Opini : Terkait Polemik Tentang Rekomendasi Gubernur

  • Bagikan

 

Oleh :

Pendeta Daniel Wattimanela (Alumni UKIM)

 

PEMERINTAH pada hakikatnya memiliki tanggung jawab untuk membangun lembaga pendidikan. Dan itu telah ditunjukkan selama ini. Kerjasama Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) dan pemerintah daerah selama ini berjalan baik. Itu harus terus diijaga dan dikembangkan sebab UKIM sebagai sebuah lembaga pendidikan telah menolong pemerintah dan negara ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebuah amanat dan cita-cita proklamasi.

Dalam perspektif itu, rekomendasi terkait pemilihan rektor, diduga adalah upaya kelompok tertentu yang berkepentingan dengan proses alih kepemimpinan di UKIM, untuk menarik tangan kekuasaan masuk dalam proses pemilihan rektor. Tetapi oleh karena Yayasan dan UKIM punya aturan pemilihan yang tidak bisa diintervensi siapapun dan harus dihormati semua pihak, maka langkah meminta rekomendasi itu tanpa sadar berpotensi membenturkan Yayasan cq Gereja dan UKIM dengan Gubernur, maupun sebaliknya. Hal ini tidak menguntungkan bagi UKIM maupun Yayasan tetapi juga Gereja sendiri.

Kita harus mencegah, tetapi juga menolong semua pihak termasuk UKIM maupun Pemerintah Daerah cq Gubernur Maluku, jangan sampai kita terjebak dalam ‘skenario’ yang bermaksud memperhadapkan Gereja dan Pemerintah vis a vis. Itu tidak menguntungkan bagi Gereja dan Yayasan maupun UKIM sendiri. UKIM itu lembaga pendidikan dan etik moral. Dan karena itu momen pemilihan rektor harus menjadi momentum rekonsiliasi untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan yang terjadi dan memperteguh komitmen UKIM untuk menegakkan moral etik. Dalam realitas sosial semacam itu, kita harus berupaya memperkecil perpecahan dengan mempertemukan seluruh perbedaan. Dan itu harus. Jangan sampai proses pemilihan Rektor yang sebenarnya merupakan upaya konsolidasi UKIM dengan semua pihak, termasuk Pemerintah,  justru menimbulkan perpecahan. Salam

  • Bagikan