Kategori: Nasional

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, terus berupaya menjaga inflasi, khususnya jelang Natal dan Tahun Baru 2024. Menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali, dilakukan melalui peninjauan dan operasi pasar.

Seperti yang dilakukan Rabu, 13 Desember 2023. Pj Gubernur Bahtiar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulsel dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, melakukan peninjauan stok dan kebutuhan bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), di Pasar Pannampu.

“Secara umum harga kebutuhan pokok masih stabil,” kata Bahtiar, usai peninjauan.

Khusus komoditi cabai yang menjadi salah satu penyebab inflasi, Bahtiar menemukan terjadi penurunan harga. Jika sebelumnya Rp90 ribu per kg, hari ini turun menjadi Rp70 ribu per kg.

“Dibandingkan daerah lain Rp130 ribu, kita lumayan lebih baik. Masalah cabai ini harus kita selesaikan tahun depan,” ujarnya.

Peninjauan ini, kata Bahtiar, untuk mempertahankan capaian inflasi Sulsel yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,86 persen. Angka inflasi ini mencatatkan rekor sebagai angka inflasi yang terendah dalam lima tahun terakhir di Indonesia.

“Alhamdulillah per 1 Desember inflasi kita dapat penghargaan nasional karena pertama dalam sejarah Sulsel di bawah nasional. Kalau secara nasional kita masuk 10 besar terbaik, kita ada di posisi 9. Yang sulit itu mempertahankan dan ini ada waktu menjelang Natal dan Tahun Baru, ada potensi inflasi meningkat,” terangnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov bersama TPID Sulsel akan menghadirkan Mini Distribution Center (MDC) di sejumlah pasar tradisional di kabupaten dan kota, khususnya yang angka inflasinya tinggi. MDC ini merupakan program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

“Saat ini di Makassar ada lima mobil truk yang beroperasi. Dengan MDC, masyarakat mendapatkan harga bahan pokok yang terjangkau, melibatkan Bulog, Forkopimda dan Pemkot. Saya berharap ini bisa direplikasi ke daerah lain, termasuk dengan bantuan TNI Polri,” ungkapnya.

“Kalau ini bisa kita lakukan, harga-harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru itu bisa kita kendalikan dengan baik,” sambungnya.

Bahtiar mengungkapkan, MDC ini merupakan pertama di Indonesia dengan pemodelan menangani inflasi. Program Pemkot Makassar ini diakuinya kemudian diangkat menjadi program provinsi.

“Kita sedang mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk 21 bahan pokok itu mencukupi di masyarakat. Karena masyarakat kita harus mendapatkan harga yang baik. Di samping itu, warga kita yang produsen bahan pokok juga mendapatkan harga yang baik juga. Supaya masyarakat tenang,” paparnya.

Sementara, pejabat dari Bank Indonesia, Hasiando G.M. mengatakan, MDC ini ada di lima pasar tradisional, Pannampu, Pa’baeng-baeng, Terong, Sentral dan Daya.

“Siap lima lagi, karena ada 10 yang dimiliki Pemkot. Konsep ini nantinya kita kembangkan ke daerah, kabupaten dan kota lain yang menjadi sampling BPS. Jadi kita coba langsung intervensi ke jantungnya, sehingga harga terkendalikan,” imbuhnya.

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menghadiri Innovative Government Award (IGA) 2023, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Penghargaan IGA 2023 diserahkan kepada 95 Pemerintah Daerah yang terbagi dalam 11 kategori.

Untuk Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Penghargaan Kategori Skor Tertinggi untuk Regional III Kalimantan – Sulawesi. Sedangkan, Pemerintah Kota Makassar meraih Kategori Kota Terinovatif dengan memiliki 167 inovasi dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) untuk Kategori Kabupaten Sangat Inovatif dengan telah melahirkan 200 inovasi.

“Selamat juga untuk kabupaten dan kota yang telah meraih penghargaan. Kita mengharapkan, melalui penilaian dan penghargaan IGA ini, dapat mendorong dan memotivasi pemerintah daerah lainnya untuk selalu melakukan bermacam inovasi di daerah guna meningkatkan layanan publik dan pembangunan daerah,” kata Bahtiar.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Carnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan arahan kepada para kepala daerah, dilanjutkan menyerahkan Penghargaan IGA 2023.

Penghargaan yang dilaksanakan sejak tahun 2007 tersebut merupakan apresiasi pada pemerintah daerah yang telah menerapkan inovasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hadir secara hybrid pada kegiatan ini seluruh kepala daerah serta JPT Madya dan Pratama di lingkup Kemendagri.

Mendagri Tito Carnavian menyampaikan, inovasi jangan hanya untuk mendapatkan award, tetapi inovasi untuk membuat suatu sistem yang baik. Sistem tersebut diharapkan berjalan dan berkelanjutan, tidak tergantung sosok atau figur kepala daerah, karena kesuksesan dalam sebuah inovasi adalah membangun sistem.

Kemendagri, kata Tito, selalu mendorong daerah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan segala perubahan serta memanfaatkan teknologi.

“Harapan kita, inovasi ini bukan hanya mendapatkan award atau pujian, tetapi untuk membuat suatu sisem yang baik,” kata Tito.

Sedangkan, Abdullah Azwar Anas mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membuat aplikasi layanan baru. Pasalnya, pembuatan aplikasi tersebut umumnya tidak saling terintegrasi dengan aplikasi lainnya, sehingga hanya akan membuat masyarakat kebingungan.

“Kita mendorong replikasi. Karena sekarang arahan Presiden tidak boleh lagi satu inovasi satu aplikasi. Kalau aplikasi kita semakin banyak, maka rakyat akan bingung, akan memperbanyak akun, semakin rumit untuk mendapatkan layanan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, banyaknya aplikasi jika tidak dimaksimalkan dengan baik hanya akan menjadi tumpukan PR dan masalah. Lebih baik sedikit tapi penggunaannya maksimal dan saling terhubung.

Adapun saat ini Kementerian PANRB bersama LAN dan Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas). JIPPNas merupakan portal yang menyediakan integrasi data inovasi informasi pelayanan publik.

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada para KPA Satuan Kerja K/L dan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur, Rabu, 13 Desember 2023.

Dari keseluruhan belanja negara tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun, sebesar Rp54,77 triliun dialokasikan ke Provinsi Sulawesi Selatan. Terdiri dari pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp22,97 triliun turun 6,01 persen (yoy) dan alokasi Transfer Ke Daerah sebesar Rp31,80 triliun tumbuh 6,03 persen (yoy).

Pagu Belanja Pemerintah Pusat untuk Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan kepada 44 Kementerian/Lembaga. Berdasarkan jenis belanja, alokasi belanja tersebut dapat dirinci, Belanja Pegawai Rp9,29 triliun, Belanja Barang Rp9,02 triliun, Belanja Modal Rp4,58 triliun dan Bantuan Sosial Rp78,06 miliar.

Sedangkan alokasi Transfer ke Daerah untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp1,01 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp20,1 triliun, DAK Fisik sebesar Rp2,72 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp5,80 triliun, Insentif Fiskal sebesar Rp145,15 miliar, Hibah Ke Daerah sebesar Rp18,58 miliar dan Dana Desa sebesar Rp2,02 triliun.

Pj Gubernur Bahtiar menyampaikan, di tengah keterbatasan anggaran dengan wilayah Sulawesi Selatan yang luas, ia mengingatkan agar pemanfaatan anggaran sesuai prioritas dan fokus pada hasil. Selain itu, harus terjadi pertumbuhan dan pemerataan.

“Fokus apa dan mau jadi apa. Harus ada hasilnya, harus ada sesuatu yang ditinggalkan,” pesan Bahtiar.

Ia menegaskan, siapa pun pemerintahan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, pada akhirnya melayani 9,3 juta penduduk, untuk menghadirkan keamanan, kesejahteraan dan kebaikan serta manfaat.

“Akhir kata, Iyyapa narisseng mukkurui sewwae jama-jamang narekko purani rilaloi. Artinya, sulit tidaknya suatu pekerjaan maupun usaha yang baru dilakukan akan diketahui setelah kita mengerjakannya,” kata Bahtiar.

Sedangkan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, menyampaikan, penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Presiden telah dilaksanakan secara hybrid pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 lalu, di Istana Negara. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Menteri/Pimpinan Kementerian/Lembaga secara luring yang menerima DIPA Kementerian/Lembaga TA 2024 secara digital dan para kepala daerah hadir secara daring.

“Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selaku wakil pemerintah pusat menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada para KPA Satuan Kerja K/L dan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.

Ia mengungkapkan, patut disyukuri bahwa disaat adanya risiko geopolitik, volatilitas harga komoditas, dan kenaikan suku bunga global, kita mampu menjaga kinerja perekonomian nasional secara baik. Pada Triwulan III 2023 perekonomian nasional tumbuh kuat pada level 4,9 persen (yoy), inflasi pada November 2023 stabil pada level 2,86 persen (yoy). Sementara itu, pada tataran regional, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 4,05 persen (yoy) pada Triwulan III 2023, inflasi tercatat 2,79 persen (yoy) pada November 2023, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,86 persen. Angka inflasi ini mencatatkan rekor sebagai yang terendah dalam lima tahun terakhir di Indonesia.

Di Sulawesi Selatan, nilai tukar petani pada Oktober 2023 sebesar 113,64 atau naik 2,13 persen dari bulan sebelumnya, tingkat pengangguran pada Agustus 2023 sebesar 4,33 persen atau turun 0,18 basis poin, yoy. Selanjutnya, lebih rendah dari nasional yang mencapai 5,32 persen dan penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen atau naik 0,07 persen yoy. Namun masih lebih rendah dari angka nasional sebesar 9,36 persen.

Kemudian bahwa untuk APBN tahun 2023 ini, realisasi belanja APBN di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per tanggal 8 Desember 2023 mencapai Rp48,56 triliun atau sekitar 88,70 persen dari pagu belanja yang besarnya Rp54,80 triliun. Realisasi belanja APBN tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 21,03 triliun atau sekitar 84,67 persen dari pagu belanja Pemerintah Pusat yang besarnya Rp25,20 triliun dan TKD sebesar Rp27,53 triliun atau 92,05 persen dari total alokasi TKD yang besarnya Rp29,96 triliun.

Penyaluran Dana Desa sampai dengan 8 Desember 2023, di Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai Rp1,97 Triliun atau 96,9 persen dari pagu Rp2,05 Triliun.

Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Bahtiar juga menyerahkan Penghargaan Kapolda, Pangdam XIV Hasanuddin, Kepala Perwakilan BI, Kepala OJK Sulselbar, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Bupati Luwu Utara dan Bupati Barru. Serta menyaksikan Penandatanganan Pakta Integritas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan, dan Direktur Utama RS Wahidin Sudiro Husodo Makassar.

JEJAKNEWS.id, Makassar,- Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut mengenai inflasi daerah, yang berlangsung di ruang kerjanya, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 11 Desember 2023.

Dalam kesempatan ini, Abdul Aziz Bennu Kepala Bagian (Kabag) Sarana Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulsel, mengatakan, rapat ini menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Sulsel, terkait hasil peninjauan di beberapa gudang distributor gula pasir dan minyak goreng di PT KIMA, dan beberapa bahan pokok lainnya.

“Rapat ini untuk mengecek seperti apa ketersediaan di beberapa distributor tersebut dan langkah-langkah yang harus diambil,” ucap Aziz Bennu.

Pada intinya, kata Aziz Bennu, dari hasil rapat ini, kembali diadakan rapat bersama dan mengundang para distributor, kemudian membuat surat edaran bijak berbelanja dan larangan penimbunan barang-barang yang menjadi komoditi penyumbang inflasi. Termasuk melakukan gerakan pasar murah secara massif.

“Kita berharap agar melibatkan CSR. Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan pasar murah di 52 titik,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Sekprov Andi Muhammad Arsjad, berharap agar rapat ini menjadi kesiapsiagaan untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi terkait lonjakan harga, jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kami tadi sudah menyampaikan ke OPD terkait untuk melihat data yang ada di tiga tahun terakhir ini termasuk ketersediaan, dan data terkait harga yang nantinya kita akan cermati, dan analisa, supaya kalaupun terjadi lonjakan harga, kita sudah siap,” ujar Arsjad.

Ia juga menyarankan kepada satgas pangan untuk membuat sticker untuk mengingatkan kepada distributor dan pelaku usaha untuk tidak melakukan penimbunan bahan pangan. Dan nantinya akan ditempel di toko-toko distributor yang ada di Makassar.

Ia menambahkan, mulai besok, Selasa, 12 Desember 2023, sudah mulai dilakukan gerakan pangan kemudian operasi pasar di beberapa titik yang diharapkan juga bisa dilakukan oleh kabupaten/kota.

“Untuk itu, menjelang Natal dan Tahun Baru ini, Sulsel Insya Allah bahan pangan tercukupi,” pungkasnya.

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Sebagai upaya untuk meningkatkan respon pemerintah terhadap situasi darurat dan krisis yang mungkin timbul di masa depan, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional Terintegrasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel The Rinra, Senin, 11 Desember 2023.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, A Winarno Eka Putra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme serta kontribusi berbagai pihak. Khususnya Kadis Kominfo Kabupaten/Kota Se-Sulsel yang betul-betul sadar akan pentingnya Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional sebagai landasan krusial dalam menanggapi dan mengelola situasi darurat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Saya mengapresiasi atas antusias peran serta bapak/ibu akan pentingnya pelaksanaan Penyusunan Pedoman Layanan komunikasi Krisis Nasional yang terintegrasi sebagai hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin akan terjadi kedepannya,” ujarnya.

Komunikasi krisis, sambungnya, sebagaimana disorot dalam kesempatan ini, bukan semata-mata tentang penyebaran informasi semata, melainkan juga pengelolaan persepsi, pemeliharaan stabilitas, dan pembangunan kepercayaan masyarakat. Pedoman yang sedang disusun diharapkan mampu menyampaikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya dalam situasi yang memerlukan respons cepat dan koordinasi yang efektif.

“Melalui kegiatan konsultasi publik ini, diharapkan pandangan serta masukan dari para peserta akan menjadi fondasi kuat dalam menyusun pedoman komunikasi krisis agar tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pencegahan, respons, dan pemulihan dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di masa depan,” harapnya.

Ia menambahkan, konsultasi publik ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam melibatkan seluruh pihak terkait, untuk memastikan pedoman ini mencakup berbagai aspek yang relevan dalam menanggapi berbagai jenis krisis.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola Kimitraan dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Dr. Hasyim Gautama, menjelaskan, pedoman komunikasi krisis menjadi sangat krusial karena menyangkut kepercayaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat atau krisis di masa tahun politik dan di era digitalisasi saat ini.

“Pengelolaan komunikasi krisis ini menjadi sangat krusial karena ini menyangkut trust, kepercayaan masyarakat kepada kita, apalagi saat ini kita berada di tahun politik yang tentu partisipasi publik yang akan tinggi, sehingga kita harus menjaga reputasi pemerintah dan apalagi era digitalisasi ini menuntut kita memberikan respon yang cepat kepada publik,” jelasnya.

Adapun narasumber pada kegiatan konsultasi publik ini, antara lain Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, dan Dosen Ilmu Komunikasi UI Dr. Eryanto.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Kominfo-SP Seluruh Provinsi Se Indonesia Melalui Zoom, dan Kepala Biro Humas Kementrian/Lembaga Se Indonesia. Serta hadir secara langsung Dinas Kominfo-SP Kabupaten/Kota se-Sulsel.

JEJAKNEWS.id,Makassar,- Hari Korban 40 Ribu Jiwa kembali diperingati di Monumen Korban 40 Ribu Jiwa, Kota Makassar, Senin, 11 Desember 2023. Apel peringatan Hari Korban 40 Ribu Jiwa ini dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.

Bahtiar mengatakan, peristiwa ini menjadi bukti bahwa orang Sulsel, yang terdiri dari Suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, memiliki kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak dulu. Mereka rela mati untuk kemerdekaan Bangsa Indonesia.

“Di tanah tempat kita berdiri ini, orang-orang tua kita, keluarga kita, rela mati untuk negara Indonesia. Hari ini pun kita harus siap mati untuk NKRI,” tegas Bahtiar.

Bahtiar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memaknai momentum ini sebagai sebuah sejarah. Namun yang paling penting, bagaimana hendak memberikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa dari Tanah Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar, kita selalu setia pada NKRI sampai kapanpun.

Menghadapi momentum politik, ia juga kembali mengingatkan untuk menjaga situasi tetap kondusif, dan jangan ada perpecahan. Perbedaan pilihan merupakan hal yang biasa di negara demokrasi, namun tetap harus saling menghargai dan menghormati.

“Perbedaan pilihan jangan membuat kita tercerai berai. Mari saling menghargai pilihan masing-masing,” pesan Bahtiar.

Diketahui, Hari Korban 40 Ribu Jiwa diperingati setiap 11 Desember. Peristiwa besar yang terjadi 11 Desember 1946 adalah bentuk kekejaman yakni pembataian massal puluhan ribu rakyat Sulsel. Peristiwa pembantaian tersebut dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen (DST) pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling.

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) diminta ikut berperan aktif dalam penanganan inflasi, dengan menanam cabai. Diketahui, cabai merupakan salah satu komoditi penyebab inflasi.

Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, saat menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke 24 DWP, yang dilaksanakan di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Senin, 11 Desember 2023. Ia mengatakan, semua provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, mengalami inflasi karena komoditi cabai.

“Saya harap Dharma Wanita Persatuan Sulsel menanam cabai di pekarangan masing-masing, minimal 10 pohon cabai. Ini kita lakukan untuk menangani inflasi akibat cabai,” ujar Bahtiar.

Bahtiar yakin, dengan melibatkan Dharma Wanita Persatuan, Tim Penggerak PKK, hingga jajaran Forkopimda, masalah inflasi akibat cabai ini bisa diselesaikan. Iapun beberapa waktu lalu telah mendeklarasikan, Sulsel akan bebas dari inflasi akibat cabai.

“Sulsel satu-satunya yang berani mendeklarasikan ini. Setiap Senin kita rapat mengenai inflasi, dan selalu penyebab inflasi ini karena cabai. Kalau masalah sederhana ini tidak bisa kita selesaikan, berarti kita gagal. Karena itu, tahun depan pemerintah juga akan bagikan bibit cabai,” terangnya.

Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Bahtiar juga kembali mengingatkan agar hati-hati bersosial media, khususnya dalam menghadapi tahun politik. Harus bijak menggunakan sosial media, karena tidak semua informasi yang ada di sosial media tersebut benar adanya.

“Harus hati-hati berkomentar dan men-share informasi. Kita sudah ada juga polisi cyber, jadi harus hati-hati,” pesannya.

Ia juga meminta agar para anggota DWP mendukung suami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara.

Peringatan HUT DWP Ke 24 ini juga dihadiri Pj Ketua TP PKK Sulsel Sofha Marwah Bahtiar, Pj Sekretaris Daerah Sulsel Andi Muhammad Arsjad, dan Ketua Organisasi Perempuan di Sulsel.

JEJAKNEWS.id, Makassar, – Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Sofha Marwah Bahtiar, menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ke 24, yang dipusatkan di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Senin, 11 Desember 2023.

Peringatan HUT DWP Ke 24 ini turut dihadiri Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad, dan Ketua Organisasi Wanita di Sulsel.

Sofha Marwah mengucapkan selamat ulang tahun DWP yang ke 24, dan menyampaikan harapannya agar DWP semakin berjaya. Iapun mengingatkan agar para anggota DWP mendukung penuh tugas suami, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Selamat ulangtahun DWP yang ke 24, semoga DWP semakin berjaya dan selalu mendukung suami yang merupakan ASN agar bisa berprestasi,” pesan Sofha Marwah.

Ia juga menyampaikan, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulsel, akan saling berkolaborasi dalam mendukung program prioritas Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin. Salah satunya, dalam hal penanganan inflasi.

“Bapak Pj Gubernur menekankan soal penanaman cabai untuk mengatasi inflasi. Kita diminta untuk tanam cabai, 10 pohon di rumah masing-masing. Dan Insyaallah kita akan mendukung program Bapak Pj Gubernur,” terangnya.

Begitupun dengan program ketahanan pangan, berupa penanaman pohon pisang cavendish. PKK, Dekranasda, dan DWP Sulsel siap mendukung program tersebut.

“Kami siap berkolaborasi untuk mengatasi kemiskinan di Sulsel. Sekali lagi saya ucapkan, selamat ulangtahun DWP yang ke 24,” ucapnya.

JEJAKNEWS.id, Maros,- Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bersama warga Kabupaten Maros melaksanakan jalan sehat di Car Free Day Kawasan Kantor Bupati Maros, Minggu, 10 Desember 2023.

Hadir juga Bupati Maros AS Chaidir Syam, Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Aras, Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arif, dan Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir.

“Alhamdulillah bisa jalan santai dengan Pak Gubernur, semua masyarakat Maros ingin jalan sehat dengan gubernurnya. Saya pikir karena ada juga pasar murah,” kata salah seorang warga, Dewi.

Penjabat Gubernur juga menyerahkan bantuan sembako dan alat pertanian. Termasuk benih cabai dan pupuk.

“Saya atas nama kelompok tani mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penjabat Gubernur atas segala bantuan kepada kelompok tani kami dan Insya Allah akan kami maksimalkan pemanfatan dari bantuan ini,” ucap Mursalim Zakir dari Kelompok Tani Tunas Harapan, Desa Baji Pamai, Kecamatan Cendrana.

Bahtiar mengatakan, car free day yang dilaksanakan dan jalan sehat ramai diikuti oleh masyarakat. Keramaian yang ada tentunya akan menggeliatkan perekonomian.

“Hari ini ada keramaian luar biasa. Keramaian seperti ini mendorong pertumbuhan ekonomi, karena akan terjadi transaksi ekonomi. Di samping itu menyehatkan tubuh kita dengan berolahraga,” ujarnya.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menilai, jalan sehat ini menghadirkan kegembiraan dan kebahagiaan dengan berolahraga.

JEJAKNEWS.id, Maros, – Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan Bupati Maros Chaidir Syam, melakukan penanaman cabai di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, di Jalan DR Ratulangi, Minggu, 10 Desember 2023.

“Tidak ada ucapan lain, selain ucapan terima kasih kepada Bapak Pj Gubernur Sulsel yang setiap saat memberikan perhatian terhadap pembangunan di Sulsel. Khususnya di Maros dengan berbagai bantuan,” kata Chaidir Syam.

Ia menyebutkan berbagai bantuan bidang pertanian telah diberikan. Bahkan, ia membocorkan agenda pada 22 Desember 2023 mendatang. Dimana Pj Gubernur dan Menteri ATR/BPN di Maros akan membagikan sertipikat tanah sekaligus penanaman pisang di Desa Allaere.

“Beliau juga akan membantu 20.000 bibit sukun dan terutama akan ditanam di sekitar kawasan Rammang-rammang. Itu adalah bentuk perhatian Bapak Pj Gubernur pada Maros,” ungkapnya.

Adapun Bahtiar Baharuddin menyampaikan, pada prinsipnya lahan milik negara yang ingin dimanfaatkan bisa gunakan untuk ketahanan pangan. Tahun depan, Ia hendak menyelesaikan berbagai persoalan inflasi akibat cabai yang juga menjadi persaolan di Indonesia.

Bahkan dalam sejarah Indonesia, belum ada kabupaten/kota atau provinsi di Indonesia yang bebas inflasi cabai.

“Bahkan ada kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu dan selalu menjadi bahan diskusi. Maka kami hendak mengikhtiarkan tahun depan menyelesaikan ini,” jelasnya.