Ambon,JejakNews.Id,- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Dobo berharap kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kabupaten Kepulauan Aru dapat memberi dampak positif bagi pengembangan dan kemajuan daerah kedepan.
Harapan itu disampaiakan Ketua GMKI Cabang Dobo Dominggus Labok, lantaran kunjungan Presiden Jokowi ke Aru merupakan kunjungan ketiga Presiden Republik Indonesia di Aru.
“Ini yang ketiga kali Kunjungan Presiden ke Aru, sebelumnya Bung Karno sebagai Presiden Pertama telah mengunjungi Aru untuk misi pembebasan Irian Barat sekaligus bertemu dengan Nampas Sintimir, beliau adalah sobatnya, kemudian Presiden yang ke-lima Megawati Soekarno Putri yang mengikuti napak tilas ayahnya di Kepulauan Aru, dan sekarang pak Jokowi Presiden yang ke-tujuh, semoga kedatangan Pak Presiden di negeri kami ini bisa membawah perubahan bagi masyarakat Aru.” Tutur Dominggus Labok melalui press release kepada Jejaknews.Id di Ambon, Selasa (13/9/2022)
Labok meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru saat penyembutan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo haruslah kebudayaan Aru yang diutamakan agar supaya Presiden mengetahui tanah Aru adalah tanah beradat.
Labok juga menyampaikan, GMKI Cabang Dobo berharap kehadiran Presiden Jokowi dapat memperhatikan berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru, diantaranya berkaitan dengan persoalan agraria, sektor perikanan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dan persoalan kenaikan harga BBM.
Berkaitan dengan persoalan agraria, GMKI Cabang Dobo meminta Presiden agar harus ada keadilan bagi masyarakat adat, karena saat ini masyarakat adat desa Marafenfen sementara mengalami duka yang mendalam terkait persoalan Tanah Adat Desa Marafenfen yang disengketakan dengan TNI Angkatan Laut melalui proses sidang pertama dan bahkan diadakan persidangan naik banding namun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat adat Ursia Urlima terlebih khususnya masyarakat adat pada Desa Marafenfen.
“Jika hukum adat diakui di Negara Indonesia ini maka kami yakin Pak Presiden tolong melihat kondisi masyarakat adat ini.” Pinta Labok
GMKI Cabang Dobo juga meminta Presiden Jokowi untuk memperhatikan sektor perikanan dikepulauan Aru, karena sektor perikanan merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Negara. Hal ini tentu dianggap sebagai isu yang sangat penting dan harus disampaikan pemerintah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru kepada Presiden saat berkunjung di Kepualaun Aru.
“Laut Aru dan Arafura ini adalah penyumbang ikan terbesar untuk Indonesia yaitu 2,6 juta ton/tahun, untuk itu perlu juga Pak Presiden Indonesia melihat kondisi ini.” Ungkap Labok.
GMKI juga meminta agar kasus-kasus kekerasan seksual yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang terjadi di Kepulauan Aru juga harus diperhatikan secara serius dan diselesaikan oleh pihak berwajib.
“Kami mengapresiasi Kapolres Kabupaten Kepulauan Aru yang telah melakukan proses yang sangat cepat terhadap kasus kekerasan seksual yang menyebabkan hilangnya nyawa adik terkasi almarhum CL pada 22 Agustus 2022 lalu. Namun terhadap kasus yang sama untuk almarhum YT yang terjadi pada 24 September 2021, hingga saat ini pihak penegak hukum belum tuntaskan masalah tersebut, sangat disayangkan jika hal ini dibiarkan begitu saja.” Tegas Labok
Masalah lain yang disoroti GMKI Cabang Dobo yaitu berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarkat. GMKI menilai bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar 150 per bulan selama empat bulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam merespon kenaikan harga BBM bukan merupakan solusi yang tepat.
“Baginya sangat disayangkan jika pemerintah indonesia berdalil bahwa diimbangi dengan bantuan sosial perbulan sekian” tandas Labok
Dijelaskan, secara geografis Maluku sebagai daerah kepulauan ini sangat berpengaruh terhadap harga BBM yang telah dinaikan oleh pemerintah. Apalagi di Kabupaten Kepulauan Aru yang jangkauannya sangat jauh ketimbang daerah jawa. Belum juga mafia minyak yang sampai saat ini belum bisa teratasi dengan baik.
“Bukti nyata informasi mulai beredar kedatangan Pak Presiden akan tiba di Aru resmi, maka pelayanan BBM bersubsidi dalam hal ini Pertalite itu proses pelayanan itu diberikan waktu yang lama bahkan hampir 12 jam masi tetap pelayanan aktif, berbeda dengan beberapa hari yang suda kita lewati.” Tutur Labok
GMKI Cabang Dobo juga berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD dapat menyampaikan keluhan serta aspirasi masyarakat kepada Presiden Jokowi nanti.
“Jangan hanya jadikan agenda ini sebatas eforia atau sekedar jalan-jalan. Begitu pula untuk Pak Presiden Republik Indonesia dalam hal ini ijin saya sebut nama Ir. H. Joko Widodo, harapan masyarakat Aru jika akan tiba nanti bisa membawa perubahan bagi mereka” pinta Labok (J-01)
