Video Widya Jadi Polemik, Tanggapan Menohok ini Harus Dibaca Netizen

  • Bagikan
Foto: Ketua KSBSI Provinsi Maluku, Dimas Luanmase (Kiri), Pemerhati Sosial, Marasabessy (Kanan).

JEJAKNEWS.ID,- Tengah beredar potongan video Widya Pratiwi Murad yang menyebut “OPD saya”, kemudian dijadikan polemik. Berikut pula ada status yang menuliskan soal Burung Cenderawasih sebagai Mahkota yang dikenakan Ketua PKK Maluku itu.

Ketua Konfederasi Serikat Buru Indonesia (KSBSI) Provinsi Maluku, Dimas Luanmase menyayangkan adanya tanggapan warga medsos perihal kegiatan di Aru tersebut.

“Jangan kita terlalu fokus dengan kesalahan perkataan, tapi lupa apa yang beliau (Widya Praitiwi Murad) lakukan pada saat itu, yang justru  berdampak luas bagi kehidupan banyak orang,”  ungkapnya kepada media ini, Minggu (06/09/21).

Selain itu kata Luanmase, mereka yang sering melihat kesalahan, belum tentu dapat melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Widya Pratiwi Murad selama ini.

“Boleh kita mengkritik, tapi ketika kritik itu tidak disertai solusi justru si pengkritik harus di pertanyakan apa tendensinya kepada beliau hingga selalu saja mencari cela, tanpa melihat secara keseluruhan kebaikan beliau (Widya) saat hadir disana,” tegasnya.

Selanjutnya, menurut Luanmase, secara pribadi tidak terlalu mempersoalkan perkataan Ina Latu Maluku itu, tapi justru memberikan apresiasi kepada dirinya ketika hadir di tungguwatu, Kabupaten Aru, senin (20/09) yang lalu.

“Saya justru pribadi tidak terlalu melihat dari perkataan beliau, tapi tindakan nyata waktu hadir di Tunguwatu, Kabupaten Aru, sangat luar biasa. Ketika saya melihat beberapa video beliau bagaimana cara beliau hadir untuk menolong orang yang ada disana justru membuat saya terharu,” terangya.

Salain itu, Luanmase menyebutkan , sebagai Ketua TP- PKK Provinsi Maluku , Widya Pratiwi Murad banyak sekali melakukan hal-hal positif dan  justru hal ini yang harus kita lihat dan diberi apresiasi.

Luanmase berharap, kepada Bunda Widya, sebagai Ibu Bagi Masyarakat Maluku agar tetap fokus untuk melayani bagi rakyat Maluku.

“Selagi yang ibu buat adalah kebaikan bagi Rakyat Maluku maka jangan pernah terpengaruh dengan kata-kata Siapapun yang hanya menilai sesuatu dari satu sudut pandang saja. Tetap Berkarya demi  kesejahteraan dan Masa Depan  Maluku yang Lebih Baik lagi,” tandasnya.

Hal yang sama di kemukakan oleh Faisal Marasabessy, S.Sos, salah satu pemerhati Sosial dan Demokrasi di Maluku yang menyayangkan adanya tanggapan warga medsos perihal kegiatan di Aru tersebut.

”Sebenarnya kita tak perlu menghabiskan energi untuk hal yang bukan esensi dalam kritik membangun semacam begitu, masih banyak hal lain yang butuh disoroti,” ungkapnya membuka wacana, Minggu (26/09).

Menyikapi video Ketua PKK di Aru Alumnus Universitas Darusalam itu menjelaskan, studi pragmatik memaklumi itu bukan sebagai OPD dibawah kendali beliau. Jadi maksudnya sudah tepat, penyampaiannya saja yang dianggap tidak lengkap.

“Kita tentu masih ingat polemik “Islam Nusantara”, sebagian Ulama memberi penjelasan dengan tambahan kata “di” di antara Islam dan Nusantara.  Pendeknya, salah banting lidah atau salah banting jari itu biasa, yang penting esensi penyampaian positif sudah bisa dipahami oleh pendengar atau pembaca,” terang Marasabessy.

Diketahui, Widya Murad Ismail juga membawa beberapa OPD ke Kepulauan Aru dalam kunjungannya.

Faisal menambahkan, kalau di dalam Islam, ada pada Ilmu Nahwu, saya tidak salah ingat sewaktu Nusron Wahid menyikapi pernyataan Rocky Gerung soal Kitab Suci Fiksi, maka terdapat tiga konteks.

Pertama, konteks Kalam atau Teks. Kedua, konteks Tempat. Dan Ketiga, Konteks Kedudukan. Kalau dikaitkan dengan setting video tersebut dan pertanyaannya maka jelas Ibu Widya tidak bermaksud merendahkan tupoksi OPD, apalagi kalau sampai dianggap menyalahi hukum Satwa yang dilindungi (Maksudnya Mahkota Cenderawsih, red). Mengapa? Karena jelas beliau Ketua PKK, yang berikut Burung itu memang Satwa langka tapi dia bagian dari atribut budaya Masyarakat Aru.

“Coba anda lihat Papua, apakah dipakai oleh Masyarakat adat atau Tokoh Adat lantas bisa dijerat hukum? Kan tidak demikian.Jadi jangan cari-cari kesalahan yang bukan substantif atau esensial lah. Jangan sampai ruang publik dipenuhi oleh maaf, sampah elektronik,” tandasnya.

 

Pewarta: Patrick

  • Bagikan