Protes Putusan JPU PN SBT, GMKI Ambon Punya 5 Tuntutan

  • Bagikan
Aksi Damai GMKI Cabang Ambon di Depan Gong Perdamaian Dunia - Kota Ambon

AMBON, JEJAKNEWS.ID – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon kembali melakukan aksi protes terhadap keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Dataran Hunimoa Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terkait penetapan terdakwa dua orang masyarakat adat Sabuai.

Kali ini GMKI Cabang Ambon turun langsung ke jalan untuk menyuarakan sekaligus memprotes Keputusan JPU PN SBT terkait penetapan terdakwa dua orang masyarakat adat sabuai yang mengalami SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participastion) karena melakukan upaya perlindungan hutan dari pembalakan liar oleh perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur (SBM) yang terjadi di negeri Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT.

Melalui aksi tersebut GMKI Cabang Ambon memprotes keras terhadap status terdakwa yang diberikan JPU PN SBT kepada Stevanus Ahwalam dan Kaleb Yamarua. Pasalnya GMKI menilai, tindakan yang dilakukan oleh dua orang masyarakat adat sabuai tersebut merupakan amanat undang-undang. Sehingga tidak seharusnya diberikan sanksi dengan status terdakwa.

Aksi Protes Putusan JPU PN SBT di Depan Gong Perdamaian Dunia – Kota Ambon

Penetapan status tersangka/terdakwa bagi dua warga masyarakat adat sabuai itu tentu menjadi hal yang perlu untuk ditelisik kembali berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup oleh masyarakat sabuai terhadap pembalakan liar yang dilakukan oleh perusahan CV.SBM,

“Karena penetapan tersebut bisa dikatakan telah bersifat Detournement de pouvoir atau merugikan masyarakat dan jauh dari rasa keadilan, yang sebenarnya telah membantu pemerintah dalam memberantas kejahatan lingkungan dan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Ungkap Ketua GMKI Cabang Ambon, Josias Tiven melalui Orasinya saat aksi di depan Gong Perdamaian Duia Kota Ambon, Kamis (18/2021).

Tiven menyampaikan, dalam rumusan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

”Ini menjelaskan bahwa penetapan status tersangka/terdakwa merupakan pembungkaman terhadap hak partisipatif masyarakat yang menjalankan amanah dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Tegas Tiven

Selain menjelaskan kekeliruan atas putusan JPU itu, Tiven juga berharap agar Pengadilan Negri SBT dapat memperetimbangkan pembelaan terdakwa dengan kajian hukum yang benar dan tidak melihat terkait unsur lainnya seperti siapa yang memiliki uang atau karena intervensi tetapi dengan hati nurani dan integritas sebagai penegak hukum.

Sementara itu, Yongki Leslesy selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi tersebut kepada jejaknews.com menyampaikan, Pemerintah harus bertanggung jawab atas masalah alam (banjir) yang kini melanda sabuai, agar segera melakukan upaya reboisasi di Negeri Sabuai.

“Pemerintah harus segera melakukan normalisasi sungai akibat pembalakan liar yang dilakukan CV. SBM dengan membangun bronjong penahan air serta talud agar dapat melindungi masyarakat Sabuai dari banjir”. Tegas Leslesy.

Dalam aksi tersebut GMKI Cabang Ambon juga menyampaikan 5 (lima) poin tuntutan yang diberikan kepada pemerintah yaitu:
1. Bebaskan kedua pahlawan hutan adat sabuai (Stevanus Ahwalam & Kaleb Yamarua) dari segala tuntutan hukum kerena mereka telah menjalankan amanah Undang-undang yakni melindungi kepentingan umum
2. PemerintahProvinsi Maluku dan Pemerintah Seram Bagian Timur (SBT) agar dapat bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan adat sabuai sebagai konsekuensi pemberian izin serta bertanggung jawab terhada pdampak yang timbul akibat kerusakan hutan seperti bencana banjir yang dialami masyarakat sabuai.
3. Meminta Pemerintah Seram Bagian Timur melakukan normalisasi terahadap aliran sungai di Negeri Sabuai dengan membuat Talud penahan air dan Bronjong.
4. Meminta Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mengevaluasi Kejaksaan Negeri Dataran Hunimua Seram Bagian Timur.
5. GMKI Cabang Ambon Mendukung dan Mendoakan Masyarakat Adat Marafenfen (Kepulauan Aru) Yang Sementara Berjuang Untuk Mendapatkan Hak-Hak Adatnya Kembali

Untuk diketahui, Selain aksi protes terhadap status terdakwa dua orang masyarakat adat Sabuai, GMKI juga memberikan dukungan penuh kepada masyarat Marafenfen Kabupaten Kepulauan Aru yang sementara berjuang mendapatkan hak atas tanah adat mereka. (J-03)

  • Bagikan