Kategori: Nasional

JEJAKNEWS.ID, Makassar,- Pemerintah Kota Makassar menjadikan momentum Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota ke 418 tahun sebagai ajang apresiasi dan kepedulian sosial dengan menyerahkan sejumlah beasiswa, bantuan pendidikan hingga penghargaan. Upacara tersebut dihelat di Tribun Lapangan Karebosi, Minggu (9/11/2025).

Bantuan sosial dan ajang apresiasi tersebut diberikan kepada berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, pegawai hingga instansi kolaborator. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham.

Pemerintah Kota Makassar memberikan beasiswa kepada 10 orang pelajar berprestasi, yang terdiri dari 5 siswa SD dan 5 siswa SMP. Beasiswa tersebut sebagai bentuk dukungan Pemkot Makassar terhadap dunia pendidikan.

Selain beasiswa, sektor pendidikan juga mendapat perhatian melalui Penyerahan Bantuan Peralatan Sekolah untuk 4 orang siswa SD dan SMP (masing-masing 2 orang). Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi dan dukungan dari program CSR Bank Mandiri.

Apresiasi terhadap kinerja aparatur negara dan warga teladan juga tidak luput dari apresiasi Munafri-Aliyah, yang dinilai telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melayani masyarakat.

Total sebanyak 20 orang Pegawai Teladan mendapatkan penghargaan, 10 orang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Selanjutnya penghargaan juga diberikan kepada 10 orang Warga teladan yang dianggap memiliki kontribusi positif dan menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya.

Tak hanya individu, Pemkot Makassar juga menghargai sinergi antarlembaga. Penghargaan khusus diberikan kepada 15 perwakilan Instansi yang tergabung dalam forkopimda atas kolaborasi aktif mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Makassar

Munafri Arifuddin menyampaikan Penyerahan penghargaan dan bantuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk tidak hanya merayakan usia kota, tetapi juga untuk merayakan prestasi, dedikasi, serta semangat kebersamaan seluruh elemen yang membangun Kota Makassar.

“Kita ingin HUT Kota Makassar ini bukan hanya perayaan seremonial, tapi menjadi kado besar bagi seluruh elemen masyarakat Kota Makassar. Karena yang ulang tahun sejatinya adalah mereka, Pemerintah kota Makassar tidak lebih dari panitia perayaan HUT” ujarnya.(*)

JEJAKNEWS.ID, Xiamen Tiongkok —Suasana akademik yang penuh semangat kolaborasi mewarnai aula megah Universitas Xiamen, ketika Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, tampil sebagai pembicara utama dalam kuliah umum bertajuk “The Role of Indonesian FDA at the National, Regional, and International Level “ taruna paparkan Peran FDA Indonesia di Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Taruna menegaskan bahwa BPOM sebagai Food and Drug Authority (FDA) Indonesia memiliki mandat strategis tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem global yang memastikan keamanan, mutu, dan khasiat obat serta pangan di dunia.

> “BPOM bukan sekadar lembaga pengawas, tetapi penjaga kehidupan. Kami memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermanfaat. Namun lebih dari itu, BPOM juga menjadi jembatan kolaborasi sains dan diplomasi kesehatan global,” ujar Prof. Taruna di hadapan mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Xiamen.

BPOM Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, BPOM memiliki tanggung jawab menyeluruh atas pengawasan obat dan makanan di Indonesia mulai dari penerbitan izin edar, pengawasan pasca-edar, penegakan hukum administratif, hingga penguatan sistem mutu laboratorium nasional.Semua dijalankan dengan satu tujuan: memastikan kepercayaan publik terhadap produk yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

Prof. Taruna menekankan bahwa regulasi yang kokoh merupakan pondasi utama pembangunan ekonomi berbasis kesehatan.

> “Regulasi bukan untuk menghambat inovasi, melainkan untuk memastikan inovasi berjalan aman dan berkelanjutan. Inilah makna regulatory science yang kami kembangkan di BPOM,” jelasnya.

Dalam paparannya, Prof. Taruna juga menjelaskan kiprah BPOM dalam memperkuat jejaring kerja sama internasional, baik di tingkat ASEAN maupun global.BPOM aktif di berbagai forum seperti ASEAN Pharmaceutical Product Working Group (PPWG), ASEAN Cosmetic Committee (ACC), serta ASEAN Food Safety Network (AFSN).
Secara global, BPOM merupakan anggota aktif WHO International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH) dan International Food Safety Authorities Network (INFOSAN), serta memiliki kolaborasi erat dengan US FDA, European Medicines Agency (EMA), dan United States Pharmacopeia (USP).

Pencapaian BPOM sebagai otoritas regulatori berkelas dunia dengan status WHO Maturity Level 4 menegaskan posisi Indonesia sejajar dengan regulator utama negara maju.

> “Kolaborasi internasional adalah bentuk nyata diplomasi sains. Kita tidak hanya menjadi pengguna hasil riset dunia, tetapi juga kontributor aktif dalam menjaga keselamatan umat manusia,” ungkap Prof. Taruna.

Universitas Xiamen (Xiamen University/XMU), didirikan pada 1921 oleh dermawan Tan Kah Kee, dikenal luas sebagai salah satu universitas paling bergengsi di Asia.
Menurut QS World University Rankings 2025, XMU menempati peringkat ke-24 di Asia dan ke-230 dunia, serta diakui oleh Times Higher Education (THE) sebagai salah satu universitas dengan pertumbuhan riset tercepat di Asia Timur.

Dengan reputasi unggul di bidang ilmu hayati, farmasi, bioteknologi, teknik, dan hubungan internasional, Xiamen University menjadi mitra strategis BPOM dalam memperkuat diplomasi ilmiah, riset kolaboratif, dan inovasi berbasis regulasi.

Dalam kegiatan ini, Prof. Taruna Ikrar didampingi oleh dr. Wachyudi Muchsin, S.Ked., S.H., M.Kes., C.Med., Staf Khusus Kepala BPOM RI, serta Lynda K. Wardhani, Ph.D., Kepala Biro Kerja Sama dan Humas BPOM RI.

Kuliah umum ini menjadi bagian dari rangkaian scientific diplomacy Indonesia di Tiongkok, di mana Prof. Taruna Ikrar mempromosikan pentingnya sinergi antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan industri kesehatan.

> “BPOM hadir bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk mendorong ekosistem inovasi yang sehat dan berkeadilan. Kolaborasi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Prof. Taruna dengan penuh optimisme.

JEJAKNEWS.ID, Jakarta,-Auditorium Ar-Rahman Universitas YARSI, dipenuhi suasana hangat dan penuh semangat ilmiah saat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Menavigasi Masa Depan dengan Neuroscience Leadership” di hadapan ratusan guru besar, dosen, dan wisudawan program sarjana serta pascasarjana, Sabtu 25 oltober 2025.

Dalam orasinya, Prof. Taruna Ikrar yang dikenal sebagai seorang neurosaintis visioner menguraikan bagaimana perpaduan antara ilmu saraf neurosains dan kepemimpinan mampu menjadi kunci menghadapi tantangan zaman yang ditandai percepatan teknologi dan disrupsi global.

> “Kepemimpinan masa depan bukan hanya tentang kecerdasan rasional, tetapi juga tentang memahami bagaimana otak bekerja — bagaimana emosi, motivasi, dan empati dapat diarahkan untuk menciptakan keputusan yang efektif dan manusiawi,” ujar Taruna Ikrar dengan gaya khasnya yang tenang dan reflektif.

Taruna Ikrar, yang juga dikenal sebagai dokter dan ilmuwan di bidang farmakologi, kardiologi, dan neurosains, menjelaskan bahwa neuroleadership berperan penting dalam membangun karakter pemimpin yang adaptif, bijak, dan berbasis empati ilmiah.

Taruna merupakan salah satu pemegang paten metode pemetaan otak manusia sejak 2009 dan pernah menjadi spesialis laboratorium di Department of Anatomy and Neurobiology, University of California, Irvine.

Menurutnya, neurosains kini tidak lagi sebatas ranah penelitian laboratorium, tetapi telah menjadi fondasi pengambilan kebijakan publik, pengembangan SDM unggul, hingga inovasi kebijakan kesehatan yang berdampak luas.

Dalam era revolusi digital, Taruna menyoroti pentingnya sinergi antara neurosains dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang melahirkan konsep Neuro-AI.
Kolaborasi ini membuka peluang besar bagi pengembangan terapi neurologis, prediksi efektivitas obat, hingga personalisasi pengobatan yang lebih cerdas, presisi, dan berbasis data.

> “Teknologi seharusnya memperkuat kemanusiaan. Ketika AI dipandu oleh pemahaman otak manusia, kita tidak hanya menciptakan mesin pintar, tetapi peradaban yang lebih berempati dan beradab,” tegasnya.

Sebagai Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar menegaskan bahwa lembaganya kini sedang bertransformasi menuju smart regulation sistem regulasi yang adaptif, transparan, dan berstandar internasional.
BPOM tengah memperkuat praktik regulatori yang baik, mempercepat pengembangan obat dan produk biologi, serta meningkatkan kredibilitas melalui program WHO Listed Authority (WLA).

> “Regulasi bukan untuk menghambat, tetapi untuk mengawal inovasi agar aman, berkhasiat, dan bermutu,” ungkapnya.

BPOM juga berperan nyata dalam perekonomian nasional dengan proyeksi kontribusi hingga Rp6.000 triliun, serta mendorong kolaborasi Triple Helix (Academia, Business, Government) untuk memperkuat riset dan inovasi. Hingga kini, BPOM telah menjalin 167 kerja sama aktif dengan universitas di seluruh Indonesia.

Dalam penutupnya, Taruna Ikrar mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor.

> “Perguruan tinggi adalah penggerak inovasi, dunia usaha menjadi katalis implementasi, dan pemerintah memastikan arah kebijakan serta pengawasan berjalan selaras dengan nilai kemanusiaan dan pembangunan nasional,” tuturnya.

Ia mengajak seluruh wisudawan dan civitas akademika Universitas YARSI untuk menjadi pemimpin masa depan yang berpikir ilmiah, berjiwa sosial, dan berlandaskan nilai moral sebagaimana visi besar Indonesia menuju “Indonesia Emas 2045.”

> “Neuroscience leadership adalah tentang bagaimana kita memimpin dengan otak yang cerdas dan hati yang tulus.” pungkas taruna ikrar.

JEJAKNEWS.ID, Jakarta,— Sebuah langkah bersejarah kembali ditorehkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Hari ini, Kepala BPOM Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D bersama Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Pemajuan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan. Jakarta, (2I/10/2025)

Penandatanganan ini menandai pembaruan dan perluasan kerja sama yang sebelumnya telah terjalin antara BPOM dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2021. Melalui kesepakatan baru ini, kedua lembaga berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam melindungi masyarakat dan memajukan nilai-nilai budaya bangsa.

Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hingga ketahanan nasional.

> “Kebudayaan adalah akar dari cara hidup masyarakat. Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan nilai-nilai luhur budaya lokal dapat menjadi landasan dalam melahirkan produk pangan dan obat yang aman, bermutu, dan mencerminkan identitas bangsa Indonesia,” ujar Taruna Ikrar.

MoU ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin penguatan sumber daya manusia unggul dan harmonisasi kehidupan berbangsa melalui pelestarian budaya.

Salah satu bentuk nyata sinergi antara BPOM dan Kementerian Kebudayaan adalah melalui program SAPA BUDAYA (Sadar Pangan Aman dengan Produk Budaya). Program ini telah dijalankan sejak 2024 dengan pendekatan edukatif melalui seni, permainan rakyat, dan komunitas budaya di berbagai daerah.
Dengan semangat “dari budaya untuk masyarakat,” SAPA BUDAYA menghadirkan pesan bahwa pangan aman bukan hanya urusan laboratorium, tetapi juga bagian dari karakter dan perilaku sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.

> “Kami percaya, menjaga keamanan pangan berarti menjaga martabat budaya bangsa. Ketika masyarakat sadar akan pentingnya pangan aman, maka budaya sehat pun tumbuh menjadi identitas nasional,” tambah Taruna Ikrar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis ini.

> “Kementerian Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi; pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan; serta diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan,” ujar Fadli Zon.

“Kerja sama ini dengan BPOM adalah bukti konkret bahwa nilai budaya dapat menjadi fondasi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya — sehat, berkarakter, dan berdaya saing global.”

Lebih lanjut, Kepala BPOM menambahkan bahwa warisan budaya Indonesia di bidang obat dan makanan bukan hanya bernilai sejarah, tetapi juga memiliki potensi ekonomi dan kesehatan yang luar biasa. Hingga saat ini, BPOM telah mencatat lebih dari 18.000 produk jamu dan jamuan tradisional, ratusan ribu produk kuliner dan makanan khas nusantara, serta ratusan ribu produk kosmetik dan suplemen kesehatan yang merepresentasikan budaya kuliner dan pengobatan asli Indonesia — warisan yang telah digunakan masyarakat selama ratusan hingga ribuan tahun.

Sebanyak 76 Balai Besar/Balai POM serta Loka POM di seluruh Indonesia siap menjadi garda depan dalam menjalankan kerja sama ini. Melalui pendekatan berbasis kearifan lokal, BPOM bersama mitra kebudayaan daerah akan memperkuat edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat dan makanan.

Penandatanganan MoU ini menjadi momentum penting bahwa ketika arah dan nilai saling berpadu, maka kinerja akan semakin kuat, dan manfaatnya semakin luas.

> “Kolaborasi ini adalah bukti nyata bahwa harmoni budaya dan kesehatan dapat berjalan seiring. Kita jaga warisan budaya, sekaligus memastikan setiap obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan bermanfaat,” tutup Kepala BPOM.

Dengan semangat “Menyatukan Arah, Memperkuat Kinerja,” kerja sama lintas sektor ini diharapkan membawa dampak nyata bagi kesehatan, kesejahteraan, dan kelestarian budaya Indonesia sebuah harmoni antara warisan nilai dan masa depan bangsa.

JEJAKNEWS.ID, Makassar, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang melakukan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama DPRD Provinsi Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 15 Oktober 2025.

Sekda Sulsel Jufri Rahman mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi KPK yang senantiasa terus memberikan pengawalan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna membangun sistem pencegahan korupsi di daerah.

“Rakor pada hari ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Jadi ini wujud kerjasama antara legislatif dan eksekutif,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi ini, kata dia untuk membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi bisa terjadi kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja.

“Dengan adanya rakor ini, menurunkan niat bahkan memadamkan niat untuk terjadinya korupsi meskipun kesempatannya ada, dan sekaligus melalui pencerahan dilakukan, itu menutup kesempatan itu, karena pemahamannya meningkat,” jelasnya.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Bapak Johanis Tanak menjelaskan, jenis-jenis tindak pidana korupsi, yakni kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, suap menyuap, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi.

Ia memaparkan dampak korupsi, diantaranya rusaknya moral dan budaya masyarakat, terhambatnya pembangunan dan rendahnya kualitas infrastruktur, kemiskinan dan kesenjangan sosial tinggi, merosotnya legitimasi pemerintah, ekonomi biaya tinggi, dan kerusakan lingkungan.

“Kami memberikan pemahaman tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi catatan kami hanya saja meminta supaya semua anggota DPRD Provinsi memahami tentang apa yang dimaksudkan dengan korupsi dan bagaimana dengan hubungan pekerjaannya. Seperti Pokir, itu suatu pekerjaan yang sesuai dengan aturan,” terangnya.

Pokok pikiran yang berasal dari aspirasi rakyat yang disampaikan kepada DPRD itu, kata dia, agar implementasinya tidak disalahgunakan.

“Ketika sudah disetujui dalam APBD, Pokir itu yang disampaikan. Kemudian pelaksanaannya biarkan itu terlaksana sebagaimana adanya menurut aturan. Jangan diintervensi, jangan diganggu, biarkan dia dilaksanakan dan dibangun sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan, supaya tidak terjadi apa yang dibilang perbuatan tercela, yang dikualifikasi kemudian merugikan keuangan negara atau keuangan daerah,” pungkasnya.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dew menyanpaikan, atas nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada KPK atas inisiatif dan perhatian yang konsisten dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan.

“Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyadari betul bahwa amanah publik yang kami emban menuntut integritas dan tanggung jawab moral yang tinggi. Fungsi pengawasan dan anggaran tidak hanya dimaknai sebagai proses formal politik, tetapi juga sebagai wujud pengabdian terhadap nilai-nilai etika dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.

“DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mendukung penuh langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah; membangun sinergi konstruktif dengan eksekutif dan aparat penegak hukum, tanpa mengurangi fungsi kontrol DPRD sebagai lembaga representatif rakyat; meningkatkan kapasitas dan integritas kelembagaan DPRD dalam menjalankan peran check and balance, demi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan berdaya guna,” tuturnya.

Dirinya berharap kegiatan koordinasi ini dapat memperkuat
sinergi antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga forum ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga langkah nyata dalam memperkuat sistem, memperbaiki tata kelola, dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.(*)

JEJAKNEWS.ID, Tangerang, -Suasana penuh harapan menyelimuti kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, ketika Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, meresmikan fasilitas produksi terbaru PT Sunthi Sepuri, bagian dari Nugra Santana Group didampingi deputi 1 BPOM dr wiliam teja

Acara dibuka dengan penanaman pohon simbol kehidupan, pertumbuhan, dan kepedulian terhadap bumi. Pohon yang ditanam hari ini seakan menjadi doa bersama agar industri farmasi di Indonesia tumbuh dengan akar yang kokoh, batang yang kuat, dan buah yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Setelah itu, peresmian gedung baru ditandai dengan penandatanganan prasasti. Dengan tema “Bumi Sehat, Kita Hebat: Membangun Ekosistem Farmasi Berkelanjutan”, acara ini mencerminkan tekad bahwa pembangunan fasilitas industri tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberi dampak sosial dan kesehatan yang nyata.

Turut mendampingi Prof. Taruna Ikrar, hadir pejabat BPOM:

M. Sony Mughofir, S.Si. (Kepala Balai POM Kabupaten Tangerang)

apt. Mojaza Sirait, S.Si. (Kepala Balai Besar POM Serang)

Dari pihak perusahaan, hadir:

Amanda Thabita Sallynama (Managing Director PT Sunthi Sepuri)

Prasetyo Towoaryo Soetowo (Director PT Sunthi Sepuri)

Zavnura Pinkan (Director Nugra Santana Group)

Dalam sambutannya, Amanda Thabita menyampaikan rasa syukur dan komitmen perusahaan:

> “Dengan kunjungan ini, kami ingin menunjukkan eksistensi PT Sunthi Sepuri sebagai perusahaan farmasi pribumi yang konsisten menghadirkan produk berkualitas, aman, dan terjangkau, serta siap bersinergi dengan BPOM dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkelanjutan.”

Prof. Taruna Ikrar menekankan pentingnya kolaborasi ABG (Academic, Business, Government) dalam menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat:

> “Industri farmasi hanya bisa berkembang bila ada kolaborasi erat antara Academic, Business, dan Government. Akademisi menghadirkan riset dan inovasi, dunia usaha mengimplementasikan dalam produksi dan distribusi, sementara pemerintah memastikan regulasi, mutu, dan keberlanjutan. Dengan peresmian fasilitas Sunthi Sepuri hari ini, kita menyaksikan wujud nyata sinergi ABG untuk menghadirkan produk kesehatan yang aman, berkualitas, terjangkau, sekaligus mendukung ekosistem farmasi yang berkelanjutan di Indonesia.”

Peresmian ini bukan hanya tentang bangunan baru, melainkan tentang harapan baru bagi tenaga kesehatan dan pasien di seluruh Indonesia. Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat hadirnya obat-obatan yang lebih berkualitas, memperluas akses masyarakat terhadap terapi yang terjangkau, serta membantu para dokter, perawat, dan apoteker dalam memberikan layanan terbaik bagi pasien.

Dengan demikian, kehadiran Sunthi Sepuri menjadi bagian penting dari rantai perjuangan menjaga kesehatan bangsa – dari laboratorium hingga ruang rawat, dari pabrik hingga rumah pasien.

Acara ini ditutup dengan hangat melalui penampilan musisi Ferry Curtis, menghadirkan nuansa kebersamaan, seolah mengikat regulator, pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam satu irama yang sama: irama pengabdian untuk kesehatan bangsa.

PT Sunthi Sepuri adalah perusahaan farmasi nasional yang berfokus pada produksi dan distribusi obat-obatan berkualitas tinggi. Dengan visi menjadi perusahaan farmasi terkemuka kelas dunia dan misi menyediakan produk kesehatan yang aman serta terjangkau, Sunthi Sepuri berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi, keberlanjutan, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

JEJAKNEWS.ID,Makassar – Nama Adnan Purichta Ichsan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) APKASI dan Ketua PMI Sulawesi Selatan beredar mengisi pos Menteri Kabinet Merah Putih.

Hal tersebut berhembus setelah reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kosong sepeninggal Dito Ariosutedjo.

Sejumlah kelompok menyuarakan hal baik, jika hak prerograrif Presiden Prabowo Subianto akhirnya berlabuh ke Bupati Gowa 2016-2025 tersebut.

“Bagi saya, kak Adnan adalah sosok dan figur yang tepat, kita kenal yang bersangkutan pernah jadi Ketua Pertina, pengurus DPP KNPI dan saat ini organisasi kemanusiaan PMI yah,” kata Ahmad R yang pengurus E-Sport Indonesia tersebut.

Cendekiawan Muda dari Pemuda (Masika) ICMI ini menyebut mas Adnan memang mumpuni, namun semua kembali ke hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto.

Hal demikian juga disuarakan, pentolan supporter RedGanks PSM Makassar sekaligus Kabid Hubungan Antar Lembaga PN-SSI Sulawesi, Muh Al Fajri Jayadi.

“Kami rasa pak Adnan layak untuk mengisi kekosongan Jabatan menpora, track record kepemimpinan mulai dari Anggota Legislatif tingkat Provinsi, Bupati 2 Periode selalu merangkul kalangan muda,” ujarnya, Minggu (14/9).

Sambungnya, kata dia, Adnan. Selama kepemimpinannya mampu menghadirkan lapangan representatif, mulai dari menghadirkan lapangan latihan bagi PSM Makassar (Stadion Kalegowa) hingga lapangan Syekh Yusuf yang saat ini dinikmati warga untuk jogging.

“Jadi kami rasa dengan track kepemimpinan yang ada di tambah dengan pengalaman di organisasi kepemudaan beliau layak untuk ada di jabatan Menpora RI,” harapnya.

Dukungan kuat tidak muncul dari bidang olahraga, organisasi kepemudaan (OKP) turut pula mengomentari munculnya nama Ketua Orari Sulawesi Selatan itu, sebut saja eks Ketua PB HMI 2 periode Firman Kurniawan.

“Jejaknya memimpin Gowa, menggerakkan PMI, Pramuka, hingga Pertina, menunjukkan ia bukan sekadar birokrat, tapi penggerak. Ia menjadikan gagasan pemuda sebagai suluh pembangunan,” ujar Firman melalui keterangannya, Sabtu (13/9).

Senada, eks Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan menilai Adnan tidak cuma merepresentasikan kelompok olahraga, namun kepemudaan.

Waktu menjadi Bupati Gowa, Adnan, kata Imran, berhasil menjadikan Kabupten Gowa sebagai daerah yang peduli pada pemuda dengan berbagai terobosannya.

“Salah satunya dengan melakukan Musrenbang Pemuda dengan menjaring gagasan kreatif dan inovatif dari kalangan pemuda sebagai bentuk pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah,” kata Imran Eka Saputra.

Dia berharap, meski kursi Menpora merupakan hak prerogratif Presiden Prabowo, pihaknya kursi Menteri Pemuda dan Olahraga selayaknya tetap diisi oleh mereka yang benar-benar mengerti tentang kepemudaan dan olahraga.

“Pak Adnan sudah berkiprah di organisasi kepemudaan sejak dini, mulai dari KNPI Sulsel hingga menjadi pengurus di KNPI pusat. Beliau juga memiliki pengalaman di organisasi induk cabang olahraga,” tutupnya.

JEJAKNEWS.ID, Jakarta,– Negara kembali menegaskan kehadirannya untuk melindungi rakyat. Hari ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Pengawasan Obat dan Makanan.

Selama ini, BPOM dan Barantin telah bersinergi di lapangan, khususnya dalam mengawasi lalu lintas keluar-masuk obat dan makanan yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan. Namun dengan semakin kompleksnya tantangan, kerja sama ini kini diformalkan agar lebih terpadu dan terarah.

Kepala BPOM, Prof. Dr. Taruna Ikrar, menegaskan bahwa kerja sama ini adalah wujud nyata hadirnya negara. “Pengawasan kesehatan masyarakat tidak bisa dikerjakan sendirian. Kita harus bergandengan tangan, saling menguatkan, agar masyarakat benar-benar terlindungi. MoU ini adalah komitmen kita untuk menjaga apa yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari: obat yang kita minum dan makanan yang kita makan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Barantin, Sahat Manaor Panggabean. Ia menekankan bahwa sinergi ini bukan hanya prosedural, tetapi berorientasi langsung pada rakyat. “Kolaborasi ini lahir dari kepedulian bersama. MoU ini bukan sekadar tanda tangan, tetapi tekad untuk bekerja lebih terpadu, lebih komprehensif, dan lebih nyata bagi bangsa,” tegasnya.

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup penyusunan regulasi, penguatan laboratorium, pertukaran data, peningkatan kompetensi SDM, hingga penanganan kasus dan tindak lanjut notifikasi.

Tantangan pengawasan memang semakin besar. Hasil patroli siber BPOM tahun 2024 menemukan 309.361 tautan penjualan obat dan makanan ilegal dengan nilai ekonomi mencapai Rp7,16 triliun. Fakta ini menjadi alarm bahwa sinergi lintas lembaga sangat mendesak, apalagi di tengah maraknya perdagangan daring dan derasnya arus produk lintas batas negara.

Kerja sama BPOM dan Barantin diharapkan mampu memperkuat pengawasan border, memutus rantai pasok produk ilegal, melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan, sekaligus menjaga produk dalam negeri—terutama UMKM—agar tidak kalah dalam persaingan usaha yang curang.

Langkah ini juga sejalan dengan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana kesehatan masyarakat, keamanan pangan, dan daya saing industri menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Semoga MoU ini menjadi momentum penguatan kolaborasi dan segera diwujudkan dalam aksi nyata, sehingga rakyat merasakan langsung hadirnya negara dalam setiap obat yang mereka konsumsi dan setiap makanan yang mereka santap.