan Plt Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Rikie. Sosialisasi ini diikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala BKAD, Kepala Bappeda, Kepala Inspektur Kabupaten/Kota, serta perangkat daerah provinsi.

Bahtiar mengatakan, Pemprov Sulsel mendukung sistem Satu Data Indonesia dalam perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah. Sebab, Indonesia saat ini menuju satu sistem informasi, Big Data.

“Kita menuju sebuah sistem yang baru, IKN menjadi kota yang hightech, jadi sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE). Jadi IKN itu menjadi kota yang sangat ramah dengan teknologi,” ujar Bahtiar.

Sehingga, kata Bahtiar, kesemrawutan aplikasi yang ada, kemudian ditata. Terkait penerapannya ini, Sekprov Sulsel diminta untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh.

Ia menekankan, pemerintah daerah harus berubah serta menerapkan sistem ini. SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya.

Sedangkan, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengapresiasi kegiatan ini. “Pemprov Sulsel lah yang pertama kali melaksanakan sosialisasi ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan perencanaan anggaran termasuk informasi keuangan daerah dan lainnya dikelola dengan satu sistem. Sehingga selanjutnya adalah bagaimana komitmen dalam mendukung dan memperkuat SIPD-RI.

“Kami sangat berbangga hati, bahwa Pemprov Sulsel bisa menjadi contoh atau tempat semua daerah, bahwa Sulsel sudah menerapkan SIPD-RI. Kami berharap kita komitmen,” ujarnya.

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar terus berupaya menekan inflasi agar tidak melonjak menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.

Yakni turun bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulsel dan Satgas Pangan Sulsel mengecek stok atau ketersediaan gula dan minyak goreng di pergudangan.

Ada empat titik yang dikunjungi. Yakni, PT Makassar Te’ne dan CV Citra Mulia Abadi yang belokasi di Kawasan Pergudangan Parangloe Inda, PT Benteng Baru di Jalan Tol Reformasi, dan PT Sinar Mas di Pergudangan Tallo.

Mendampingi Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebut jika inflasi Makassar pada November 2023 year on year (YoY) 2,86% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar.

“Kalau harga saya kira jelas di dalam ukuran inflasi jelas terhadap YoY sehingga kalau misalnya cabai kita cukup melonjak tapi lebih melonjak tahun lalu sehingga kita masih dalam pengendalian inflasi yang cukup baik,” kata Danny Pomanto, disela-sela tinjauannya, Sabtu (9/12/2023).

Tinjauan ini, lanjut Danny Pomanto untuk memastikan jika gula dan minyak goreng stoknya cukup sehingga diimbau masyarakat untuk tidak panik.

Sekaligus bentuk pengawasan pemerintah terhadap ketersediaan stok komoditi seperti gula dan minyak goreng yang dinilai selalu memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi.

“Kalau kita lihat langsung bersama seluruh unsur saya kira yaitu untuk memastikan kita memberikan pertanggung jawaban dan menenangkan masyarakat bahwa stok cukup. Itu penting sekali untuk psikologi hari ini,” ujarnya.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin telah turun di beberapa daerah memantau komoditi pangan untuk mengantisipasi lonjakan harga di akhir tahun. Inflasi Sulsel di bawah nasional yakni 2,79%.

“Inflasi yang terlalu rendah juga tidak bagus apalagi kalau minus. Itu juga membuat harga tidak ada nilainya. Jadi harus kita betul-betul jaga,” bebernya.

Selain itu, pihaknya juga berdialog dengan pemiliki gudang besar atau distributor untuk mengecek stok ketersediaan bahan pokok.

“Ternyata stok itu mencukupi secara umum tidak ada isu, termasuk tepung, gula cukup,” tutupnya.

Turut mendampingi dalam kunjungan Kepala Disdag Arlin Ariesta, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Mahyuddin, Dirut Perumda Pasar Makassar Raya Ichsan Abduh.

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengantarkan berkas hasil seleksi Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Prov. Sulsel Periode 2023-2027 kepada Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Rabu (06/12/2023).

Mewakili Pemprov Sulsel, Kepala Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. Sulsel Erlan Triska didampingi Ketua Timsel Hasrullah, Wakil Ketua Timsel Muhlis Madani, Anggota Timsel Asradi serta perwakilan Sekretariat Timsel menyerahkan berkas 15 nama peserta yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPRD.

“Hari ini saya selaku Kabid Humas mewakili Pemprov Sulsel menyerahkan berkas hasil dari Seleksi Calon Anggota KI Sulsel yang nantinya akan mengikuti tahapan seleksi di DPRD. Arahan dari pak Gubernur untuk segera dibawakan ke Ibu Ketua,” kata Erlan.

Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari mengungkapkan bahwa dirinya telah menunggu hasil seleksi Calon Anggota KI Prov. Sulsel tersebut dan akan segera meneruskannya ke Komisi A DPRD Sulsel.

“Saya yakin semua yang ada di sini memiliki kualitas sebagai komisioner. Jika dikatakan ini yang terbaik berarti memang mempunyai kemampuan untuk ada di sini. Tentu saja ini nantinya akan menjadi tanggung jawab yang besar bagi kami,” ungkap Ina Kartika.

Sementara itu, Ketua Timsel Hasrullah menjelaskan bahwa hasil seleksi tersebut merupakan hasil terbaik yang bisa diberikan timsel.

“Berat bagi kami untuk memutuskan hasil seleksi ini. Apalagi peserta yang mengikuti seleksi ini adalah orang-orang hebat semua,” jelas Hasrullah.

Ia berharap komisioner yang terpilih nantinya adalah orang-orang terbaik yang mampu mewakili Sulsel sampai ke tingkat nasional.

“Sesuai dengan harapan Gubernur bahwa calon anggota KI ini harus punya kapasitas yang baik dan bukan sekedar pencari kerja. Kami berharap komisioner yang nantinya terpilih ini dapat bersaing juga di level nasional, ada proses untuk naik ke atas. Kita harus tunjukkan bahwa Sulsel juga mampu,” harapnya.

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Sofha Marwah Bahtiar, secara resmi menutup pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang dilaksanakan sejak 16 Oktober 2023 lalu. Seremoni penutupan dilaksanakan di Aula Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, 6 Desember 2023.

Selama kurang lebih 33 hari, para peserta telah diberikan ilmu kewirausahaan dan keterampilan, yaitu bagaimana cara membuat ecoprint dan menganyam eceng gondok serta daun lontar sehingga bisa menjadi beberapa produk.

Saat pelaksanaan pelatihan, Sofha Marwah sempat turut serta, dan membuat kain ecoprint bersama para peserta. Ia kemudian menggunakan baju dari kain yang dibuatnya tersebut, saat acara penutupan PKW.

“Alhamdulillah para peserta sudah mampu membuat kain ecoprint dan menjahitnya menjadi baju yang sederhana dalam beberapa jam. Selain itu para peserta sudah mampu membuat beberapa produk dari daun lontar dan eceng gondok, seperti tas, tempat tissu, tempat tumbler dan keranjang,” kata Sofha Marwah.

Sofha Marwah yakin, bekal ilmu yang telah diperoleh ini akan sangat bermanfaat bagi para peserta untuk membentuk wirausaha baru. Ilmunya kuasai, kemudian fasilitas alat dan bahan juga sudah diberikan, sehingga tinggal bagaimana memanfaatkan dan merintis usahanya dengan baik.

Diketahui, program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), untuk mendorong lahirnya para wirausahawan professional.

“Semoga setelah pelatihan ini, aktivitas peserta tetap dipantau untuk melihat perkembangan dan aktivitas mereka serta membantu memasarkan produk yang dihasilkan. Selain itu, jika ada pelatihan yang bisa meningkatkan mutu, inovasi dan kualitas produk kerajinan, anak-anak kita ini tolong diikutkan,” pesannya.

Kepada peserta, Sofha Marwah berharap agar jangan cepat puas dengan apa yang telah diperoleh, tapi teruslah belajar mencari inovasi baru agar produk kalian disukai dan tidak ketinggalan zaman. Sekarang teknologi sudah maju sehingga apapun dapat kita cari, dan melihat tutorial cara pembuatannya.

“Saya yakin kalian anak-anak milenial lebih cepat dalam menyerap ilmu dengan memanfaatkan teknologi,” ujarnya.

Di acara penutupan PKW ini, hasil karya para peserta pelatihan turut dipamerkan. Seperti baju berbahan kain ecoprint serta berbagai jenis anyaman dari lontar dan eceng gondok.

JEJAKNEWS.id, Bantaeng, – Pj Gubernur Provinsi Sulsel, Bahtiar Baharuddin, didampingi Pj Ketua TP PKK Sulsel Sofha Marwah Bahtiar, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bantaeng ke-769, yang digelar melalui Rapat Paripurna DPRD Bantaeng, Kamis, 7 Desember 2023.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan program budidaya pisang cavendish, sebagai solusi pengentasan kemiskinan di Sulsel, termasuk di Kabupaten Bantaeng.

“Menanam pohon itu bukan hanya yang biasa saja, tapi harus menanam pohon yang produktif, berbuah dan bisa dikonsumsi. Itu sudah benar kita melakukan penghijauan menanam pisang, nangka dan sukun,” kata Bahtiar dalam sambutannya, di HUT Bantaeng Ke-769 tahun, di Kantor DPRD Kabupaten Bantaeng, Kamis, 7 Desember 2023.

Bahtiar mengatakan, pihaknya sudah mencanangkan 1 miliar pohon pisang cavendish di lahan seluas 500.000 hektare, di 24 kabupaten kota se-Sulsel, termasuk Kabupaten Bantaeng. Budidaya pisang cavendish ini merupakan solusi untuk peningkatan kesejahteraan para petani.

Selain pertanian, Bahtiar juga mengungkapkan programnya untuk nelayan, yakni pembangunan rumah ikan atau keramba. Sedangkan di sektor peternakan, Pemprov Sulsel sudah menyiapkan bibit lewat Inseminasi Buatan (IB) khusus sapi, kerbau, kuda, kambing dan sejumlah ternak lainnya.

“Ini adalah cara untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulsel, termasuk Kabupaten Bantaeng ini,” imbuhnya.

Pj Bupati Bantaeng, Andi Abubakar, menyambut baik program Pj Gubernur Bahtiar. Pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Bantaeng sudah menyiapkan lahan di masing-masing kecamatan untuk menanam pisang cavendish. Meski tak terlalu luas, namun diyakini dapat merubah wajah ekonomi masyarakat Bantaeng.

“Masyarakat kabupaten Bantaeng akan menanam pohon pisang cavendish di delapan kecamatan. Perlu kami laporkan jumlah lahan tidak terlalu luas, tapi kami akan telaten dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Abubakar.

Ia menambahkan, perayaan HUT Bantaeng tahun ini sengaja digelar secara sederhana, untuk menghargai masih banyaknya masyarakat Bantaeng yang masuk dalam kategori miskin. Namun, Kabupaten Bantaeng syarat akan prestasi dan juara dalam berbagai sektor, termasuk tata kelola kearsipan, aset dan pemerintahan.

“Kabupaten Bantaeng ini penuh dengan juara dan syarat akan prestasi. Ini perlu dipertahankan. InsyaAllah kita akan wujudkan Kabupaten Bantaeng yang terbaik bakan hanya di Sulsel tapi juga secara nasional,” pungkasnya.

Turut hadir Anggota DPRD Sulsel, Bupati Bulukumba, serta Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel.