Tetapkan Dua Terdakwa Warga Sabuai, GMKI Ambon Protes Putusan JPU SBT 

  • Bagikan
Aksi Mimbar Bebas GMKI Cabang Ambon

AMBON,JEJAKNEWS.ID – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon kembali melakukan protes terhadap keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri SBT terkait penetapan terdakwa dua orang masyarakat adat sabuai yang mengalami SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participastion) karena melakukan upaya perlindungan hutan dari pembalakan liar oleh perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur (SBM) yang terjadi di negeri Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Protes tersebut disampaikan Evan Gilberth Ramschie, Ketua Bidang Organisasi GMKI Cabang Ambon melalui mimbar bebas yang digelar GMKI Cabang Ambon didepan Sekretariat GMKI Cabang Ambon, Jalan Siwabessy Nomor 26 Ambon, Senin (15/11).

Ramschie memprotes keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) SBT lantaran keputusan tersebut dianggap yang memutuskan status dua orang masyarakat adat sabuai sebagai terdakwa dianggap bertentangan dengan undang-undang Pasal 66 Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Aksi Mimbar Bebas GMKI Cabang Ambon

Pasalnya, tindakan pelaporan yang dilakukan oleh perusahan CV.SBM merupakan bentuk dari upaya SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) atau usaha perlawanan balik yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah untuk menghambat akses partisipasi masyarakat dalam memenuhi haknya atas lingkungan yang baik dan sehat.

“Perbuatan yang dilakukan oleh kedua warga masyarakat sabuai tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dari tindakan pembalakan liar yang dilakukan oleh perusahan CV.SBM, yang semestinya harus diperhatikan oleh Kejaksaan Negeri SBT untuk melakukan penghentian proses penuntutan”.Tegas Ramschie.

Sementara itu, Ketua GMKI Cabang Ambon, Josias Tiven kepada Jejaknews.com saat aksi itu menyampaikan, penetapan status tersangka/terdakwa merupakan cara untuk membungkam hak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjalankan amanah dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain undang-undang tersebut, Tiven juga menjelaskan, ketentuan tersebut juga selanjutnya didukung dengan ketentuan rumusan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana”.

“JPU SBT seharusnya dapat mempertimbangkan ketentuan dalam rumusan pasal 50 KUHP tersebut, karena tindakan yang dilakukan oleh Perusahan CV.SBM merupakan tindakan illegal logging yang sangat mengancam kelestarian lingkungan serta kelangsungan hidup masyarakat adat Sabui”. Tegas Tiven

Dalam aksi mimbar bebas itu, terlihat para demonstran berdiri memenuhi salah satu ruas jalan sambil memegang pamphlet yang bertuliskan Save Sabuai dengan seruan aksi terhadap matinya keadilan di Maluku. (J-03)

  • Bagikan